Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Mengapa PAN tetap santai saat partai-partai lain sibuk mengulik arah politik PDIP? Di balik sikap chill itu seakan tersimpan strategi besar, meliputi kohesi elite, jaringan kekuasaan yang terjaga, dan penguasaan atensi publik. Sebuah resep politik baru yang bisa menentukan siapa paling relevan menuju Pemilu 2029.
Pasca-Pemilu 2024, PDIP menemukan dirinya di posisi paling tidak nyaman dalam dua dekade terakhir, berada di luar pemerintahan, tetapi terlalu besar untuk abai terhadap dan dalam perspektif kekuasaan.
Ketidakjelasan posisi ini memicu reaksi berantai di antara partai-partai koalisi. Masing-masing sibuk memetakan ancaman, menghitung peluang, dan memanipulasi narasi publik tentang ke mana arah PDIP selanjutnya.
Itulah yang mungkin saja dilakukan oleh PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat, hingga Partai Golkar yang mempertanyakan posisi politik PDIP detik ini.
Di tengah keriuhan itu, PAN memilih jalan berbeda. Seolah diam dalam pernyataan membiarkan sikap politik PDIP itu dengan menyebutnya sebagai hal yang wajar.
Bukan diam yang canggung atau ragu, melainkan diam yang terasa disengaja, seperti seseorang yang tidak perlu bersuara keras karena sudah tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan “mengapa PAN tidak ikut menyerang PDIP?”, melainkan “apa dan mengapa PAN tidak merasa perlu melakukannya?” Jawabannya membuka sebuah analisis yang jauh lebih kaya dari sekadar gosip koalisi.
Untuk membaca ini secara jernih, perlu dipahami kiranya bahwa kekuatan partai politik selalu bersumber dari sesuatu. Dulu, sumber kekuatan itu adalah ideologi, narasi besar yang menyatukan massa.
Kemudian bergeser ke oligarki, jaringan modal yang mendanai mesin partai. Lalu ke figur pemimpin karismatik yang menjadi wajah dan magnet suara.
Kini, di era demokrasi digital yang penuh kebisingan, sumber kekuatan baru sedang lahir, atensi publik.
PAN tampaknya menjadi salah satu partai pertama yang dengan sadar membangun infrastruktur untuk menguasai komoditas baru ini. Dan kiranya tidak ada yang membangun fondasi itu lebih sistematis dari era kepemimpinan Zulkifli Hasan. Ihwal yang membuat PAN tetap chill saat partai politik lain ke-trigger PDIP. Mengapa demikian?
Zulhas, Seni Menyatukan Elite
Memahami ketenangan PAN hari ini tidak bisa dipisahkan dari satu variabel krusial yang sering luput dari perhatian pengamat, kohesi internal.
Partai yang tengah berseteru di dalam tidak akan pernah bisa tampil tenang di luar. Dan sejarah PAN cukup panjang menyimpan catatan tentang perpecahan, persaingan faksi, dan elite yang saling menarik ke arah berbeda.
Zulkifli Hasan tampaknya mengubah dinamika itu secara signifikan. Sejak mengonsolidasikan kepemimpinannya dan rebranding partai ke arah yang tak terlampau agamis, Zulhas berhasil melakukan sesuatu yang secara politik lebih sulit dari memenangkan pemilu: menyatukan elite-elite PAN yang selama ini menjadi pusat gravitasi berbeda.
Hatta Rajasa adalah salah satu aset politik PAN yang paling sulit dikalibrasi. Sebagai mantan Menko Perekonomian dan menantu Susilo Bambang Yudhoyono, Hatta membawa dua hal sekaligus, yakni legitimasi ideologis sebagai figur reformis yang matang, dan jaringan teknokratis yang mengakar di birokrasi ekonomi nasional.
Keberhasilan Zulhas merangkul Hatta bukan sekadar urusan solidaritas partai. Ini adalah keputusan strategis yang memberi PAN akses ke ekosistem jaringan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dibentuk dalam semalam.
Hatta adalah jembatan antara PAN dengan segmen elite terdidik, kalangan profesional, dan jaringan bisnis kelas menengah atas yang selama ini lebih dekat ke Partai Demokrat atau Partai Golkar.
Dengan Hatta berada dalam orbit yang sama, PAN tidak lagi hanya bicara ke basis Muhammadiyah tradisional. PAN bisa berbicara ke multiple constituencies sekaligus, sebuah kemewahan elektoral yang tidak dimiliki semua partai.
Jika Hatta adalah personifikasi jaringan elite teknokratis, Sutrisno Bachir mewakili sesuatu yang berbeda dan sama pentingnya, modal populisme akar rumput berbasis wirausaha.
Sebagai pengusaha yang pernah memimpin PAN di periode awal, Bachir memiliki basis relasional yang khas, jaringan pengusaha kecil menengah, komunitas wirausahawan Muslim, dan akar sosial yang tertancap di kantong-kantong pemilih yang sangat sensitif terhadap isu ekonomi riil.
Kehadiran Bachir yang tetap dalam ekosistem PAN di era Zulhas bukan tanpa gesekan. Namun, justru di sinilah kecerdasan kepemimpinan Zulhas terlihat, ia tidak menyingkirkan Bachir, melainkan menempatkan energi dan jaringan Bachir sebagai bagian dari struktur kekuatan yang lebih luas.
Inilah yang disebut sebagai kohesi berbasis pragmatisme strategis, bukan keseragaman ideologis, tetapi kesepakatan bahwa kepentingan bersama lebih besar dari persaingan faksi.
Namun uniknya, Sutrisno seolah “hilang” dari peredaran pasca tiga kali berbeda haluan dengan PAN di edisi Pilpres, 2014 dan 2019 justru satu dukungan bersama Jokowi, di 2024 mendukung Anies-Imin.
Peran dan posisi masa depan Sutrisno pun segera diisi dengan pengusaha lainnya yang ada dalam diri Sakti Wahyu Trenggono.
Kemampuan Zulhas menjaga keseimbangan berbagai kutub elite ini, menciptakan PAN yang jauh lebih stabil secara internal dibanding periode-periode sebelumnya. Partai yang stabil secara hipotesis akan selalu terlihat lebih tenang di luar.
Dan ketenangan itulah yang hari ini meninggalkan impresi chill ketika semua partai ribut soal PDIP. Tapi di balik ketenangan itu ada pekerjaan rumah konsolidasi elite yang bertahun-tahun dibangun dengan konsolidasi terstruktur.
“Ideologi Artis”, Andalan PAN
Kohesi elite adalah fondasi. Tapi fondasi saja agaknya tidak cukup untuk menjelaskan mengapa PAN tampak begitu percaya diri dalam menghadapi lanskap politik yang berubah cepat.
Ada lapisan strategi yang bekerja di atasnya, dan lapisan itu berkaitan langsung dengan bagaimana PAN memahami perubahan sumber kekuatan politik di era digital.
Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak semata-mata berasal dari uang atau jabatan, tetapi juga dari symbolic capital, reputasi, popularitas, dan pengakuan sosial.
Di era media sosial, symbolic capital yang paling likuid adalah atensi. Dan tidak ada yang mampu mengumpulkan atensi lebih cepat dan lebih murah dari artis dan figur publik.
Memanfaatkan popularitas artis untuk mendulang dukungan pemilih merupakan strategi lama yang telah lama digunakan dalam kontestasi politik, termasuk di Indonesia.
Pada Pemilu 1971, misalnya, Golkar membentuk Tim Kesenian Safari yang diperkuat oleh sekitar 324 seniman dan pendukungnya.
Formasi tersebut mencakup 60 penyanyi serta 13 kelompok musik pengiring. Sejumlah nama besar dunia hiburan saat itu, seperti Lilies Suryani, Titiek Puspa, Taty Saleh, serta Elly Kasim, turut ambil bagian dalam barisan.
Bahkan, untuk mendukung mobilitas para artis selama masa kampanye, Golkar mengerahkan 14 armada pesawat milik Bouraq dan Seulawah yang digunakan untuk menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Dengan dukungan mesin kampanye yang ditopang kekuatan figur-figur populer tersebut, Golkar berhasil meraih sekitar 62,8 persen suara dalam Pemilu 1971, meninggalkan sembilan partai pesaingnya dengan selisih yang sangat lebar.
Berkaca dari Golkar, PAN tampaknya telah secara sistematis membangun apa yang oleh ilmuwan politik John Street disebut sebagai celebrity politics, bukan sebagai gimmick, melainkan sebagai infrastruktur elektoral.
Artis adalah mesin perhatian. Dan dalam demokrasi yang semakin bising, siapa yang mengontrol perhatian, mengontrol percakapan.
Satir “Partai Artis Nasional” yang selama ini dilempar sebagai ejekan justru mencerminkan sebuah keunggulan kompetitif yang nyata.
Di era digital yang sangat dinamis dan telah menjadi urat nadi sosial-politik, popularitas artis tidak bisa dibangun dalam satu siklus kampanye.
Konsolidasinya membutuhkan jaringan industri hiburan, akses ke platform digital, dan waktu. Tidak semua partai punya ketiga-tiganya sekaligus.
Yang lebih penting, artis adalah aset lintas rezim. Pemerintahan berganti, koalisi berubah, tetapi seorang artis yang masuk ke PAN membawa basis penggemar yang tidak peduli pada dinamika koalisi.
Menariknya, basis itu agaknya tidak akan berpindah hanya karena PAN berganti posisi dalam peta kekuasaan.
Inilah yang membuat PAN menjadi partai yang tidak perlu was-was terhadap manuver PDIP, karena aset utama mereka tidak bergantung pada posisi koalisi, melainkan pada posisi di pasar perhatian publik.
Dari ketinggian analitik dan interpretasi yang lebih jauh, evolusi PAN mencerminkan sebuah pergeseran fundamental dalam cara kerja kekuasaan di Indonesia, dari ideologi, ke resep baru, ke figur pemimpin, dan kini ke atensi publik.
Partai yang paling cepat menyadari bahwa perhatian adalah mata uang politik baru akan memiliki keunggulan yang sulit direplikasi lawan.
Ketakutan terbesar partai menuju 2029 bukan kehilangan kursi, melainkan kehilangan relevansi. Tidak lagi dipandang. Tidak lagi dibicarakan. Tidak lagi ada dalam pikiran pemilih yang setiap harinya dibombardir ribuan konten di layar ponsel mereka.
PAN, di bawah Zulhas, tampaknya sudah menemukan jawabannya lebih awal, membangun kohesi elite di dalam, monopoli atensi di luar.
Sementara partai lain seolah berebut narasi berita hari ini, PAN diam-diam sedang membangun ekosistem yang akan menentukan siapa yang paling relevan di 2029.
Dan mungkin itulah jawaban terdalam atas pertanyaan yang tampaknya sederhana terkait mengapa PAN terlihat begitu chill di tengah semua kebisingan itu. (J61)
