Konteks Pilpres 2019 telah menjebak Jokowi ke dalam politik identitas. Dicap sebagai pemimpin yang berseberangan dengan kepentingan umat Islam, Jokowi menjadi korban dari constructed identity – sebuah identitas yang dikonstruksi. Padahal, sang petahana adalah seorang muslim dan berasal dari keluarga muslim, namun konstruksi identitas kampanye lawan membuat dirinya dianggap tidak layak menjadi pemimpin dibandingkan Prabowo, kandidat yang justru berasal dari keluarga non-muslim. Pada akhirnya, Jokowi terancam ditinggal para pemilih intinya yang meragu pasca mantan Wali Kota Solo itu menunjuk kiai konservatif, Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya.
PinterPolitik.com
“The truth is your identity already has been stolen.”
:: Frank Abagnale, konsultan keamanan ::
[dropcap]B[/dropcap]eberapa sejarawan menganggap politik identitas sebagai penyebab keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Namun, seberapa besar kisruh politik yang melibatkan orang-orang Germanic di era itu punya relevansi terhadap konteks politik saat ini, mungkin masih butuh penelusuran lebih lanjut untuk mendapatkan jawabannya.
Yang jelas, konteks sejarah itulah yang mungkin menjadi salah satu alasan jurnalis asal Selandia Baru, John McBeth menyebutkan bahwa konteks politik identitas dalam Pilpres 2019 masih menjadi hal yang sangat penting.
Jokowi Terjebak Ma’ruf Amin Click To TweetDalam tulisannya untuk Global Asia, McBeth menyebutkan bahwa hingga saat ini Jokowi masih menjadi calon favorit untuk memenangkan pertarungan politik di tahun depan. Namun, sang presiden harus memperhitungkan suara semua kelompok dan membuat pendekatan khusus terhadap kelompok-kelompok tersebut agar dapat memenangkan pertarungan.
Menurut McBeth, hal ini penting sebab konteks Pilpres 2019 nyatanya jauh lebih berat daripada yang dibayangkan oleh Jokowi. Pasalnya, ketika memilih Kiai Ma’ruf Amin sebagai cawapres, ada kecenderungan Jokowi mulai kehilangan dukungan dari kelompok pemilih non-muslim dan kelompok-kelompok pluralis-nasionalis.
Hal ini tampak dari survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Agustus 2018 lalu. Elektabilitas Jokowi saat dipasangkan dengan Ma’ruf Amin turun 1,4 persen. Di kalangan pemilih muslim, elektabilitasnya memang naik tipis dari 51,7 persen menjadi 52,3 persen. Namun, di kalangan pemilih non-muslim, penurunannya cukup drastis, dari 70,3 persen menjadi hanya 51,5 persen.
Fenomena ini dapat terjadi karena kiprah Ma’ruf Amin yang saat menjadi petinggi di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap kerap mengeluarkan fatwa dan kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas dan non-muslim.
Yang paling fenomenal mungkin fatwa sang kiai dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – tokoh yang oleh banyak pihak disebut sebagai “sekutu” Jokowi dan figur pemimpin ideal di kalangan kelompok progresif-pluralis. Peristiwa tersebut mungkin yang menjadi salah satu alasan banyak kelompok pluralis dan minoritas – yang sebetulnya adalah pemilih inti (core voters) Jokowi – mulai ragu pada pilihan politiknya.
Konteks tersebut kemudian semakin rumit jika melihat isu-isu yang muncul belakangan ini juga mengarah pada diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok marjinal – misalnya kaum LGBT. Wacana revisi Undang-Undang KUHP dan beberapa program yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok-kelompok marjinal tersebut, menjadi hal yang harus dihadapi oleh Jokowi – “harga” yang harus dibayar dalam koalisi bersama kelompok konservatif.
Dari semua persoalan tersebut, terlihat bahwa Jokowi yang begitu “percaya diri” memilih Ma’ruf Amin – ulama paling powerful saat ini – menjadi cawapresnya demi merebut dukungan pemilih Islam, justru terjebak dalam pilihan politiknya tersebut. Tentu pertanyaanya adalah seberapa besar dampak jebakan politik ini terhadap kemenangan Jokowi di 2019 nanti? Lalu, apakah pertarungan politik identitas ini hanya akan menjadi jebakan untuk sang petahana?
Jokowi Terjebak Politik Identitas
Tak dapat dipungkiri, salah satu alasan utama Jokowi memilih Ma’ruf Amin adalah demi memecah dukungan kelompok konservatif serta mengamankan jalannya untuk terpilih kembali. Pasca Aksi Bela Islam 212 pada Desember 2016 lalu, memang konteks politik yang melibatkan kelompok-kelompok Islam konservatif mendapat perhatian lebih dari sang presiden dan lingkar kekuasaannya.
Pasalnya, Aksi 212 itu disebut-disebut diikuti oleh hingga ratusan ribu orang. Aksi yang merupakan buntut dari penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok itu sampai harus membuat Jokowi hadir dan berbicara di depan massa.
Konteks inilah yang kemudian membuat Jokowi terkesan mulai menerapkan counter-strategy untuk “melawan” konteks gerakan politik kelompok konservatif tersebut. Mulai dari Undang-Undang Ormas, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres, merupakan beberapa di antaranya.
Dari rangkaian peristiwa-peristiwa itu, tentu pertanyaan terbesarnya adalah mengapa isu politik identitas Islam ini justru digunakan untuk menyerang Jokowi yang adalah seorang muslim yang berlatar belakang keluarga muslim pula?
Pertanyaan tersebut menjadi sangat menarik karena jika ditelusuri secara mendalam, beban isu politik identitas sebetulnya justru berada di Prabowo. Mantan Danjen Kopassus itu lahir di keluarga yang sebetulnya mayoritas non-muslim. Ibu dan saudara-saudari Prabowo adalah non-muslim.
Artinya, jika menggunakan pendekatan politik identitas Islam, Prabowo sangat mungkin diserang dengan isu tersebut dan bisa dicap bukan “pemimpin umat” – istilah yang kerap digunakan oleh koalisinya. Lalu, mengapa itu tidak terjadi?
Jawabannya ternyata bisa ditemukan dalam petikan wawancara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pada 2014 lalu menjadi juru bicara tim sukses Jokowi.
Menurut Anies, konteks identitas “anti-Islam” atau “bukan pemimpin Islam” hingga identitas-identitas yang berseberangan dengan Islam, justru baru disematkan ke Jokowi ketika Prabowo menjalin koalisi dengan partai-partai Islam di Pilpres 2014 tersebut.
Koalisi yang dinamakan “Koalisi Merah Putih” itu di antaranya berisi PKS, PAN, PBB dan PPP yang adalah 4 partai Islam, di samping juga partai nasionalis lain. Konteks tersebut yang kemudian membuat konstruksi identitas “berseberangan dengan partai Islam” dikomodifikasi – atau diubah dan digeser maknanya – menjadi “berseberang dengan Islam” dengan membuang “partai” dari jargon kampanye tersebut.
Hal ini terlihat sederhana, namun punya dampak yang sangat besar karena membawa agama di dalamnya.
Pasalnya, menurut Nicola Colbran dari Norwegian Centre for Human Rights, di Indonesia agama punya multi identitas yang diwakilkannya, mulai dari identitas personal, identitas etnis, identitas politik dan identitas nasional.
Artinya, masalah tentang agama cenderung punya pertalian dengan banyak hal dan membuatnya punya implikasi sosial-politik yang sangat besar. Dampaknya kemudian menjadi berkali-kali lipat karena yang digunakan adalah identitas Islam yang menjadi agama dari 88 persen penduduk Indonesia.
Pada titik ini, apa yang dialami oleh Jokowi adalah proses pelabelan dengan menggunakan constructed identity – identitas yang dikonstruksi oleh lawan politiknya.
Terkait hal tersebut, Karen A. Cerulo dari Rutgers University, New Jersey menyebutkan bahwa identitas sering kali dipandang sebagai sumber untuk memobilisasi massa, ketimbang produk dari mobilisasi itu sendiri.
Pandangan tersebut juga sesuai dengan pemikiran Peter Berger, Erving Goffman, Howard Becker dan beberapa pemikir aliran konstruktionisme lainnya yang menyebutkan bahwa suatu entitas dibentuk, dibangun kembali dan dimobilisasi sesuai dengan budaya dan pusat kekuasaan yang berkuasa.
Dalam konteks Jokowi, constructed identity tersebut berhasil dibangun oleh lawan-lawan politiknya dan mampu menggerakkan pemilih. Dengan menggunakan agama sebagai base-nya, pada akhirnya strategi ini berhasil. Adapun kasus Ahok – yang kebetulan seorang non-muslim beretnis Tionghoa – yang dianggap sebagai “sekutu” Jokowi, menjadi jalan masuk politik identitas tersebut mendapatkan pengaruh yang lebih besar.
Ma’ruf Amin, Jokowi Terjebak
Pada tingkatan elite, politik identitas ini memang menjadi alat politik untuk saling menekan dan menundukkan lawan politik. Namun, dampak yang terasa di masyarakat bawah punya gesekan yang lebih besar.
Polarisasi politik dan benturan antara us vs them – kita melawan mereka – mengambil tempat pada tataran yang paling mendasar karena identitas adalah hal yang melekat pada setiap pribadi dalam masyarakat – hal yang oleh filsuf Jerman Gottfried Wilhelm (von) Leibniz disebut menjadi entitas kolektif yang sama untuk semua predikat yang dilekatkan padanya.
Dengan konteks agama yang punya multi-identitas – seperti yang disebutkan oleh Colbran – maka kampanye politik dengan menggunakan isu tersebut punya kekuatan yang besar karena melekat pada setiap pribadi dan kelompok kolektif 88 persen masyarakat Indonesia.
Pada titik ini, ketika Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya, sesungguhnya ia membenarkan pendapat tentang constructed identity tersebut. Jokowi bahkan bisa dianggap “terperangkap” dalam strategi politik ini.
Di satu sisi, ada kepercayaan diri bahwa ia telah mengamankan gesekan politik yang mungkin timbul dari kelompok Islam konservatif dengan memilih Ma’ruf Amin yang juga seorang konservatif. Namun, ia juga berpotensi ditinggal oleh pemilih inti – core voters – yang justru kebanyakan berasal dari kelompok pluralis, non-muslim dan liberal-progresif.
“Perangkap politik” ini – yang dalam konteks kampanye bisa disematkan istilah confidence trap, meminjam judul buku David Runciman, profesor politik dari University of Cambridge – tentu saja berbahaya untuk Jokowi.
Sang petahana boleh percaya diri dengan memilih Ma’ruf Amin, kiai paling powerful saat ini. Namun, ia harus sadar pula bahwa identitasnya sebagai yang “berseberangan dengan Islam” adalah sebuah konstruksi dari lawan politik.
Apalagi, Prabowo, dengan latar belakangnya yang nasionalis, punya semua kemungkinan untuk merebut core voters Jokowi. Sang jenderal adalah seorang nasionalis, berlatar belakang keluarga yang pluralis dan punya cawapres yang business friendly dalam diri Sandiaga Uno.
Artinya, constructed identity yang dibuat oleh lawan politiknya memang telah menjebak Jokowi. Jika tidak mampu merangkul kembali para core voters-nya, bukan tidak mungkin strategi yang “pede” memilih Ma’ruf Amin ini berdampak buruk untuknya di 2019 nanti. Karena, seperti kata Frank Abagnale di awal tulisan, faktanya identitas Jokowi memang sudah “dicuri”. (S13)
