HomeNalarJelang Pilkada, Politik Uang Merajalela

Jelang Pilkada, Politik Uang Merajalela

Sehari menuju hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Rabu, 15 Februari, gerilya berbau politik uang mulai menyebar di 101 daerah yang melaksanakannya. Berbagai upaya dilakukan para pasangan calon (paslon) maupun tim suksesnya, dalam menarik suara rakyat. Dari ‘memanipulasi’ hasil survei, pembagian sumbangan sembako, hingga tebaran amplop dalam ‘serangan fajar’.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Masykurudin Hafidz, ada empat potensi pelanggaran jelang Pilkada, yaitu ucapan intimidatif atau saling serang dengan materi pemberitaan bohong, logistik pemungutan suara bermasalah, bahan dan alat kampanye yang masih ada, dan yang paling menarik adalah politik uang.

Politik uang, lanjutnya, sering dilakukan oleh bandar politik atau orang yang memiliki modal besar – misalnya pebisnis – yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memenangkan satu paslon. Mereka biasanya ‘rela’ mengeluarkan modal untuk pembiayaan resmi maupun tidak resmi untuk paslon tersebut, secara terselubung.

Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan ‘memanipulasi’ hasil survei lembaga tertentu, agar memberi kesan kalau paslon yang membiayai survei tersebut disukai masyarakat. Tujuannya tentu agar masyarakat yang masih ragu dalam memilih, menjadi tertarik dan ikut memilih pasangan tersebut.

Di beberapa daerah di luar Jakarta, kegiatan politik uang masih sering ditemui dalam bentuk pembagian sembako, biaya transport, maupun sumbangan lainnya, dengan catatan penerima harus memilih mereka pada saat Pilkada nanti.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengungkapkan bahwa 71,1 persen responden ternyata masih percaya akan adanya politik uang di Pilkada tahun ini. “Bisa jadi responden berkaca dari Pemilu sebelumnya, atau sudah dijanjikan pada hari H pencoblosan,” kata Ardian saat merilis hasil survei tersebut di Kantor LSI Denny JA, di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (10/2).

Baca juga :  Bukan PKS, Kenapa PKB Pilih Gerindra?

Lebih mencengangkan lagi, banyak responden yang mengaku pilihannya akan terpengaruh dengan politik uang. “Sekitar 47,8 persen menyatakan, politik uang mempengaruhi pilihan kandidat mereka. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga agar money politics tidak terjadi,” lanjutnya.

Mengantisipasi maraknya politik uang, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan menyatakan siap mengamankan pelaksanaan Pilkada. Ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menangkap semua pelaku politik uang yang berkeliaran jelang dan saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, 15 Februari mendatang.

- Advertisement -

Tidak bisa dipungkiri, menolak pemberian uang pasti sangat sulit dilakukan, baik dari kalangan kelas bawah hingga atas sekalipun. Namun ada baiknya untuk tetap menjaga hati nurani, dengan memilih paslon yang menurut dirinya sendiri baik. Kemajuan daerah ada di tangan warganya, mari mulai berlaku cerdas dengan tidak memilih paslon yang berlaku curang maupun menggunakan politik uang. (Berbagai sumber/F26)

 

#Trending Article

Maaf, Jokowi Bukan King Maker

Berbagai pengamat politik, seperti Burhanuddin Muhtadi, menilai Presiden Jokowi dapat menjadi king maker di Pilpres 2024. Namun, harapan itu sepertinya keliru dan terlalu melebih-lebihkan...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

Bukan PKS, Kenapa PKB Pilih Gerindra?

Meskipun sama-sama partai Islam, koalisi PKB dan PKS justru kandas di tengah jalan. Lantas, mengapa PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra yang merupakan partai nasionalis?  PinterPolitik.com Di...

Luhut dan Ekonomi Orang Kaya

Persoalan ekonomi kini menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ancaman krisis yang mengancam, Menko Marves Luhut...

Sehebat Apa Jusuf Kalla?

Jusuf Kalla (JK) disebut mencoba menduetkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024. Mampukah JK melobi partai-partai politik, khususnya PDIP untuk mengusung Anies?...

Perang Ukraina Hancurkan Mimpi Xi Jinping?

Perang Rusia-Ukraina hingga saat ini masih berlangsung. Sebagai negara yang sangat dekat dengan Rusia, publik menyoroti dampaknya pada Tiongkok. Apakah perang ini membawa keuntungan? Atau justru menyakiti Xi Jinping?

Kereta Cepat Jokowi Dibiarkan Mangkrak?

Kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang jadi salah satu proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kian rumit penyelesaiannya. Lantas, mengapa itu bisa terjadi?...

Xi Jinping Kantongi RI-1 2024?

Guncangan internal di sejumlah partai politik beriringan dengan eksistensi kemungkinan intervensi negara asing seperti Tiongkok dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Namun, mengapa Tiongkok yang...

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...