“Pendidikan membutuhkan uang. Begitu juga dengan kebodohan.” ~Claus Moser
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya membuat kejutan. Doi jadi makin senang membahagiakan rakyat. Dan itu, membuat kubu oposisi, syebel, syebel, syebeeeelll… Hehehe.
Ya, gimana nggak sebal? Kok nyenengin rakyat pakai uang negara? Hehehe..
Tapi itu kan hanya prasangka mereka aja gaes. Hanya argumen tanpa bukti yang nyata. Dalamnya hati siapa yang tahu sih?
Baru-baru ini, Jokowi mengatakan akan mencairkan penganggaran dana kelurahan pada APBN 2019. Konon, kebijakan tersebut dibuat karena banyaknya protes masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.
“Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” begitu kata Presiden. Tumben banget kan, presiden gercep bikin kebijakan setelah ada protes. Padahal, kebijakan tersebut awalnya nggak ada dalam pembahasan R-APBN 2019 loh. Pantes aja kubu oposisi mempertanyakan maksud si Pakde. Ckckck…
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak bahkan sampai menuding pencairan dana kelurahan tersebut sama dengan merendahkan rakyat.
Jokowi tiba-tiba ingin mencairkan dana anggaran untuk kelurahan. Bagaimana menurutmu? Share on XMenurutnya, dan tersebut menjukkan seolah Jokowi peduli dan memperhatikan rakyat, padahal niatnya untuk menyogok masyarakat agar memilihnya kembali di Pilpres mendatang.
Dahnil berpikir, model kebijakan yang telah disiapkan akan memakan dana sebanyak Rp 3 triliun tersebut tak jauh berbeda dengan model kebijakan ‘bagi-bagi uang’. Ini sama dengan pelegalan politik uang dengan menggunakan otoritas kekuasaan.
Wow, wow, wow, bagi-bagi uang? Di mana? Saya suka uang! Saya suka kemewahan! Tolong beri saya uang! Tapi kalau main politik uang mah jangan atuh. Bagaimana masa depan demokrasi di negara kita nanti? Wkwkwkwk.
Kebijakan dana kelurahan, kata Jokowi, bakal diikuti pembentukan aturan operasional bersama dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Tapi kalau mau dikritisi boleh saja, asal pakai data konkret. Biar rakyat juga bisa ikut menilai.
Jokowi juga mengatakan akan lekas merevisi Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan kebijkan tersebut, kemudian memutuskan hitungan persentase yang akan di dapat tiap kelurahan. (E36)
