Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Ruang Publik > Cyber Army MUI, Alat Politik Anies?

Cyber Army MUI, Alat Politik Anies?

Oleh Fauzan Dewanda Dawangi

Pinter Politik - Monday, December 27, 2021 17:00
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama sejumlah pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

0 min read

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta disebut memiliki rencana untuk membangun cyber army yang bakal membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari para buzzer. Apakah cyber army ini bakal menjadi alat politik bagi Anies?


PinterPolitik.com

Saat ini muncul rencana pembentukan pasukan siber oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan buzzer tengah mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dalam menjalankan tugasnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, MUI dirasa sepatutnya membentuk pasukan siber untuk menangkal berita bohong atau fitnah yang selama ini menyudutkan umat Islam dan Anies Baswedan.

Melalui pemberian dana hibah dari pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10 miliar pada APBD tahun 2022, pembentukan pasukan cyber ini juga bertujuan agar MUI tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman di media sosial. Besarnya biaya yang dikeluarkan menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak. 

Rencana ini kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa politisi seperti Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani. Pasukan cyber army MUI ini dinilai dapat menjadi pemersatu umat Islam. Ia bahkan optimis MUI menjaga suhu politik dengan adanya pihak yang dapat menangkal berbagai hoaks saat pemilu.

Di sisi lain, muncul berbagai penolakan atas kebijakan ini juga banyak mendapatkan penolakan. Misalnya, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, pembentukan cyber army MUI hanyalah untuk kepentingan politik Anies bukan untuk rakyat. Tujuan lain dari cyber army seperti melindungi ulama hanya akan menjadi upaya politisasi. 

Penolakan ini juga datang dari Ima Mahdiah selaku anggota DPRD DKI Fraksi PDIP. Ia menilai keberadaan cyber army MUI ini akan meningkatkan polarisasi dalam masyarakat Jakarta. 

Ia juga menilai kebijakan ini merupakan pemborosan anggaran karena hanya untuk meng-endorse kinerja Anies secara berlebihan. Ima juga menilai dengan dibentuknya cyber army MUI. Ini justru melanggar fatwa buatan MUI sendiri yang mengharamkan adanya buzzer.

Sebagai orang yang diduga-duga akan maju ke Pilpres 2024, pembentukan cyber army MUI ini dapat menjadi kendaraan politik bagi Anies. Melalui pemanfaatan ruang siber, Anies nantinya tidak hanya dapat mensosialisasikan programnya selama kampanye secara efektif. Cyber army MUI secara dapat dijadikan alat untuk memobilisasi gerakan politik kelompok konservatif Islam layaknya yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Peran gerakan politik kelompok Islam konservatif selama Pilgub 2017 lalu terbukti berperan dalam memenangkan Anies. Salah satu gerakan politik Islam di ranah siber yang turut memberikan dukungannya kepada Anies selama Pilgub 2017 paling terkenal adalah Muslim Cyber Army. Keterikatan Anies dengan Kelompok Islam perlu dijaga apabila ia ingin memantapkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2024.   

Menurut SAFEnet Indonesia, Muslim Cyber Army memiliki beberapa ciri seperti dapat ditemukan dalam wujud yang beragam misalnya sebagai nama akun, profile picture, nama grup atau halaman Facebook dan menyampaikan pesan yang sama di media sosial. Muslim Cyber Army sendiri memiliki data base berisikan orang-orang yang dianggap pernah “menista” agama dan ulama di internet. 

Aktivitas Muslim Cyber Army ini meningkatkan berbagai kasus persekusi di dunia offline. Tidak hanya itu Muslim Cyber Army juga memiliki aktivitas untuk mengangkat isu seperti aksi bela Rizeq Shihab, PKI, menimbulkan rasa takut berlebihan terhadap “asing” dan memenjarakan para pendukung Joko Widodo (Jokowi).

Komunitas seperti Muslim Cyber Army ini dapat disebut sebagai “cyber tribe” atau “e-tribe”. Konsep ini menganalogikan kelompok suku yang berbagi kesetiaan yang sama kepada pemimpinnya atau "kepala suku”. 

Bekerja di ranah media sosial membuat tiap  anggota komunitas cyber tribe tidak mengenal satu sama lain secara langsung, tetapi memiliki kekuatan bersama melalui ikatan emosi seperti kemarahan dalam menciptakan hubungan yang kuat. Beberapa contoh dari cyber tribe ini misalnya forum online kelompok agama tertentu yang memiliki kepentingan politisi tertentu misalnya Muslim Cyber Army.

Cyber tribe nantinya akan sangat mengandalkan ruang siber atau cyberspace dalam membantu kelompok populis religius dalam menyebarkan nilai-nilai dan mengampanyekan kepentingan politik mereka. Wacana populis berkembang lebih mudah di dunia maya karena peran penjaga gerbang media berita tidak ada. 

Cyberspace menyediakan dan memungkinkan kelompok populis menghindari etika jurnalistik yang berperan sebagai kode norma-norma profesional dalam proses pembuatan berita. Pesan yang disampaikan oleh kelompok populis tidak harus mengikuti nilai berita, pesan tersebut sering kali lebih bersifat pribadi dan sensasional (Yilmaz & Barton, 2021).

Menurut Joshua Kurlantzick, perkembangan populisme akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan adanya kemunculan autocrat leaning populist atau populis yang cenderung otoriter, yang mana ia sangat bergantung pada sosok pemimpin karismatik yang berpengaruh kuat dan otoriter – baik itu dari lingkaran yang sedang berkuasa (pertahanan) maupun yang berusaha untuk berkuasa (oposisi) (Margiansyah, 2019).

Kehadiran pasukan siber buatan MUI dikhawatirkan dapat menjadi alat yang dapat membungkam suara kritik oposisi Anies demi menjaga citra politiknya. Kekuatan yang dimiliki pasukan siber ini diperkuat oleh MUI itu sendiri. 

Selama ini, MUI menjadi cerminan negara atas kewenangan pengambilan keputusan urusan agama Islam melalui fatwanya. Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengambil posisi kewenangan dalam bidang “administrasi agama”. 

Selain berpotensi memberikan pengaruh besar yang lebih besar dalam mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap Anies, kemunculan lembaga formal ini dikhawatirkan memunculkan para digital vigilantis seperti Muslim Cyber Army. Kehadiran digital vigintalis ini digunakan untuk menyerang para oposisi Anies. 

Para oposisi dianggap telah menghina ‘kesepakatan’ politik umat Islam yang telah diwakili oleh MUI. Keberpihakan lembaga formal MUI dikhawatirkan memunculkan validasi yang mewajibkan umat Muslim Indonesia harus memilih Anies. Kehadiran para digital vigintalis ini kemudian membawa kembali iklim politik seperti Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dukungan dalam bentuk gerakan politik di ranah online mengharuskan Anies untuk lebih ekstra dalam menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang karismatik seperti halnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Weber dalam bukunya “Sociology And Economics” berpendapat bahwa kepemimpinan karismatik akan mendapatkan dukungan karena anggapan bahwa pemimpin tersebut "istimewa". 

Keberpihakan politik dari lembaga keagamaan formal seperti MUI berpotensi menimbulkan bahwa Anies adalah orang yang ‘istimewa’ di kalangan umat Muslim. Tentunya, pergerakan MUI di ranah siber dalam mendukung Anies dapat menguatkan citra politiknya. 



Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.


Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait