“Kalau kamu senantiasa jengkel, segala sesuatu bisa membuat kamu jengkel dan sulit untuk tidak jengkel, ini adalah tanda bahwa kamu tidak bisa mengenali diri sendiri.”
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi langsung melampiaskan kejengkelannya saat mengetahui adanya perbedaan waktu yang sangat jauh antara pengurusan perizinan di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Contohnya aja nih, untuk pengurusan izin pembangkit listrik swasta melalui pemerintah pusat hanya membutuhkan waktu 19 hari, sementara izin melalui pemerintah daerah memakan waktu 775 hari alias dua tahun lebih. Weleeeeh weleeeeh. Keburu kering duluan, wkwkwk.
Kalau modelnya begitu sih, mending urus izin pembangkit listrik swasta di pemerintah pusat aja, bahkan bisa 40 kali lebih banyak dan cepat dibandingkan pemerintah daerah.
Ada apa ya, kok pada molor begitu? Kurang pengawasan kali ya atau memang sengaja diproses lama?
Entahlah. Presiden kira-kira gimana nih, kok bisa begitu lama ya? Katanya pengen pengurusan izin itu cepet, weleeeeh weleeeeh.
Kalau masyarakat sih udah tahu dan biasa lihat fenomena itu, mungkin Presiden baru tahu kalau seribet dan selama ini prosesnya. Tapi kok baru tahu sih? Hadeuuuuuhhh, gggrrrrr…
Tapi, apa kabar ya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Proses Pelaksanaan Berusaha yang jadi bagian dari paket kebijakan ekonomi XVI. Hmmm, sepertinya ada yang tidak beres nih ya? Weleeeeh weleeeeh.
Tapi kalau hanya ngurus izin di pemerintah pusat saja pasti kelimpunganlah, makanya di daerah seharusnya membantu perizinan.
Apa proses lama begitu membuat nyaman? Ya jelas tidak. Itu hanya menghambat, weleeeeh weleeeeh.
Untuk izin usaha begitu aja butuh waktu dua tahun lebih, yahhhh udah keburu kabur kali ah investornya, weleeeeh weleeeh.
Pelaksanaan Peraturan Presiden artinya tak dilaksanakan dengan baik dan seksama. Buktinya masih saja kasus seperti ini terjadi. Perbandingan waktu yang sangat jauh untuk pengurusan perizinan.
Melihat seperti ini, Presiden Jokowi berlagak seperti ‘polisi India’ yang cenderung telat mengetahuinya, padahal untuk percepatan pengurusan izin sudah digaungkan sejak lama dan ujung-ujungnya begini lagi, begini lagi, weleeeeh weleeeeh. (Z19)
