Munculnya desakan DPR agar Menteri BUMN, Rini Soemarno bertanggung jawab terkait utang BUMN yang disebut-sebut telah mencapai Rp 5.200 triliun menimbulkan tanda tanya. Selama 3 tahun, Rini telah menjadi “musuh” parlemen akibat kebijakannya yang dianggap “memagari” perusahaan-perusahaan pelat merah itu. Dengan tahun politik yang sudah di depan mata, banyak yang menyebutkan bahwa isu utang ini hanya jadi penekan bagi sang menteri akibat pertautan clash of interest antara partai-partai politik. Benarkah demikian?
PinterPolitik.com
“There are only two forces that unite men – fear and interest.”
:: Napoleon Bonaparte ::
[dropcap]P[/dropcap]erdebatan tentang utang BUMN yang disebut-sebut mencapai Rp 5.200 triliun kini memasuki babak baru. Setelah mendapatkan tanggapan yang menohok dari Menteri BUMN, Rini Soeamrno yang menyebut dirinya “ngenes” dengan isu tersebut, kini beberapa fraksi di DPR mengusulkan agar sang menteri dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Fraksi Partai Nasdem misalnya, mengusulkan hal tersebut ketika Rapat Paripurna (Rapur) Masa Persidangan II Tahun 2018-2019, beberapa hari lalu. Menurut partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu, kondisi utang BUMN sudah berada pada level membahayakan negara. Oleh karenanya, Menteri BUMN sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban terkait hal tersebut. Kubu oposisi melalui Fadli Zon, juga menyoroti persoalan ini dengan argumentasi senada.
Konteks tersebut membuat partai-partai berlomba-lomba “menekan” BUMN – tentu saja untuk tujuan ekonomi politik – katakanlah yang berhubungan dengan Pemilu atau yang sejenisnya. Click To TweetUsulan untuk memanggil Rini ke DPR ini menarik karena sang menteri telah diboikot untuk rapat-rapat di DPR sejak Desember 2015 lalu. Artinya Rini telah 3 tahun tidaqk menghadiri rapat di DPR.
Wanita yang lahir di Maryland, Amerika Serikat (AS) itu memang dilarang untuk menghadiri rapat-rapat di parlemen pasca Pansus Angket kasus Pelindo II menyimpulkan Rini bersalah dan harus dicopot dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menariknya, partai yang menjadi pendorong utama dalam Pansus ini adalah PDIP yang nota bene adalah partai pemerintah. Konteks tersebut tentu saja sangat kontras.
Apalagi, Rini pun punya masa lalu hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sempat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat putri Soekarno itu menjabat sebagai presiden. Konteks tersebut tentu saja menunjukkan kompleksitas isu yang ada dalam hubungan Rini dengan partai banteng tersebut..
Rini memang tidak dicopot oleh Presiden Jokowi, bahkan sang presiden mengirim surat permohonan ke DPR agar rapat-rapat yang melibatkan Rini bisa digantikan oleh menteri-menteri bidang ekonomi yang lain, misalnya Menteri Keuangan atau Menteri Perindustrian dan yang lainnya.
Beberapa pihak menyebut Rini adalah menteri “kesayangan” Jokowi dalam konteks kiprah dan dukungan politik, serta hubungan dengan konsorsium pengusaha tertentu – hal yang oleh sumber-sumber tersebut tidak begitu spesifik dijelaskan.
Kini dengan munculnya desakan agar Jokowi mencopot Rini karena persoalan utang BUMN, banyak pertanyaan muncul di belakangnya. Apakah ini murni karena persoalan utang, atau karena benturan kepentingan lain yang berseliweran di belakangnya, katakanlah jelang Pemilu 2019?
Clash of Interest, Ada Apa dengan BUMN?
“Perseteruan” antara DPR dan Rini memang bahkan sudah terjadi sejak kabinet Jokowi baru bekerja dalam beberapa pekan di akhir 2014, yaitu lewat beredarnya surat larangan dari Menteri BUMN kepada jajaran pejabat BUMN untuk menghadiri rapat-rapat dengan DPR. Konteks tersebut menandai awal kiprah Rini “memagari” BUMN dari DPR.
Dan kini, persoalan utang menjadi babak perseteruan baru. Fakta bahwa sorotan tentang utang BUMN ini salah satunya disuarakan oleh Partai Nasdem tentu menjadi tanda tanya besar. Mengapa partai yang merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi justru menyoroti menteri “kesayangan” Jokowi itu?
Pertanyaan tersebut tentu saja menjadi gambaran besar pertentangan antara Rini dengan beberapa partai pendukung Jokowi, termasuk dengan PDIP juga Nasdem. Seperti sudah disinggung di awal, PDIP adalah salah satu partai yang kerap keras menyikapi Rini, bahkan seringkali membenturkan sang menteri dengan Presiden Jokowi. Konteks tersebut tentu saja mengherankan, mengingat Rini disebut awalnya dekat dengan Mega.
Lalu, mengapa perseteruan antara partai-partai dengan sang menteri bisa terjadi?
Ada banyak faktor terkait kepentingan yang bisa menjadi alasannya. Namun, sangat besar kemungkinan persoalannya adalah terkait kebijakan Rini yang memagari BUMN dari DPR. Surat edaran yang dikeluarkan Rini – seperti disinggung sebelumnya – merupakan salah satu contohnya.
Bukan rahasia lagi bahwa Kementerian BUMN adalah pos dengan total aset terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017 misalnya, total asetnya mencapai Rp 7.200 triliun. Karena konteks itulah, banyak pihak yang menyebut kementerian ini sebagai “lahan basah” yang kerap menjadi ladang KKN.
Konteks tersebut membuat partai-partai berlomba-lomba “menekan” BUMN – tentu saja untuk tujuan ekonomi politik – katakanlah yang berhubungan dengan Pemilu atau yang sejenisnya. Maka, menjadi masuk akal ketika Rini memagari BUMN dari praktik politik tersebut, partai-partai politik menjadi “sewot” dan berujung pada perseteruan yang seolah tidak berkesudahan.
Dengan demikian, memang besar kemungkinan isu utang BUMN ini bukan isu yang dilemparkan sebagai pengingat akan bahaya, tetapi lebih menjurus ke arah taktik politik untuk “menekan” sang menteri. Utang memang berbahaya, namun utang dalam kondisi keuangan yang sehat justru bermanfaat untuk meningkatkan ekspansi bisnis perusahaan.
Bahkan, Ketua Umum Serikat Buruh BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan bahwa kondisi utang ini masih aman karena BUMN belum ada satu pun yang gagal bayar.
Menariknya, Arief adalah kader Partai Gerindra, sehingga pendapatanya yang berbeda dengan pandangan kader Gerindra lain, Fadli Zon misalnya, justru makin mempertegas bahwa isu ini sangat politis, ketimbang benar-benar bernuansa ekonomi.
Bagi Fadli Zon, isu utang BUMN ini memang bisa dipakai untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi, sementara bagi partai-partai lain – termasuk partai-partai pendukung pemerintah – kebutuhannya adalah menekan Rini Soemarno, kemungkinan besar berhubungan dengan logistik Pemilu. Bukan rahasia lagi bahwasannya BUMN adalah “sapi perah” yang sering dimanfaatkan oleh hampir semua pihak.
Praktik politik yang demikian dan cenderung koruptif memang bukan hal yang asing. Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies dalam penelitian-penelitiannya, menyebutkan bahwa praktik politik menggunakan sumber daya BUMN atau state owned enterprise untuk memenangkan Pemilu banyak juga terjadi di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur.
Bahayanya, menurut ketiganya, praktik politik yang semacam ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di suatu negara. Pasalnya, kemenangan Pemilu diwujudkan dengan cara-cara yang cenderung koruptif.
Konteks ini memang membuat persoalan utang BUMN menjadi semacam clash of interest atau benturan kepentingan.
Soumaya Ghannoushi dalam salah satu tulisannya di The Guardian menyebutkan bahwa konflik seringkali cenderung terjadi akibat friksi antara agenda-agenda yang tidak tersalurkan dengan strategi serta kebijakan yang dihasilkan.
Konteks ini jelas terlihat dalam kasus utang BUMN tersebut yang merupakan salah satu muara konflik partai-partai politik dengan Rini. Apalagi, partai-partai politik seringkali berdiri di depan kepentingan-kepentingan entitas bisnis atau kelompok elite tertentu yang punya kepentingan dalam kebijakan Kementerian BUMN. Dengan demikian, sangat mungkin isu utang ini mengarah pada kepentingan-kepentingan tersebut.
Inner Circle Jokowi, Kesaktian Rini
Selain menunjukkan persoalan kepentingan politik partai-partai di DPR, nyatanya isu utang ini di sisi lain juga menjadi penggambaran kekuatan politik Rini Soemarno. Sekalipun berkali-kali didesak untuk mundur, dituduh menghina presiden, dan lain sebagainya, Rini tetap tak bergeming dari kekuasaannya di Kementerian BUMN.
Faktor kesukaan Jokowi adalah salah satu penentu utama posisi Rini. Ia juga termasuk salah satu menteri yang berada di inner circle Jokowi. Hal itu yang menyebabkan banyak pihak menyebutnya sebagai salah satu “menteri kesayangan” Jokowi.
Rini juga disebut-sebut sebagai tokoh utama yang berdiri di belakang para relawan Jokowi. Kebijakannya mengangkat banyak komisaris BUMN dari kalangan relawan Jokowi, juga menjadi salah satu alasan posisinya akan didukung oleh kelompok relawan Jokowi, sekaligus pada saat yang sama membuat PDIP tidak menyukainya. Rini memang lebih suka mengangkat komisaris BUMN dari kalangan relawan non-partai, ketimbang orang-orang partai.
Selain itu, Wahyudi Soeriaatmadja dalam tulisannya untuk portal asal Singapura The Strait Times, menyebut Rini adalah orang yang dekat dan didukung oleh Jenderal Purnawirawan (HOR) A.M. Hendropriyono. Kedekatan ini sudah terlihat ketika Rini ditunjuk menjadi bagian dari tim transisi Jokowi sebelum mantan Gubernur Jakarta itu menjabat sebagai presiden.
Hendropriyono adalah salah satu mantan jenderal yang mendukung Jokowi dan berperan dalam kemenangan mantan Wali Kota Solo itu pada Pilpres 2014. Ia juga disebut sebagai pihak yang mendukung posisi Rini dalam tim transisi itu, sekalipun banyak yang mengkritik keputusan tersebut.
Jika benar demikian, maka sangat beralasan mengapa posisi Rini tidak tergoyahkan dalam kabinet Jokowi. Hendropriyono adalah satu bagian dari kekuasaan Jokowi yang ikut mempengaruhi jalannya pemerintahan sang presiden, selain tokoh lain macam Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Jusuf Kalla, hingga Megawati Soekarnoputri, yang kesemuanya mewakili kepentingan politik dan bisnis.
Adanya Hendropriyono akan menjadi argumentasi tak terbantahkan mengapa seorang Rini Soemarno tetap bertahan di kabinet, sekalipun berselisih dengan DPR, PDIP, hingga dengan menteri-menteri lainnya, termasuk dalam hal utang ini.
Pada akhirnya, benturan kepentingan memang menjadi warna utama isu utang BUMN ini. Pemilu yang sudah di depan mata memang menjadi variabel penentu. Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu, seperti apa akhir persoalan ini. (S13)
