Airlangga udah resmi jadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi di satu sisi ia masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Apakah ia boleh rangkap jabatan?
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]artai Golongan Karya (Golkar) akhirnya resmi mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua baru, menggantikan Papa Setnov yang udah tersangkut kasus e-Ka-te-pe. Pergantian ini disambut baik oleh semua kalangan.
Airlangga dinilai sebagai antitesis-nya Papa Setnov. Ia nggak pernah bersentuhan dengan kasus-kasus korupsi. Tapi, ternyata ada juga yang menyoroti posisi Airlangga tersebut. Katanya, ia harus merelakan jabatan Menteri Perindustrian, kalau ingin jadi Ketua Partai Beringin. Sebab itu, bertentangan dengan kebijakan Jokowi.
Ow, ya baru ingat nih. Jokowi memang pernah menegaskan agar para menterinya nggak ikut dalam politik. Kalau ingin terlibat, maka harus mundur dari jabatannya. Kalau begitu, Airlangga melanggar perintah Jokowi dong?
Airlangga Rangkap Jabatan, Jusuf Kalla: Bergantung Presiden https://t.co/TLpF4BRaDr
— MendaloDarat Updates (@mendaloNEWS) December 20, 2017
Sebenarnya persoalan status rangkap jabatan udah bukan cerita baru dalam dunia politik tanah air. Ternyata sebelum Airlangga, Opa Jusuf Kalla juga pernah melakukan hal yang sama. Ah, masa sih?
Iya betul, itu terjadi pada pada era pemerintahan Presiden SBY. Kala itu, Opa menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus pemimpin Partai Beringin. Bahkan SBY sendiri juga demikian. Ia merangkap jabatan sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat. Demikian pun Mama Mega juga begitu.
Hmm, tapi itu kan sebelum era Jokowi.
Lain era, lain kebijakan kali ya? Bisa jadi larangan rangkap jabatan di era Jokowi ini sebagai bentuk penegasan dari Jokowi sendiri sebagai satu-satunya presiden RI yang nggak punya partai politik. Cie, tampil beda nih ye.
Ow, pantesan aja Mbak Puan Maharani buru-buru minta non-aktif dari PDIP setelah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Begitu pula dengan Pak Wiranto yang memilih ‘tinggalkan’ Hanura setelah menjadi Menkopolhukam.
Mengenai posisi Pak Airlangga kelihatannya Jokowi kok anteng-anteng aja ya. Memang, belum ada kepastian sih, walaupun udah banyak desakan untuk reshuffle. Kayaknya Jokowi lagi menunggu timing yang tepat. Hmm, gimana nih pak, rakyat sudah menunggu. Jangan ditarik ulur terus. (K-32)
