Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Ruang Publik > Saudi Vision 2030: Olahraga dan Bayangan Khashoggi

Saudi Vision 2030: Olahraga dan Bayangan Khashoggi

Oleh Mohammad Aqshal Fazrullah, Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran

Pinter Politik - Monday, April 12, 2021 7:00
Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS), memperkenalkan konsep Saudi Vision 2030 dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2016 silam. (Foto: SPA)

0 min read

Arab Saudi berencana untuk membangun citra positif di dunia internasional dengan sebuah program yang disebut sebagai Saudi Vision 2030 – menjadikan pariwisata dan acara olahraga sebagai salah satu unsur penting. Namun, program ini mendapatkan tantangan akibat bayangan kasus Khashoggi.


PinterPolitik.com

April 2016 silam, Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS), mengumumkan program diversifikasi ekonomi Arab Saudi, yang dinamakan Saudi Vision 2030. Garis besar program ekonomi tersebut untuk mendiversifikasi perekonomian Arab Saudi, sehingga tidak hanya mengandalkan pemasukan dari sektor minyak. Hal ini tentunya mengharuskan Pemerintah Arab Saudi untuk fokus terhadap sektor ekonomi lainnya, salah satunya yaitu pariwisata.

Untuk menjadikan program ini berhasil, Pemerintah Arab Saudi gencar melakukan reformasi serta investasi. Banyak sekali informasi yang beredar bahwa kehidupan di Arab Saudi sudah berubah. Bioskop kini dapat ditemukan, begitu pula wanita yang mengendarai mobil. Hal ini merupakan salah satu usaha Arab Saudi untuk memperbaiki image-nya di mata dunia. Dengan begitu, upaya diversifikasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilakukan, terutama dalam pasar dunia yang nantinya Arab Saudi perlahan-lahan akan mengurangi komoditas minyaknya.

Acara Olahraga Besar

Salah satu cara Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan citra mereka adalah dengan cara menyelenggarakan acara-acara olahraga internasional. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di semenanjung Arab, Arab Saudi bisa dibilang ketinggalan untuk melakukan ini. Bahrain telah menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Formula 1 sejak 2004.  Begitu juga Qatar yang menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2006. Gelaran balapan internasional lainnya juga beberapa kali telah di gelar di Uni Emirat Arab.

Sementara itu, Arab Saudi juga telah menyelenggarakan beberapa acara olahraga internasional. Pada 2018, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, menyelenggarakan pertandingan tinju kelas berat di bawah naungan IBF, WBA dan WBO. WWE atau mungkin yang kita kenal dengan smackdown juga pernah menyelenggarakan pertarungannya di Arab Saudi pada 2019.

Pada tahun tersebut juga Arab Saudi menjadi tuan rumah penyelenggara pertandingan final Supercoppa Italiana, mempertemukan Juventus dan AC Milan. Berbagai acara olahraga tersebut, khususnya final Supercoppa Italiana, diisi oleh nama-nama atlet profesional yang juga dikenal oleh berbagai penggemar di seluruh dunia. Hal ini tentunya juga meningkatkan exposure bagi Arab Saudi itu sendiri sebagai tuan rumah.

Kritik yang Sama

Meskipun telah berupaya untuk meningkatkan citranya di mata komunitas internasional, namun kritik tetap berdatangan. Salah satu kritik yang cukup menjadi ‘ancaman’ bagi Arab Saudi adalah keritik tentang Hak Asasi Manusia. Jika dilihat dalam lingkup Semenanjung Arab, negara-negara lain juga mendapatkan kritik yang sama. Pada 2011, Grand Prix Bahrain dibatalkan karena kelompok aktivis HAM di Bahrain mendesak tim yang berkompetisi di Formula 1 untuk memboikot Grand Prix Bahrain karena peristiwa Arab Spring di seluruh kawasan Timur Tengah pada saat itu.

Begitu juga dengan Qatar. Sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA pertama di Timur Tengah, Qatar banyak sekali mendapat kritik dari organisasi-organisasi pemerhati HAM. Hal tersebut dikarenakan banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa banyak sekali pekerja migran, yang diperkerjakan untuk membangun infrastruktur Piala Dunia, merupakan salah satu perbudakan modern.

Cerita yang sama lagi-lagi terjadi, kali ini pada big brother di kawasan tersebut, Arab Saudi. Jika dilihat, banyak sekali sorotan terkait HAM di Arab Saudi. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah kasus terbunuhnya Jamal Khashoggi.

Khashoggi merupakan seorang jurnalis asal Arab Saudi yang merupakan salah satu orang yang dekat dengan keluarga Kerajaan Saudi untuk beberapa tahun. Hingga pada 2017, dia kurang disukai oleh Kerajaan hingga akhirnya mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Khashoggi kemudian menulis artikel untuk Washington Post, yang mana artikelnya sering kali bernada mengkritik kebijakan Putra Mahkota Salman (MBS).

Pada September 2018, Khashoggi pergi ke Konsulat Arab Saudi di Turki, untuk mengurus beberapa dokumen, namun ia tidak pernah keluar dari gedung konsulat tersebut. Pada awalnya, pihak Arab Saudi membantah segala tuduhan yang mengatakan bahwa mereka merupakan dalang utama.

Setelah terus didesak oleh komunitas internasional, Pemerintah Arab Saudi kemudian mengatakan bahwa pihaknya telah menginvestigasi 31 orang, yang mana beberapa orang tersebut dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, beberapa negara Barat memberikan sanksi tidak memperbolehkan masuk ke negara mereka bagi pelaku yang terlibat kasus tersebut.

Kejadian ini tentu menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Arab Saudi, khususnya bagi program Saudi Vision 2030-nya. Banyak sekali konferensi yang akan digelar di Arab Saudi pada periode pasca hilangnya Khashoggi memikirkan kembali rencananya. Banyak sekali delegasi, baik dari pemerintahan ataupun perusahaan internasional, yang batal untuk mendatangi Future Investment Initiative Summit pada Oktober 2018.

Dengan begitu, berbagai investor juga, seperti Bill Gates, kemudian mengurungkan niat mereka untuk menanamkan modal mereka di Arab Saudi. Secara garis besar, kasus Khashoggi merupakan pencoreng muka Arab Saudi di mata dunia.

Joe Biden dan “Khashoggi Ban

Pada 26 Februari kemarin, Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang baru di bawah kepemimpinan Joe Biden, merilis laporan tentang kasus Khashoggi, yang pada bagian ringkasan mengatakan bahwa Putra Mahkota Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Turki, yaitu untuk menangkap atau membunuh Jamal Khashoggi. Kesimpulan ini di antaranya didasarkan pada kontrol yang dimiliki oleh MBS pada proses pembuatan keputusan di lingkungan kerajaan dan keterlibatan langsung penasihat utama MBS dalam kasus tersebut.

Beberapa saat setelah rilisnya laporan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan “Khashoggi Ban” yang artinya AS membatasi visa bagi individu yang, atas nama pemerintahan asing, telibat dalam aksi yang serius dan ekstrateritorial, termasuk megancam jurnalis, aktivis, atau orang lain yang dianggap pembangkang. Dengan aturan tersebut, Blinken menambahkan setidaknya ada 76 orang asal Arab Saudi yang diyakini termasuk kategori tersebut, yang bukan hanya terlibat dalam kasus Khashoggi.

Sementara itu, pihak Arab Saudi menolak laporan tersebut, menyebut bahwa laporan tersebut keliru dan berdasarkan informasi yang tidak akurat, dan juga menambahkan bahwa pembunuhan Khashoggi merupakan kejahatan yang merusak nilai kerajaan.

Kelanjutan Saudi Vision 2030

Apa arti laporan ini bagi proses diversifikasi ekonomi Arab Saudi, khususnya di bidang pariwisata dan olahraga, masih belum jelas. Setidaknya, ada dua kemungkinan yang paling masuk akal.

Yang pertama, seperti yang sudah-sudah, para investor, pebisnis, dan pelaku ekonomi lainnya, termasuk industri olahraga, membatalkan berbagai rencana mereka untuk berinvestasi atau menggelar acara mereka di Arab Saudi karena laporan ini. Meskipun begitu, Arab Saudi bisa dibilang tidak terlalu ‘menderita’ dengan kemungkinan yang pertama, mengingat Arab Saudi masih menjadi salah satu negara dengan produksi minyak terbesar di dunia. Hal ini, hanya akan menghambat proses diversifikasi ekonomi di Arab Saudi.

Kemungkinan yang kedua, yaitu investor dan pelaku ekonomi, tetap menanamkan menginjakkan kaki mereka. Jika dilihat melalui sektor industri olahraga, Arab Saudi bisa dibilang cukup tenang, meskipun tidak boleh terlalu tenang. Salah satu sebab untuk tenang adalah Formula E, yang pada waktu ditulisnya artikel ini, telah sukses menyelenggarakan balapan pertamanya di Diriyah, Arab Saudi untuk musim 2021. Pemilihan lokasi ini sangat tepat, mengingat Diriyah merupakan salah satu warisan dunia UNESCO, sehingga cenderung meningkatkan jumlah turis ke tempat tersebut. Alasan lainnya yaitu Arab Saudi telah ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2034.

Sementara itu, Formula 1 juga akan menyelenggarakan balapan untuk pertama kali di Arab Saudi. Ajang balapan populer tersebut rencana akan digelar di jalanan Jeddah pada November mendatang. Hal ini tentu menjadi tugas, setidaknya bagi Pemerintah Arab Saudi, untuk memastikan gelaran balap tersebut akan diselenggarakan. Masalahnya adalah, Lewis Hamilton, juara dunia 7 kali Formula 1, mengingatkan untuk tidak melupakan Hak Asasi Manusia. Aktivisme yang dilakukan atlet semacam ini sangat membahayakan kelangsungan GP Jeddah mendatang. Dengan popularitas yang dimiliki Hamilton, ajakan-ajakan seperti itu bisa menjadi sebuah gerakan besar yang mendunia. Dengan begitu, ada dua kemungkinan, yaitu morality or money.


Tulisan milik Mohammad Aqshal Fazrullah, Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran.


Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait