HomeCelotehIbu Kota Dipindah Untuk Ahok?

Ibu Kota Dipindah Untuk Ahok?

“Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyana. Empat, Pak Azwar Anas. CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan insya Allah dalam minggu ini”. – Jokowi


PinterPolitik.com

Sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Pak Ahok memang selalu menarik untuk dibahas. Soal kiprahnya ketika menduduki jabatan publik misalnya, selalu menjadi pembanding yang digunakan oleh para pendukungnya untuk menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan.

Belum lagi soal kehidupan pribadi dan perceraiannya. Semuanya dikupas secara tajam, setajam pisau cukur. Eh, nggak boleh nyebut merek cuy, kecuali udah jadi sponsor. Uppps.

Namun, yang paling membekas di ingatan publik tentang Ahok tentu saja adalah kasus penodaan agama yang membuatnya “terjungkal” dari perebutan kursi kekuasaan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Kasus itu juga membuat mantan suami Veronica Tan ini harus mendekam di penjara selama beberapa waktu.

Tak heran, banyak yang memprediksi karier politik Ahok dengan sendirinya telah tamat pasca kasus tersebut. Iya lah, di Indonesia kan memang ada aturan bahwa pejabat publik semisal menteri atau kepala daerah nggak boleh diduduki oleh orang yang punya riwayat kasus hukum.

Nah Pak Ahok itu ibarat kain putih yang kena setetes tinta hitam. Masih putih sih, tapi udah ternoda. Eaaa eaa. Dikata kayak pribahasa “karena nila setitik rusak susu sebelanga”.

Tapi nih, kayaknya prediksi-prediksi itu agak mulai melenceng deh. Bukannya gimana-gimana ya, coba lihat aja Pak Ahok sekarang. Setelah keluar dari penjara malah makin terkenal. Doi juga kini sudah duduk di jabatan strategis, yakni sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Baca juga :  Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

Beh, bergengsi nggak tuh jabatannya. Gajinya aja cuy, Rp 3,2 miliar per bulan! Wih, itu kalau dipakai beli rendang, kayaknya bisa buat makan orang satu kecamatan. Uppps.

Nah, moncernya Pak Ahok kini bertambah lagi. Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi nyebut nama Pak Ahok sebagai salah satu calon Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN). Jabatan ini nantinya akan diduduki di ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur.

Beh, ini mah levelnya udah moncer cer cer cer. Nggak ada obatnya cuy. Makanya, emang Pak Ahok itu nggak beneran tenggelam kok kariernya pasca habis dipenjara. Buktinya, satu per satu jabatan prestisius kini mulai diraihnya.

Apalagi Pak Ahok juga kan udah nempel banget sama partai penguasa, PDIP. Kurang apa lagi coba.

Makanya nih, mulai muncul banyak pikiran “nakal”. Jangan eh jangan, ibu kota negara itu emang sengaja dipindahin dari Jakarta buat Pak Ahok! Kan siapa tahu buat mengobati sakit hatinya Pak Ahok.

Soalnya, pas doi kena kasus hukum dulu, nggak ada yang belain loh. Jadi biar impiannya menjadi pemimpin tertinggi di ibu kota tetap bisa terwujud. Uppss. (S13)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.