Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Saatnya Sandiaga Bangkitkan Film Indonesia

Saatnya Sandiaga Bangkitkan Film Indonesia


A43 - Monday, July 26, 2021 20:00
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendukung gerakan #KembalikeBioskop pada April 2021 dengan menonton film Kartini (2017) secara langsung di bioskop di tengah pandemi Covid-19. (Foto: Twitter/@sandiuno)

0 min read

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendukung sebuah kerja sama yang disepakati oleh perusahaan-perusahaan film Indonesia dan Amerika Serikat (AS) untuk membangun fasilitas produksi film dan acara televisi di Provinsi Bali. Apakah ini saatnya Sandiaga bangkitkan kemajuan industri film Indonesia?


PinterPolitik.com

“We sell our dreams and our potential to escape through that buzz. Just keep me up, keep me up. Hollywood, here we come” – Macklemore & Ryan Lewis, “Otherside” (2009)

Hollywood. Sebuah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut industri film berpusat di California, Amerika Serikat (AS). Tidak dipungkiri bahwa Hollywood menjadi terkenal di seluruh belahan dunia dengan berbagai film berkualitas yang diekspornya.

Tidak jarang juga akhirnya banyak aktor dan aktris yang memiliki mimpi untuk menjadi bintang Hollywood. Dengan gelimang popularitas dan gemerlap kota Los Angeles (LA), siapa yang tidak ingin sukses di pusat perfilman dunia tersebut?

Sejumlah film dan seri pun juga diproduksi dengan tema Hollywood itu sendiri. Seri yang dirilis di Netflix dengan judul Hollywood (2020) mengisahkan bagaimana sejumlah pemuda dan pemudi berusaha keras guna meraih mimpi untuk menjadi bintang Hollywood.

Mungkin, bagi sejumlah insan film Indonesia, bisa memainkan peran tertentu di sejumlah film Hollywood adalah sebuah kesuksesan besar. Sebenarnya, ada beberapa nama aktor dan aktris yang sempat bekerja sama dengan insan-insan Hollywood, seperti Iko Uwais, Joe Taslim, hingga Christine Hakim.

Namun, sebuah ide baru muncul. Bagaimana bila, daripada membawa bakat-bakat Indonesia ke Hollywood, para ahli film di AS yang justru didatangkan ke Indonesia?

Baca Juga: Mahfud Kagum Pada Film PKI?

Bali Jadi Baliwood

Ide ini pun mulai diwujudkan dengan kerja sama yang disepakati antara United Media Asia (UMA) dari Indonesia dan Creative Artists Agency (CAA) dari AS. Rencananya, dua perusahaan ini juga akan membangun fasilitas produksi film skala besar di Provinsi Bali.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pun menyatakan dukungan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan bahwa kerja sama ini akan memberikan kontribusi ekonomi – berupa lowongan kerja dan pemasukan – bagi masyarakat Bali.

Ide ini tentu menjadi menarik. Bukan tidak mungkin, investasi ini bisa menjadi kontribusi besar bagi perkembangan industri film di Indonesia. Bahkan, Mercedes Hutton dalam tulisan opininya di South China Morning Post menyebut rencana ini dengan istilah ‘Baliwood’.

Boleh jadi, rencana ambisius ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, mimpi lama Indonesia untuk membangun industri filmnya ini sudah lama eksis di masyarakat dan insan-insan film – dengan berbagai tantangan yang ada.

Mungkinkah kerja sama seperti ini bisa memberikan sumbangsih besar bagi Indonesia – bahkan secara strategis dalam jangka panjang? Lantas, mengapa mimpi kemajuan perfilman Indonesia ini bisa menghadapi sejumlah hambatan?

Menanti Kemajuan Film Indonesia

Berkembangnya industri film dengan kemunculan kerja sama seperti ini bisa saja menguntungkan bagi Indonesia secara strategis dalam jangka panjang. Selama ini, film kerap menjadi “senjata” bagi negara-negara lain dalam membangun citra dan branding negara mereka.

Salah satu contohnya adalah industri film Hollywood di AS. Film-film yang sebagian diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di California ini kerap menjadi kunci dari AS dalam memenangkan pikiran dan hati masyarakat dunia.

Bagaimana tidak? Film-film AS kerap menjadi kiblat bagi dunia perfilman dan paling banyak ditonton di negara-negara lain. Titanic (1997), misalnya, hingga kini disebut masih menjadi film yang paling banyak ditonton secara global sepanjang masa.

Populernya film-film Hollywood sendiri bukan tidak mungkin bisa menimbulkan nation branding – upaya untuk meningkatkan citra dan reputasi sebuah negara – tersendiri bagi AS. Tidak jarang film-film tersebut kerap mempromosikan nilai-nilai dan budaya AS.

Sosok Captain America di film-film Marvel Studios, misalnya, dianggap menjadi simbol bagi prinsip-prinsip demokrasi ala AS. Bahkan, sejumlah ahli juga menyebutkan bahwa film sempat menjadi bagian dari propaganda pemerintah AS dalam menghalau pengaruh Uni Soviet pada Perang Dingin.

Baca Juga: Modi, Jokowi dan Politik Film

Joseph S. Nye, Jr. dalam bukunya yang berjudul Soft Power menjelaskan bahwa produk budaya dan nilai-nilai semacam ini bisa menjadi sumber kekuatan lunak (soft power) bagi negara tersebut. Kekuatan lunak ini bisa dipahami sebagai kemampuan suatu negara untuk membuat negara lain menginginkan hal yang sama.

Peran film sebagai sumber kekuatan lunak dalam persaingan di antara negara-negara adidaya ini sejalan dengan penjelasan John J. Mearsheimer, profesor politik dari University of Chicago, AS. Kekuatan lunak bisa menjadi pelengkap bagi kekuatan yang bersifat koersif (hard power).

Namun, meski AS kerap dianggap sebagai kiblat film, tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara lain untuk juga menggunakan film sebagai kekuatan lunak dan nation branding. Ini bisa dilihat dari film kelima yang paling banyak ditonton sepanjang masa versi IMDb, yakni The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

Andrew Butcher dari Asia New Zealand Foundation dalam tulisannya yang berjudul Students, Soldiers, Sports, Sheep and the Silver-Screen menjelaskan bahwa film tersebut menjadi salah satu sumber nation branding bagi Selandia Baru – memberikan citra bagi negara tersebut sebagai negara yang hijau dan bersih. Bahkan, Butcher juga menyebutkan bahwa silver-screen (layar lebar) dapat membangun kekuatan lunak Selandia Baru di panggung internasional.

Bila Selandia Baru bisa membangun citra dan reputasi demikian, bukan tidak mungkin Indonesia melakukan hal yang sama dengan investasi di sektor perfilman ini. Namun, apakah mungkin Indonesia bisa menjalankannya dengan mulus? Mungkinkah ada hambatan-hambatan yang menghantui?

Sandiaga Perlu ‘Tonton’ Drakor?

Bila industri film bisa membuahkan kekuatan lunak bagi Indonesia, tentunya investasi ini dapat menguntungkan pemerintah dalam jangka panjang. Namun, bukan tidak mungkin, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan yang mampu menopang perkembangan industri ini.

Campur tangan pemerintah dalam perkembangan dan kemajuan industri kreatif seperti ini pernah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan (Korsel). Dengan sejumlah kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1990-an, Korsel kini berhasil menjadi salah satu negara yang mengekspor produk-produk budayanya – mulai dari musik, film, hingga seri drama yang dikenal dengan istilah drama Korea (drakor).

Mengacu pada tulisan Milim Kim dari Keio University yang berjudul The Role of the Government in Cultural Industry, Korsel pada awalnya memiliki regulasi yang berat terhadap produksi dan distribusi film di negaranya. Bahkan, pemerintah dan militer Korsel berusaha “menumpang” di industri ini guna menanamkan prinsip dan nilai yang diamini oleh pemerintah.

Selain karena upaya sensor terhadap industri perfilman, pemerintah Korsel pada tahun 1960-an hingga tahun 1980-an berharap upaya pembatasan film asing dapat meningkatkan permintaan pasar pada film-film dalam negeri. Kebijakan-kebijakan ini dianggap malah membatasi industri film Korsel sendiri.

Baca Juga: Sandiaga Siap Goyang Dangdut?

Radikal Radikul Film Kartun Nussa

Semua berubah ketika gelombang demokratisasi terjadi pada tahun 1990-an. Sejumlah deregulasi terjadi di industri penyiaran (broadcasting) dan film. Deregulasi ini mulai terjadi pada kebijakan-kebijakan seperti sensor dan pembatasan film-film asing.

Menariknya lagi, pemerintah Korsel memperbolehkan upaya produksi bersama dengan perusahaan-perusahaan film asing sejak akhir dekade 1990-an. Bukan tidak mungkin, dengan berbagai kerja sama ini, insan perfilman Korsel dapat mengalami peningkatan kemampuan (knowledge transfer) dari negara-negara lain yang memiliki kapabilitas mumpuni.

Tidak hanya melalui deregulasi, pemerintah Korsel juga serius dalam mengembangkan industri film dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perkembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor ini. Pada tahun 1984, misalnya, pemerintah Korsel mendirikan institusi pendidikan khusus di bidang perfilman, yakni Korean Academy of Film Arts (KAFA).

KAFA inilah yang menghasilkan insan-insan perfilman Korsel yang sukses di luar negeri. Salah satunya adalah Bong Joon-ho yang menjadi sutradara film Parasite (2019) – film Korsel pertama yang memenangkan sejumlah Piala Oscar pada tahun 2020.

Berbagai kesuksesan film dan seri asal Korsel ini membuat pemerintahan Lee Myung-bak mendirikan dewan penasihat tersendiri di bidang kebudayaan pada tahun 2009. Seow Ting Lee dalam tulisannya yang berjudul Film as Cultural Diplomacy menyebutkan bahwa saat itu Korsel menjadi negara pertama yang memiliki dewan kepresidenan khusus di sektor tersebut.

Bila belajar dari Korsel, bukan tidak mungkin upaya pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pembuat regulasi menjadi krusial dalam mengembangkan industri film – dan bahkan menjadi kunci utama dari nation branding suatu negara. Lantas, mampukah Indonesia mengikuti jejak Korsel?

Sejumlah tantangan yang perlu disoroti oleh pemerintah bisa jadi merupakan  kelemahan perfilman Indonesia. Persoalan SDM, misalnya, dinilai kerap menjadi hambatan bagi kemajuan perfilman negara kita.

Sejumlah pihak bahkan menilai bahwa persoalan inilah yang kerap memunculkan cerita-cerita (story) kurang menarik dalam berbagai film. Joko Anwar yang menjadi sutradara bagi film-film seperti Pengabdi Setan (2017) dan Gundala (2019), misalnya, mengeluhkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam produksi film-film Indonesia – khususnya dalam rantai penulisan naskah.

Mungkin, Menparekraf Sandiaga Uno perlu mempelajari dan menerapkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Korsel selama beberapa dekade ini – sampai berhasil menghasilkan film berprestasi seperti Parasite. Bukan tidak mungkin, sejumlah hambatan di sektor film Indonesia perlu menjadi perhatian pemerintah.

Seperti yang disadari oleh Sandiaga sendiri ketika menonton film seperti Ali & Ratu Ratu Queens (2021), industri ini sebenarnya memiliki potensi. Jadi, tunggu apa lagi? Siapa tahu suatu hari nanti film-film Indonesia bisa memenangkan piala-piala Oscar di masa mendatang? (A43)

Baca Juga: Gelombang Tempe ala Sandiaga Uno?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait