Sorotan terhadap gerakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus berkurang sejak mencapai puncaknya pada Pilpres 2019. Apakah daya tarik PA 212 sudah berakhir alias tamat?
Pasca Reformasi, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat dikatakan sebagai puncak politik identitas berbasis agama di Indonesia. Berbagai kelompok Islam bermunculan dan melakukan demonstrasi berkala. Salah satu yang paling menarik perhatian, tentunya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Namun, seperti kata pepatah, “mempertahankan lebih sulit daripada meraih”, setelah meraih sorotan yang begitu besar, eksistensi PA 212 sebagai kekuatan politik sekarang ini terus merosot. Fenomena ini juga ditangkap oleh Syafiq Hasyim dalam tulisannya The 212 Movement: Flagging Political Fortunes pada 29 Desember 2021.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan Hasyim sebagai alasan kemunduran PA 212. Pertama, pandemi Covid-19 membuat pemerintah DKI Jakarta tidak memberi izin untuk aksi massa dengan kerumunan padat.
Kedua, sekalipun tidak hilang sepenuhnya, dukungan masyarakat luas terhadap PA 212 telah berkurang drastis. Ini terjadi karena berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh Islam melihat gerakan yang dilakukan PA 212 lebih bermotif politik daripada agama.
Ketiga, gerakan PA 212 tidak lagi dianggap sebagai peristiwa penting dalam politik Indonesia dan politik Islam. Gerakannya yang menyusut dan popularitas yang rendah menunjukkan gerakan tersebut memiliki nilai yang kecil atau bahkan tidak sama sekali bernilai bagi partai politik.
Keempat, terjadi krisis kepemimpinan karena sosok sentral seperti Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak lagi tampil di lapangan. Sosok yang kini memimpin gerakan di lapangan, yakni Slamet Ma’arif, Novel Bamukmin, dan Bernard Abdul Jabbar dinilai kurang menonjol dan kurang karismatik.
Pergeseran Isu Nasional
Poin yang disebutkan Hasyim, yakni gerakan PA 212 tidak lagi dilihat cukup bernilai oleh partai politik, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam.
Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Ade Armando Sabotase Ganjar? pada 13 November 2022, telah dijabarkan bahwa isu politik nasional tidak lagi berkutat pada politik identitas berbasis agama seperti pada Pilpres 2019.
Sedikit mengulang, itu terlihat dari tiga variabel kunci. Pertama, tidak terdapat pemberitaan media yang masif soal politik identitas berbasis agama.
Kedua, berbagai elite partai politik menunjukkan gestur dan memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka tidak ingin mengulangi politik berbasis penajaman identitas seperti di Pilpres 2019.
Ketiga, sosok dan kelompok masyarakat yang menjadi magnet politik identitas pada Pilpres 2019 tidak lagi didekati elite politik.
Sosok terakhir yang terlihat mendekat adalah Anies Baswedan. Pada 7 Oktober 2022, Anies datang ke Petamburan, Jakarta Pusat untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab.
Namun, seperti yang terlihat, pemberitaan atas kunjungan Anies itu berlalu begitu saja. Isunya menguap dan hanya menyisakan jejak digital.
Seperti dijelaskan Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, politisi (penguasa) selalu menggunakan media untuk melakukan fabrikasi persetujuan (fabrication of consent).
Melalui pemberitaan media, politisi melakukan doktrinasi, propaganda, dan menyebarkan ide yang bertujuan untuk menciptakan persetujuan di tengah masyarakat.
Pada Pilpres 2019, derasnya pemberitaan media soal isu identitas, khususnya Islam, membuat masyarakat benar-benar yakin terdapat demarkasi keislaman antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Namun, seperti yang terlihat, Prabowo justru bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Itu menunjukkan, keyakinan adanya demarkasi keislaman hanya merupakan persepsi yang difabrikasi.
Dengan tidak terlihatnya pemberitaan masif soal politik identitas di media, khususnya media mainstream, dapat dikatakan fabrikasi persetujuan politik identitas sepertinya tidak dilakukan.
Di titik ini, mungkin ada pihak yang bertanya. Dengan status Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kenapa gerakan berbasis agama seperti PA 212 justru mengalami kemerosotan popularitas yang cepat?
PA 212 Harus Bertransformasi
Catriona Croft-Cusworth dalam tulisannya Why Islamic parties don’t win Indonesian elections, memiliki penjabaran menarik yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Catriona mengurai dua alasan utama kenapa partai politik Islam justru kalah oleh partai nasionalis. Pertama, partai Islam memiliki jangkauan pengaruh politik yang terkesan eksklusif kepada satu jalan pandang tertentu, yaitu agama.
Di sisi lain, partai nasionalis memiliki keluwesan yang tidak dimiliki partai Islam. Karena tidak memberikan kesan eksklusif, mereka lebih mudah melakukan manuver politik ke bermacam kalangan masyarakat. Contohnya adalah pembentukan sayap Islam milik PDIP, Baitul Muslimin Indonesia.
Kedua, partai Islam mengalami penurunan elektabilitas karena masyarakat Muslim tidak lagi bergantung kepada bantuan dari partai politik, dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Partai nasionalis yang memiliki akses lebih ke sumber daya negara dianggap lebih mampu menyediakan bantuan kesejahteraan sosial.
Dua poin yang dijabarkan Catriona dapat diadopsi untuk menjelaskan kemerosotan PA 212. Pertama, PA 212 memposisikan dirinya sebagai gerakan eksklusif. Akibatnya, massa gerakan tersebut sulit bertambah karena hanya didukung oleh kelompok masyarakat tertentu.
Seperti dijelaskan Syafiq Hasyim, jangankan bertambah, untuk mempertahankan jumlah massa sebelumnya saja PA 212 tidak mampu melakukannya. Gerakannya tidak lagi mengundang banyak orang untuk datang dan bergabung.
Kedua, PA 212 tidak mampu memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Gerakannya saat ini hanya seperti kegelisahan politik. Banyak pihak melihat mereka sebagai kumpulan orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai antitesis pemerintahan Jokowi.
Jika PA 212 ingin gerakannya terus hidup, bahkan membesar, mau tidak mau mereka harus bertransformasi. Sama seperti yang dilakukan partai politik, PA 212 harus menghadirkan dirinya sebagai entitas yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Untuk mencapai itu, pengelolaan organisasi yang memiliki visi yang jelas harus dimiliki. Sebagai contoh, PA 212 mungkin bisa menjalankan ekonomi koperasi, sehingga para anggotanya mendapatkan manfaat ekonomi.
Selain itu, PA 212 juga harus melakukan branding ulang. Sama seperti yang dilakukan PKS, mereka perlu menciptakan persepsi bahwa gerakannya tidak bersifat eksklusif. Kemudian, ini terpenting, pesan kunci yang harus disampaikan adalah, PA 212 dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak.
Seperti dijelaskan Donald Miller dalam bukunya Building A Story Brand, kunci branding yang sukses adalah kemampuannya dalam mengetuk insting terdalam psikologi manusia, yakni insting bertahan hidup dan berkembang (survive and thrive).
“All great stories are about survival – either physical, emotional, relational, or spiritual,” tulis Miller. (R53)
