HomeHeadlinePDIP-Ganjar Ingin “Perangkap” Trah Jokowi?

PDIP-Ganjar Ingin “Perangkap” Trah Jokowi?

Kecil Besar

Posisi Presiden Jokowi akan sangat menentukan siapa yang menjadi presiden selanjutnya. Persoalannya, dukungan politik Jokowi terlihat mulai lebih berat ke arah Prabowo Subianto. Hal ini tentu membuat Ganjar Pranowo dan PDIP sebagai kubu di sebelahnya menganggap perlu untuk sedikit “memaksakan” dukungan politik Jokowi ada di sudut mereka. Mulai dari pengumuman capres yang dihadiri Jokowi yang terlihat “kurang bahagia”, hingga narasi mengajak putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi juru kampanye Ganjar – hal yang sepertinya tak berjalan lancar.


PinterPolitik.com

“The key to successful leadership today is influence, not authority”.

::Ken Blanchard, Penulis dan Konsultan Bisnis::

“Ngebut atau nyantai aja nih, Mas?” Tukang ojek itu bertanya.

“Saya udah agak telat sih, Bang”, jawabku.

“Oke, berarti ngebut. Seperti elektabilitas Pak Ganjar yang lagi ngebut. Hehehe”, timpal si abang ojek.

Melek politik juga nih si abang. Sambil sepeda motornya melaju, ia pun masih terus mengoceh ketika aku menanyakan maksud kata-katanya.

“Tapi itu bergantung dari Pak Jokowi sih, Mas. Kalau Pak Jokowi lebih suka Pak Prabowo yang jadi presiden, Pak Ganjar mah bisa apa. Wong Pak Jokowi sekarang masih jadi tokoh paling populer di Indonesia kok”, tambahnya.

Iya juga sih. Siapa yang didukung Pak Jokowi besar kemungkinan akan menjadi presiden selanjutnya.

“Abang kok ngerti politik?” Rasa penasaranku akhirnya membuat pertanyaan itu keluar.

“Anu, Mas. Saya sebenernya lulusan jurusan Ilmu Politik. Dulunya kerja kantoran, tapi gegera pandemi Covid-19 harus berujung jadi kang ojek. Walau kang ojek, minimal bisa sharing pengetahuan politik-politik sedikit lah. Hehehe”, jawab si abang ojek.

Luar biasa. Memang nasib hidup tak ada yang tahu ujung pastinya. Perbincangan politik pagi ini terus berlanjut beberapa lama. Hebat juga pengetahuan abang ojek ini. Nggak kebayang perbincangannya bersama rekan-rekannya di pangkalan ojek setiap hari.

“Eh, anu, Bang. Kantor saya udah kelewat, Bang”, aku memberitahu setelah beberapa saat.

“Wah, maaf-maaf, Mas. Jadi asik ngobrol, malah lupa tujuan”, ucap si abang ojek.

“Gapapa, Bang. Asal nggak kayak para pejabat aja, yang ketika terpilih malah lupa janji kampanyenya untuk rakyat. Hehehe”, jawabku mencoba melucu. Agak garing sih, tapi okelah.

***

Wajar jika Presiden Jokowi masih menjadi sosok penentu hasil akhir Pilpres 2024. Seperti yang disebut filsuf macam Socrates dan Aristoteles, di mata banyak masyarakat Indonesia – khususnya di kelas menengah ke bawah dan di Indonesia Timur misalnya – Jokowi setidaknya telah menunjukkan apa yang disebut sebagai virtue ethics.

Ini adalah konsep etika yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak dengan mengedepankan kebajikan-kebajikan yang bisa dilihat masyarakat. Karakter yang dimaksud adalah kejujuran, keberanian, kemurahan hati, fairness, integritas, dan lain sebagainya. Jokowi setidaknya dipersepsikan memiliki hal-hal tersebut.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Maka, seperti yang disebutkan oleh si abang ojek, sulit bagi siapapun kandidat yang bertarung di 2024 jika tidak menghitung efek dari popularitas dan citra Jokowi. Tentu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP jika Jokowi benar-benar lebih memilih mendukung Prabowo Subianto?

Memerangkap Dukungan Jokowi

Seperti sudah disinggung sebelumnya, sosok kunci seperti Pak Jokowi masih punya pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Hal ini membuat apa pun yang dilakukan atau dikatakan Jokowi masih akan punya dampak yang sangat besar pada pilihan politik masyarakat.

Dalam Ilmu Sosiologi dan Psikologi ada konsep yang disebut sebagai social influence atau pengaruh sosial. Para penulis dan ilmuwan macam Stanley Milgram, Kurt Lewin, Robert Cialdini, dan lain sebagainya adalah beberapa orang yang mengembangkan konsep pengaruh sosial.

Ini adalah kondisi ketika sikap atau pilihan politik seseorang diambil dengan melihat pengaruh yang ia dapat dari orang-orang dekatnya, atau orang-orang yang ia hormati, atau orang-orang yang ia idolakan, atau orang-orang yang ia yakini mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Yang kita bicarakan ini baru sebatas passive influence yang sifatnya hanya sekedar mengekspos dukungan atau kedekatan. Efeknya akan berkali-kali lipat lebih besar jika sudah berubah menjadi active influence di mana ada ajakan untuk melakukan sikap politik tertentu. Ini menjadi lebih kompleks lagi kalau sifatnya sudah dalam tahapan “membantu pemenangan”. Pasalnya, di tahapan ini sudah ada investasi modal politik, baik itu yang sifatnya finansial, maupun tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya yang dimiliki.

Ini yang membuat mengapa kunci memenangkan dukungan Jokowi punya efek yang sangat besar. PDIP sadar betul akan hal itu. Pasalnya, saat pengumuman pencalonan Ganjar sebagai capres PDIP, ada wajah Jokowi yang dicetak besar dalam banner atau back drop yang ditampilkan dalam siaran pengumumannya.

Belakangan, beredar gosip politik yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebutulnya agak kurang happy terkait pengumuman Ganjar karena tak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Demikianpun dengan isu “Kontrak Politik” Ganjar dan PDIP yang bahkan sudah mengatur soal posisi menteri tertentu.

Dengan demikian, PDIP memang berupaya “memerangkap” dukungan Jokowi itu. Termasuk dengan berupaya menampilkan Jokowi sebagai sosok yang sejalan dan seirama dengan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Partai Banteng itu. Tentu pertanyaannya adalah apakah semua itu cukup?

Baca juga :  Indonesia: "Lone Wolf" Penyelamat Iklim?
snapinsta.app 362953676 683322357166294 5514400237269504544 n 1080

Tuah Jokowi adalah Kunci

Semua kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 sepertinya sadar betul bagaimana pengaruh Presiden Jokowi akan ikut menentukan siapa yang memenangkan kontestasi elektoral nanti. Selain karena konteks popularitas dan endorsement politik yang bisa menentukan, ada juga faktor otoritas Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat yang tidak kalah penting.

Ganjar Pranowo sendiri sadar betul soal ini. Ini yang membuat Gubernur Jawa Tengah itu selalu berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai penerus dari Jokowi. Kita bisa melihatnya dalam kasus baju putih garis-garis hitam yang dipilih sebagai fashion kampanye Ganjar, yang ia sebut sebagai “usulan Pak Jokowi”.

Poin ini penting karena banyak pihak – termasuk dalam beberapa ulasan yang pernah PinterPolitik buat – menilai Jokowi merasa lebih “nyaman” jika Prabowo Subianto yang menjadi presiden.

Selain karena faktor personal soal kedekatan, tetapi juga ada faktor pengalaman bagaimana PDIP selalu berusaha menjadikan tokoh yang diusungnya sebagai “petugas partai”. Konteks relasi petugas partai ini berpotensi akan membelenggu warisan politik Jokowi – katakanlah dalam program-program besar yang tengah dijalankan, misalnya soal ibu kota negara (IKN) – kalau-kalau nantinya Ganjar malah lebih tunduk pada PDIP dengan segala kontrak politiknya.

Maka, upaya Ganjar yang mendekati putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk dijadikan Juru Kampanye alias Jurkam misalnya, bisa dibaca sebagai upaya untuk memagari dukungan politik trah Jokowi. Gibran sendiri belakangan terkesan menolak status atau jabatan itu. Penolakan ini – meski dengan cara halus – bisa dianggap sebagai langkah taktis kalau-kalau sang ayah memang merasa lebih “nyaman” mendukung Prabowo.

Pada akhirnya, saga perebutan dukungan politik Jokowi ini akan menjadi poin penting yang bisa sangat menentukan siapa pemenang Pilpres 2024. Ganjar dan PDIP perlu berhati-hati soal ini.

Beberapa sebaran berita terbaru bahkan menyebut Ganjar telah berani mengisyaratkan akan mengoreksi kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai kurang pas. Pernyataan yang demikian bisa jadi akan membuat bulatnya dukungan Jokowi makin mengarah pada Prabowo.

Dan hal ini bisa saja membuat pernyataan si abang ojek jadi terbukti, bahwa tak mungkin menang tanpa Jokowi. Sebab, seperti kata Ken Blanchard di awal tulisan, kepemimpinan itu bukan soal otoritas semata, tetapi juga soal pengaruh. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

‘Teach You a Lesson’: Fantasi Indonesia?

Serial Korea soal negara yang mengirim inspektur ke sekolah jadi sorotan. Mungkinkah fantasi itu yang sebenarnya dibutuhkan guru Indonesia?

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.