Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Prabowo Kalah Karena Kurang “Jawa”?

Prabowo Kalah Karena Kurang “Jawa”?


R53 - Monday, October 25, 2021 16:57
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: BBC)

0 min read

Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki modal politik (political capital) besar. Ia memiliki partai, koneksi internasional, kuat secara ekonomi, cerdas, dan berwibawa. Namun, anehnya, mantan Danjen Kopassus ini selalu kalah di kontestasi pilpres. Apakah Prabowo kalah karena kurang menerapkan budaya Jawa?


PinterPolitik.com

“If you change the society and a culture, the politics will follow.” – Andrew Sullivan, penulis asal Inggris-Amerika

Konsisten dengan pernyataannya setahun yang lalu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut Prabowo Subianto 99,9 persen pasti maju di 2024 di kanal Youtube-nya, Ujang Komarudin Channel. Ada empat indikator yang membuat Ujang berpendapat demikian.

Pertama, Pilpres 2024 merupakan pertarungan bebas karena tidak ada petahana. Kedua, Prabowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Ujang, jika Prabowo tidak maju di 2024, posisi tersebut akan diberikan ke sosok lainnya, seperti Sandiaga Uno. Partai Gerindra sendiri juga sudah menegaskan akan mengusung sang ketua umum di Pilpres 2024 nanti.

Ketiga, saat ini Prabowo masuk di lingkar kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Ini adalah momentum Prabowo untuk menunjukkan kinerjanya di hadapan masyarakat luas. Selain itu, berada di kabinet membuat Prabowo dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana itu dinilai Ujang sangat menguntungkan dalam menyongsong kontestasi elektoral.

Keempat, Prabowo disebut masih penasaran karena selama ini selalu kelah. Terhitung, Prabowo telah tiga kali mengalami kekalahan di pilpres, yakni satu kali sebagai cawapres pada 2009 dan dua kali sebagai capres pada 2014 dan 2019. 

Baca Juga: Ketika Prabowo Seleksi Cawapres 2024

Terkait indikator keempat, kita dapat memahaminya melalui konsep self-actualization (aktualisasi diri) dari psikolog Abraham Maslow. Dalam hierarchy of needs (hierarki kebutuhan), Maslow menempatkan self-actualization sebagai hierarki tertinggi atau puncak dari kebutuhan manusia.

Jika berpikir sejenak, mungkin kita akan bertanya, apa yang dikejar Prabowo sebagai RI-1? Apakah kekayaan? Rasa-rasanya tidak, sedari dulu keluarga Djojohadikusumo dikenal dengan kekayaan berlimpah. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, kekayaan Prabowo mencapai Rp2,029 triliun. 

Oleh karenanya, Prabowo tampaknya berusaha memenuhi self-actualization untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini bahkan diakui sendiri oleh Prabowo pada 18 Oktober 2017. "Kalau sekarang dibilang Prabowo ambisi jadi Presiden, kenapa tidak?" ungkapnya.

Well, terlepas dari apa tujuan Prabowo begitu berambisi menjadi Presiden, menarik untuk direnungkan, mengapa Prabowo selalu kalah? Bukankah Prabowo merupakan salah satu sosok dengan modal politik terbesar?

Modal Politik yang Besar

Berbicara mengenai modal politik atau political capital, kita dapat menggunakan tulisan Kimberly L. Casey yang berjudul Defining Political Capital. Menurut Casey, modal politik adalah konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik. Konsep ini adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan gabungan berbagai modal yang membuat politisi memiliki daya tawar. 

Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM/human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal moral.

Meskipun dapat dipetakan menjadi tujuh jenis, Casey menegaskan pada dasarnya tidak ada modal politik yang murni. Artinya, besar tidaknya daya tawar suatu modal tergantung atas pasar politik atau modal apa yang tengah dibutuhkan.

Terkait pilpres, setidaknya terdapat lima modal utama yang menentukan. Modal ekonomi, modal partai politik, modal koneksi internasional, modal elektabilitas, dan modal popularitas. Dari kelima modal tersebut Prabowo jelas memiliki semuanya. 

Pertama, ia memiliki kekayaan mencapai dua triliun lebih. Ini belum termasuk dukungan finansial dari sang adik, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Indonesianis, Edward Aspinall, Hashim disebut menghabiskan sekitar US$100 juta untuk mendanai pendirian Partai Gerindra pada 2008-2009.

Baca Juga: Populisme, Batu Ganjalan Prabowo?

Kedua, Prabowo memiliki partai politik yang selalu memperoleh suara besar. Di Pemilu 2019, misalnya, perolehan suara Gerindra mencapai 17.594.839 (12,57 persen). Jumlah ini hanya kalah dari PDIP di posisi pertama. 

Ketiga, koneksi internasional Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Selain karena bersekolah di luar negeri, ini juga merupakan buah dari jaringan bisnisnya dan sang adik, Hashim. Keempat, secara elektabilitas, Prabowo selalu menempati posisi ketiga tertinggi. 

Kelima, siapa yang tidak mengenal Prabowo? Akun media sosial Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memiliki jutaan pengikut. Di Instagram ada 5 juta pengikut, Twitter 4,5 juta pengikut, dan Facebook 9,5 juta pengikut. 

Pertanyaannya, dengan modal politik sebesar itu, kenapa Prabowo selalu kalah? Dibandingkan dengan Jokowi, misalnya, bukankah mantan Wali Kota Solo tersebut tidak memiliki modal politik selengkap Prabowo? Lalu apa faktor pembeda Prabowo dengan Jokowi?

Jawa adalah Koentji?

Jika membandingkan gestur-gestur politik Prabowo dengan Jokowi selama ini, pembeda terbesar yang terlihat adalah intensitas dan kemampuan dalam menerapkan budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, terdapat tiga peribahasa yang jika direnungkan begitu sesuai (compatible) dengan politik praktis, yakni Wong Jawa Nggone Semu (Orang Jawa cenderung semu atau terselubung), Sinamun ing Samudana (Ditutup kata-kata tersamar), Sesadone ingadu Manis (Masalah apa pun dihadapi dengan muka manis).

Komparasi ini misalnya dapat ditemukan dalam tulisan filsuf Jerman Hannah Arendt yang berjudul Truth and Politics. Menurut Arendt, dalam realitas politik, kebohongan selalu dianggap sebagai alat penting dan dibenarkan, tidak hanya untuk politisi dan demagog, melainkan juga sebagai keahlian seorang negarawan.

Dalam konteks ini, kebohongan tidak boleh diartikan secara negatif, melainkan netral. Faktanya, dalam mengelola arena politik yang anarkis, serba tidak pasti, dan penuh pertentangan, seni berbohong telah jamak dipahami sebagai alat yang dibutuhkan.

Dalam buku Republic, filsuf Yunani kuno, Plato bahkan memberikan justifikasi moral atas penekanan tersebut. Dalam mengelola masyarakat, seperti negara, penguasa dapat melakukan noble lie atau kebohongan yang mulia. Ini adalah kebohongan yang dilakukan untuk menciptakan kohesi sosial atau untuk mewujudkan suatu agenda politik.

Sekarang, coba bandingkan narasi dan tutur Jokowi dengan Prabowo. Keduanya begitu kontras. Jokowi lembut dan tidak kentara memperlihatkan motif, sementara Prabowo begitu frontal dan blak-blakan. Pada 13 Mei 2014, misalnya, ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah terpikirkan untuk maju sebagai calon presiden. Namun kita semua mengetahui, fakta berkata sebaliknya. 

Sedangkan Prabowo, ia justru memperlihatkan komunikasi politik yang sangat frontal dan terbuka. Pada 18 Oktober 2017, misalnya, dengan tegas ia menyebut apa salahnya jika berambisi menjadi Presiden. Atas gestur politiknya yang terlalu kentara, beberapa pihak bahkan menilai Prabowo sebagai sosok yang “not political enough” atau kurang politis. 

Baca Juga: Prabowo Dikhianati PDIP Lagi?

Kasarnya, Prabowo dinilai kurang licin dan lihai dalam berpolitik. Ini terlihat pada kasus perjanjian Batu Tulis, di mana Prabowo “dikhianati” oleh PDIP yang justru mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Dengan background keluarga terhormat, Prabowo dilihat menunjukkan diri sebagai politisi yang “lurus”.

Menurut Aris Huang dalam tulisannya Jokowi-Prabowo political reconciliation as Javanese strategy di New Mandala, dominasi Jawa di Indonesia telah membentuk lanskap politik di mana Presiden berperilaku seperti penguasa-penguasa Jawa. 

Pun demikian dengan usaha meraih kekuasaan, ritual-ritual Jawa seperti mengumpulkan pusaka atau mengumpulkan sosok-sosok berpengaruh di sekitar Presiden menjadi praktik yang lumrah. Menurut Aris, karena Jawa merupakan budaya mayoritas di Indonesia, setiap analisis politik Indonesia tidak boleh dilepaskan dari unsur-unsur budaya Jawa. 

Nah, Presiden Jokowi disebut berbagai pihak, termasuk Aris, sebagai politisi yang sangat kentara dan pandai menggunakan budaya Jawa dalam aktivitas politiknya. 

Well, terlepas dari apapun faktor yang membuat Prabowo selalu kalah di gelaran pilpres, gestur dirinya yang tidak pandai menggunakan budaya Jawa seperti Jokowi tampaknya merupakan kesimpulan yang dapat diterima. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.


Berita Terkait