Rompi pink Kejagung untuk tiga petinggi BGN, pidato Prabowo tanpa menyebut kepolisian dalam bingkai penegakan hukum, pujian “agak baik” untuk nasi pulen SPPG, candaan intelijen, hingga kursi BGN yang tak kembali ke Polri. Bukan sekadar kebetulan kiranya, melainkan pola kekuasaan yang sedang mendefinisikan ulang kepercayaannya.
Momentum rompi pink Kejaksaan Agung yang baru saja dikenakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung pada 3 Juni 2026 kemarin membuat perbincangan mengenai angin politik-hukum saat ini ngeri-ngeri sedap.
Malamnya, setiap makna kalimat pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan belasan ribu sarjana penggerak serta mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) kiranya patut dimaknai secara mendalam. Terutama, yang terkait penegakan hukum.
Pertama, mengenai mandat penegakan hukum yang ditujukan kepada tiga lembaga KPK, BPKP, dan Kejagung. Menariknya, tanpa menyebutkan institusi kepolisian.
Kedua, soal pujian yang diiringi canda nasi pulen SPPG Polri yang dipertanyakan apakah enak karena kunjungan presiden atau seperti apa.
Bahkan, candaan berlanjut dengan panggilan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra untuk menyelidiki ihwal yang sebenarnya bermakna pelaksanaan konsistensi kualitas gizi MBG bagi anak bangsa.
Terakhir, dan yang mungkin saja saling terkait baik secara langsung maupun tak langsung adalah ditunjuknya pengganti tiga petinggi BGN (Kepala dan Wakil Kepala) yang kini tak diisi sosok berlatarbelakang kepolisian.
Seolah, di balik ompreng yang terlihat sederhana kendati disokong anggaran raksasa itu terdapat kompleksitas politik-kekuasaan yang sedang bergerak. Benarkah demikian?
Merengkuh Kepercayaan
Jeremy Bentham merancang Panoptikon, bangunan penjara di mana semua tahanan bisa diamati oleh satu pengawas tanpa pernah tahu kapan mereka benar-benar diawasi.
Michel Foucault kemudian mengembangkannya menjadi teori tentang kekuasaan modern, bahwa pengawasan paling efektif bukan yang hadir terus-menerus, melainkan yang membuat subjeknya bertingkah seolah selalu diamati.
Presiden Prabowo, mungkin tanpa merujuk Foucault secara eksplisit, sedang mengidentifikasi kegagalan Panoptikon dalam program MBG atas kasus Dadan cs.
Dengan menyebut kualitas dapur SPPG Polri “agak baik”, predikat yang seolah berjarak, yang memuji sekaligus meragukan, lalu bertanya langsung bahwa apakah nasi pulen itu memang seenak itu setiap hari, atau karena mereka tahu Presiden akan datang?
Pertanyaan itu adalah diagnosis filosofis yang sangat tepat. Apa yang terjadi di dapur SPPG ketika tidak ada kunjungan adalah realitas MBG yang sesungguhnya.
Apa yang tersaji saat Presiden hadir adalah pertunjukan, sebuah simulacrum, dalam bahasa Jean Baudrillard, yang tidak lagi merujuk pada realitas melainkan menggantikannya.
Bila yang selalu dilaporkan adalah kondisi kunjungan, bukan kondisi harian, maka negara sedang memerintah berdasarkan bayangan dari realitas, bukan realitas itu sendiri.
Maka candaan kepada Kepala BIN M. Herindra untuk “menyelidiki” konsistensi kualitas itu bukan sekadar humor.
Dalam kerangka Foucaultian, ia adalah permintaan untuk mengaktifkan kembali prinsip Panoptikon yang sebenarnya: pengawasan yang tidak bisa dipersiapkan, yang datang tanpa jadwal, dari lembaga yang tidak berada dalam rantai komando yang sama dengan yang diawasi.
BIN dipilih bukan karena spesialisasinya dalam gizi, melainkan karena ia berada di luar sistem yang ingin diverifikasi. Independensi kelembagaan sebagai prasyarat kebenaran, itulah isi candaan itu.
Bila yang selalu dilaporkan adalah kondisi saat kunjungan, negara sedang memerintah berdasarkan simulacrum, bayangan realitas yang menggantikan realitas itu sendiri. Candaan tentang BIN mungkin saja adalah bagian dari aba-aba trust game dan permintaan untuk kembali ke realitas yang sebenarnya. Mengapa demikian?
Logika Kepercayaan Institusional
Trust game dalam teori permainan (game theory) adalah situasi di mana satu pihak harus memutuskan seberapa besar kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain, dengan konsekuensi yang asimetris jika kepercayaan itu ternyata salah tempat.
Dalam konteks MBG, trust game itu seolah sedang dimainkan atau lebih tepatnya diuji di beberapa papan sekaligus, papan pengawasan hukum, papan kepemimpinan BGN, dan papan kunjungan presiden ke dapur SPPG atau icip menu MBG di sekolah.
Selain itu, Hannah Arendt menulis bahwa kekuasaan tidak terletak pada tindakan tunggal seorang penguasa, melainkan pada pola yang terbentuk dari serangkaian tindakan yang tampak terpisah. Pola itu, bukan momen, yang mendefinisikan arah kekuasaan.
Sekali lagi, pola itu seakan terlihat ketika kita mencermati siapa yang menggantikan tiga petinggi BGN yang kini menyandang status tersangka.
Kursi yang ditinggalkan representasi Polri tidak dikembalikan ke Polri. Ini mungkin bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian.
Tak lain, soal kemungkinan mandat pengawasan yang tidak menyebut Polri, penindakan oleh Kejagung terhadap representasi Polri di BGN, pujian bersyarat yang diikuti perintah pemantauan oleh lembaga di luar Polri, dan kini kekosongan jabatan yang tidak diisi oleh wajah Polri.
Dalam bahasa Arendt, ini adalah kekuasaan yang sedang mendefinisikan ulang kepercayaannya, bukan melalui dekrit, melainkan melalui akumulasi pilihan yang masing-masing bisa tampak biasa, tetapi bersama-sama membentuk arah yang tidak bisa diabaikan.
Di balik ompreng yang sederhana itu, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Dan ia bergerak ke satu arah yang harapannya lebih baik. (J61)
