“Agama saya sangat sederhana. Agama saya adalah kebaikan.” ~Dalai Lama XIV
PinterPolitik.com
[dropcap]N[/dropcap]egeri ini kembali dihebohkan dengan isu-isu kehadiran perda berbau agama. Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid pun turut bersuara. Yenny mengakui dirinya menolak peraturan daerah yang berpotensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas di Indonesia. Kenapa?
Menurutnya, usulan perda berlandaskan agama dapat menuai polemik karena dianggap mendiskriminasi golongan di luar kelompok yang dipayungi aturan daerah. Sudah banyak contohnya loh.
Perempuan yang juga merupakan Direktur Eksekutif Wahid Foundation mengatakan, organisasi yang pernah dipimpinnya sejak awal menilai bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia itu harus menyentuh segala kepentingan masyarakat luas, nggak boleh hanya satu kepentingan.
Persis seperti yang Bung Karno pernah bilang, negeri ini bukan hanya milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, melainkan milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.
Kalau kita beranekaragam, kenapa harus buat aturan dari suatu golongan? Adilkah? Click To TweetTerus bagaimana dengan kondisi kita yang beranekaragam ini diatur dengan peraturan yang merunut dari ajaran agama tertentu? Lalu apakah salah jika Ketua Umum PSI Grace Natalie menolak perda syariah? Hmmm…
Yup, pernyataan Yenny bisa jadi terpancing karena gonjang-ganjing usai pernyataan Grace Natalie yang menolak perda berbau agama. Heboh semua. Sosial media isinya perang pendapat. Waduuhh, mana bentar lagi mau ada reuni alumni 212, hayooo, bakal jadi apa Grace Natalie itu? Jangan-jangan tahun depan bakal muncul film berjudul The Woman Called Grace. Hiya, hiya, hiya…
Ehh, tapi sebenarnya Grace bukan yang pertama loh. Bahkan sebelumnya ada tokoh-tokoh Islam yang pernah menyuarakan hal yang sama, seperti KH Hasyim Muzadi kala menjabat Ketua PBNU, serta Buya Syafii Ma’arif. Terus apakah mereka dulu dibilang penista agama?
Hmm, coba cermati lagi deh. Yang ditentang itu kan perdanya, bukan hukum agamanya. Terus gimana bisa dikatakan sebagai penista agama? Dan apakah penetapan fatwa MUI soal mengharamkan partai penolak perda syariah itu perlu?
Gus Dur pernah bilang, agama bukanlah alasan untuk menjauh dari kemanusiaan. Jadi gimana menurutmu, perda berbau agama itu perlu atau malau menciptakan diskriminatif yang mencederai nilai kemanusiaan? (E36)