Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kerap menegur pemerintah daerah – terutama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – dalam menerapkan kebijakan respons terhadap virus Corona (Covid-19). Dinamika politik apa yang melatarbelakangi peneguran tersebut?
PinterPolitik.com
“Let’s play the blame game for sure. Let’s call out names” – John Legend, penyanyi R&B asal Amerika Serikat
Akhir-akhir ini, ancaman yang ditimbulkan oleh virus Corona (Covid-19) semakin menjadi-jadi. Tak hanya Tiongkok, Italia, dan Iran, jumlah kasus positif virus ini di Indonesia terus bertambah dari hari ke hari.
Berbagai imbauan dan kebijakan mulai dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menangkal penyebaran virus ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, mengimbau publik agar tetap tinggal di rumah selama dua pekan.
Selain itu, Anies juga mendorong agar mobilisasi warga dibatasi dengan memberlakukan beberapa kebijakan, seperti pembatasan transportasi publik dan penghentian aturan ganjil-genap. Meski begitu, tampaknya sebagian masyarakat tak serta merta mengikuti imbauan tersebut.
Pada awal pekan lalu misalnya, pembatasan transportasi publik malah menimbulkan antrean panjang – menciptakan kondisi yang lebih memungkinkan terjadinya penularan. Sebagian masyarakat akhirnya mengeluhkan kebijakan tersebut di media sosial.
Kendati begitu, pelayanan kepada masyarakat harus terus dipertahankan. Transportasi publik harus tetap disediakan.
Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut.
— Joko Widodo (@jokowi) March 16, 2020
Mendengar keresahan publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teguran kepada pemerintah-pemerintah daerah – khususnya Anies. Dalam unggahan Jokowi di Instagram, persoalan transportasi publik turut disebutkan secara spesifik.
Selain melalui Instagram, Jokowi juga menyinggung kebijakan Anies dalam keterangan pers yang diberikannya. Di depan para pewarta di Istana Bogor, mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan bahwa moda transportasi tetap harus disediakan – dengan catatan dilakukan pembersihan berkala.
Sontak, Anies langsung mengoreksi kebijakan tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut memutuskan untuk memperbanyak armada meski jumlah penumpang tetap dibatasi.
Selain soal moda transportasi publik, Presiden Jokowi juga beberapa kali mengingatkan bahwa kebijakan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat. Padahal, sebelumnya, Anies juga mempertimbangkan penerapan lockdown untuk wilayah DKI Jakarta.
Upaya untuk menegur di ruang publik ini tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa Jokowi harus mengungkapkan teguran-tegurannya di hadapan publik? Alasan politis apa yang mendasari?
Hindari Kesalahan?
Apa yang dilakukan oleh Jokowi bisa saja didasari atas alasan politis. Bagaimana pun juga, imbauan yang dikeluarkan oleh presiden turut disertai dengan pengaruh politik.
Pengaruh politik tersebut sebenarnya dapat disalurkan melalui kekuatan struktural (structural power). Dengan meminjam konsep yang berasal dari studi Hubungan Internasional ini, bukan tidak mungkin presiden sebagai aktor politik memiliki kekuatan struktural tersebut.
Maria A. Gwynn dari University of Bonn, Jerman, dalam tulisannya yang berjudul Structural Power and International Regimes menjelaskan bahwa kekuatan struktural lebih menekankan pada kekuasaan yang diciptakan oleh sistem.
Dengan mengumpulkan pemikiran beberapa ahli – seperti Kenneth Waltz, Gwynn mendefinisikan kekuatan struktural sebagai situasi yang mana konteks institusional memengaruhi preferensi dan insentif aktor sehingga aktor tersebut (B) menyesuaikan perilakunya dengan preferensi aktor lain (A).
Apa yang dijelaskan oleh Gwynn ini sebenarnya dapat dilakukan oleh Jokowi pada Anies. Seperti yang mantan Wali Kota Solo tersebut sebutkan dalam beberapa keterangan pers, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapatkan instruksi guna mengkoordinasi kepala-kepala daerah.
Lantas, mengapa Jokowi merasa perlu untuk menegur Anies secara terbuka?
Guna memahami alasan yang mendasari teguran Jokowi tersebut, mungkin dimensi publik itu sendiri perlu dilibatkan. Dalam hal ini, apa yang dipikirkan publik dapat memengaruhi hubungan antara pengambil kebijakan dan konstituennya.
Para pengambil kebijakan melakukan beberapa strategi politik guna menghindari adanya persepsi kesalahan (blame) atas dirinya. Click To TweetR. Kent Weaver dari Brookings Institution mencoba menjelaskan hal ini dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance. Weaver menjelaskan bahwa para pengambil kebijakan memiliki beberapa motivasi guna menghindari bias negativitas (negativity bias) – kecenderungan bahwa hal negatif memiliki dampak psikologis yang lebih besar – yang dimiliki oleh konstituen.
Maka dari itu, para pengambil kebijakan melakukan beberapa strategi politik guna menghindari adanya persepsi kesalahan (blame) atas dirinya. Weaver pun menyebutkan beberapa strategi yang biasa dilakukan, seperti membatasi agenda (agenda limitation), meredefinisi isu, mempertahankan status quo (throw good money after bad), mengumpan kesalahan (pass the buck), mencari kambing hitam, mengikuti permintaan populer (jump on the bandwagon), membagikan kesalahan (circle the wagons), dan mengubah preferensi kebijakan sebelum terlambat (stop me before I kill again).
Bukan tidak mungkin, Jokowi berupaya untuk menerapkan beberapa strategi tersebut. Pasalnya, pemerintah pusat beberapa kali dianggap tidak tanggap dan tidak becus dalam menghadapi ancaman Covid-19.
Teguran yang dikeluarkan olehnya untuk Anies misalnya, bisa jadi dilakukan dengan strategi untuk mengikuti permintaan populer (jump on the bandwagon). Hal ini dilakukan oleh Jokowi bertepatan dengan adanya keprihatinan masyarakat terhadap kebijakan Anies yang membatasi transportasi publik.
Selain itu, instruksi Jokowi di publik bahwa lockdown adalah kewenangan pusat bisa saja turut menjadi bagian dari politik penghindaran kesalahan. Padahal, Anies sendiri disebut-sebut telah mempertimbangkan adanya kebijakan lockdown di Jakarta.
Namun, adanya kekuatan struktural yang dimiliki Jokowi membuat strategi pass the buck menjadi mungkin dilakukan. Bukan tidak mungkin Anies akhirnya terpaksa mengikuti pilihan kebijakan tersebut meskipun preferensi tersebut sebenarnya costly di mata publik.
Bila kemungkinan-kemungkinan penghindaran kesalahan di atas benar adanya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, mengapa strategi-strategi tersebut dirasa perlu dilakukan?
Untuk Legacy?
Sebenarnya, bila mengacu pada penjelasan di tulisan milik Weaver, terdapat beragam alasan mengapa politik penghindaran kesalahan dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bias negativitas menjadi salah satu motivasi utama para pengambil kebijakan dalam menghindari kesalahan.
Weaver menyebutkan bahwa konflik dan persoalan antara pengambil kebijakan dan konstituennya dapat mendorong adanya upaya untuk menghindari kesalahan. Persoalan tersebut pasalnya dapat mengganggu kepentingan elektoral petahana dalam pemilihan umum selanjutnya.
Maka dari itu, petahana akan berusaha sekuat mungkin guna menghindari adanya persepsi kesalahan pada pemerintahannya. Mungkin, upaya-upaya penghindaran kesalahan inilah yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan agar dapat mempertahankan kekuasaannya selama dua periode (1981-1985, 1985-1989) – hingga akhirnya disebut sebagai presiden “Teflon.”
Namun, seperti yang diketahui, Jokowi kini telah menjabat sebagai presiden dalam dua periode. Fakta ini membuat mantan Wali Kota Solo bisa saja tidak memiliki motivasi elektoral untuk tahun 2024 nanti.
Dari konteks inilah, dapat dipahami bahwa presiden bisa saja memiliki kepentingan lainnya. Waever menyebutkan bahwa pengambil kebijakan dapat saja memiliki kepentingan non-elektoral, seperti pembuatan kebijakan yang baik (good policy) dan vote-trading (pertukaran dukungan suara).
Dalam hal good policy, pengambil kebijakan bisa saja ingin menerapkan kebijakan yang dianggap baik. Bisa jadi, Jokowi melihat kebijakan lockdown dapat merugikan perekonomian Indonesia.
Namun, kemungkinan akan adanya kepentingan elektoral bisa saja tetap dimiliki oleh Jokowi. Apalagi, mantan Wali Kota Solo tersebut disebut-sebut ingin membangun poros ketiga dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti.
Setidaknya, pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan bahwa Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki kemungkinan untuk pecah kongsi. Hal ini dinilai membuat Jokowi membentuk polar kekuatan baru – atau poros ketiga – dan menciptakan warisan (legacy) tertentu dari kepresidenannya.
Dari sini, dapat dipahami bahwa Jokowi bisa jadi tengah memainkan permainan politik yang terdiri antara beberapa aktor politik lainnya – seperti Anies dan Megawati. Dalam teori permainan (game theory), keuntungan satu pemain dapat menjadi kerugian bagi pemain lain.
Bila berkaca kembali pada tulisan Weaver, penghindaran kesalahan turut berpengaruh dalam permainan politik. Bila satu pemain memiliki kesalahan, pemain lain dapat memperoleh keuntungan. Setidaknya, bila kesalahan berlaku pada banyak pihak, kesalahan dapat dikurangi dengan strategi-strategi yang disebutkan di atas tadi.
Lantas, bagaimanakah permainan kesalahan tadi dapat memengaruhi pengaruh Jokowi di tahun 2024 mendatang?
Christian Fong dan rekan-rekan penulisnya mencoba menjelaskan mengenai warisan politik dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa seorang pemimpin dapat meninggalkan beberapa warisan – baik hard legacy (infrastruktur dan kebijakan) maupun soft legacy (prinsip dan doktrin) – yang mengisi diskursus publik di masa depan.
Bukan tidak mungkin Jokowi ingin menghindari kesalahan-kesalahan dalam menghadapi Covid-19 dapat mengisi warisan politiknya di masa mendatang. Pasalnya, mengacu pada tulisan milik Thomas F. Schaller dan Thomas W. Williams yang berjudul The Contemporary Presidency, warisan politik dapat membuat seorang politisi memiliki pengaruh pasca-presidensial – seperti dukungan politik (endorsement).
Dari sini, dapat dipahami bahwa, dengan legacy yang terhindar dari kesalahan, bukan tidak mungkin Jokowi ingin memiliki pengaruh pasca-presidensial pada tahun 2024 nanti. Pasalnya, terdapat juga dugaan bahwa presiden ingin menciptakan poros ketiga pada Pemilu mendatang itu.
Meski begitu, kemungkinan yang dijelaskan ini belum tentu benar terjadi. Lagi pula, situasi panik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 bukanlah saat yang tepat bagi para politisi untuk memikirkan kepentingan-kepentingan politik semata. Semoga saja wabah ini dapat teratasi segera melalui kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah – terlepas dari apapun kepentingan politis yang dimiliki. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
