HomeNalarSebaiknya Melapor ke Dewan Pers

Sebaiknya Melapor ke Dewan Pers

Tugas jurnalis nemberikan informasi yang akurat kepada publik. Tugasnya dilindungi hukum, oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang salah satu ayatnya berbunyi: “Tindakan kekerasan  terhadap jurnalis jelas melawan hukum dan mengancam kebebasan pers”.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Ingat kasus wartawan Berita Nasional yang bernama Udin atau nama lengkapnya Fuad Muhammad Syafrudin? Sudah 17 tahun kasus kekerasan terhadap Udin belum juga terungkap.

Sebelumnya, tulisan Udin di korannya mengkritisi adanya mafia politik dalam pemilihan bupati Bantul. Setelah itu muncul tindak kekerasan kepada Udin dari orang yang tidak dikenal. Kepala Udin dipukuli dengan sebatang besi hingga gegar otak dan kemudian korban menghembuskan napas terakhir pada 16 Agustus 1996.

Maka, sudah 17 tahun kasus Udin masih juga gelap. Itu sejarah getir untuk kebebasan pers Indonesia. Kekerasan terhadap jurnalis bisa terulang, mungkin karena beberapa kasus tidak terungkap secara tuntas. Mungkin pula itu yang memancing  pelaku lain untuk berbuat kekerasan terhadap  jurnalis.

Dalam aksi 112, Sabtu 11 Februari 2017 di Jakarta, terjadI lagi kekerasan terhadap seorang reporter dan kamerawan Metro TV dan kamerawan Global TV. Reporter Metro TV dipukuli dan diperlakukan tidak menyenangkan.

Kalau seseorang tidak suka atau ada masalah dengan materi pemberitaan wartawan sebaiknya melapor  ke Dewan Pers, dengan membawa bukti yang kuat. Tidak menghakimi sendiri, apalagi negara kita adalah  negara hukum.

Tugas jurnalis nemberikan informasi yang akurat kepada publik. Tugasnya dilindungi hukum, oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang salah satu ayatnya berbunyi: “Tindakan kekerasan  terhadap jurnalis jelas melawan hukum dan mengancam kebebasan pers”.

Pasal 8 UU tentang Pers jelas menyatakan, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial (Pasal 3). Jadi pada dasarnya wartawan bekerja untuk publik.

Baca juga :  "Kiamat Ekonomi" Jokowi dari Karawang?
- Advertisement -

Pelaku intimidasi kepada wartawan bisa dijerat  dengan pasal pidana KUHP. Pengancam dan pelaku kekeraan terhadap wartawan bisa dijerat Pasal 18 UU tentang Pers, karena melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat, menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja jurnalistik. Ancaman hukuman dua  tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

Maka, diharapkan masyarakat betul-betul memahami profesi wartawan yang sedang bertugas. Terkait dengan itu, kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan  diharapkan diusut secara tuntas sesuai peraturan dan hukum.

Pada sisi lain, warga yang merasa mempunyai masalah dengan kinerja atau  hasil kerja wartawan, yang dianggap merugikan, hendaknya melapor ke Dewan Pers. Dengan demikian tidak terulang lagi kekerasan terhadap wartawan. (G18)

#Trending Article

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?

Dalam reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022, politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi...

Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?

Sinyal agaknya kian menguat bagi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Namun, jalan terjal masih ada di...

Prabowo dan Megawati Pasti Kandas?

PKB bersama Gerindra yang membentuk koalisi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 seolah menyalip PDIP sebagai parpol yang selama ini tampak dekat dengan sang Ketua...

Muslihat Jokowi Manfaatkan Putin?

Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Apa ini muslihat Jokowi manfaatkan sosok Putin?

Biden Paksa Jokowi Beli Senjata?

Presiden AS Joe Biden sebut siap bela Taiwan bila diserang Tiongkok. Apakah ini bisa jadi cara Biden "paksa" Jokowi beli senjata?

Kaesang Mulus Jadi Ketum PSSI?

Beberapa hari lalu, Indonesia menorehkan prestasi dengan lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu. Ini bisa dibilang menjadi...

Bang Pitung “Rasuki” Anies di Pilpres?

Politik penamaan jalan agaknya tengah diperagakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah kali ini memberikannya kepada beberapa tokoh Betawi. Lantas, seberapa signifikan upaya investasi...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...