Penggalangan dana yang diluncurkan Prabowo Subianto mendapat respon banyak pihak. Benarkah penggalangan dana ini hanya akal-akalan Gerindra saja?
PinterPolitik.com
“Umumnya, seni pemerintahan merupakan cara untuk mengambil sebanyak mungkin uang dari satu kelas masyarakat untuk diberikan ke yang lainnya.” ~ Voltaire
[dropcap]F[/dropcap]ilsuf Prancis Abad Pencerahan (enlightment) yang aslinya bernama François-Marie Arouet di atas, yakin kalau setiap individu memiliki hak untuk lepas dari apapun yang mendominasinya. Begitu juga Gerindra yang konon, ingin melepaskan dominasi pengusaha dalam pemerintahan, dengan menggalang dana dari pendukungnya.
Upaya penggalangan dana yang dinamakan @GalangPerjuangan ini, dicetuskan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, pada pidatonya di media sosial, 21 Juni lalu. Penggalangan dana atau crowdfunding ini, menurut mantan Danjen Kopassus tersebut ia luncurkan akibat biaya politik yang cukup tinggi.
Sebagai (mantan) menantu Soeharto dan pengusaha tambang, Prabowo bisa dibilang merupakan salah satu orang terkaya di tanah air, begitu juga adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Sehingga upaya penggalangan dana ini pun memunculkan pertanyaan, apa mungkin rumor yang mengatakan Prabowo telah bangkrut benar adanya?
Penggalangan dana yang dalam tiga hari ini, katanya telah mencapai Rp 295 juta tersebut, juga dianggap banyak pihak terlalu cepat digulirkan apabila untuk mendanai kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sehingga banyak yang menduga, penggalangan dana ini hanyalah alasan dari upaya “cek ombak” Prabowo.
Seperti yang diketahui, hingga kini Prabowo masih belum secara tegas menyatakan dirinya akan maju kembali sebagai capres. Walau Gerindra telah memastikan akan kembali mengusung pendiri partai tersebut, namun ketidakjelasan sikap Prabowo ini berdampak pada pembentukan koalisi oposisi yang belum solid.
Sehingga apa mungkin, melalui program penggalangan dana ini, Prabowo tengah menyusun kembali kepercayaan dirinya untuk maju di 2019? Di sisi lain, crowdfunding politik ini sendiri bukanlah terobosan baru di tanah air, sebab Jokowi-JK maupun Ahok-Djarot pernah melakukan program yang sama.
Stimulan Partisipasi Masyarakat
“Semakin cepat kandidat melakukan penggalangan dana, semakin baik. Semakin aktif kandidat terlibat dalam penggalangan dana, semakin efektif pula hasilnya.” ~ Price Paschall
Penggalangan dana untuk biaya kampanye, sebenarnya merupakan program yang biasa dilakukan di Amerika Serikat. Namun dalam sejarahnya, hanya Presiden Barack Obama saja yang mampu mencetak rekor dengan meraup dana sekitar US$ 1,2 miliar, murni dari kocek para pendukungnya dan menang telak dari rivalnya, Matt Romney.
Seperti yang dikatakan oleh Politikus Partai Republik, Price Paschall di atas, dana hasil sumbangan itu tidak didapat Obama hanya dari partisipasi online baik di portal khusus maupun media sosial saja, tapi juga dari berbagai kegiatan fisik, seperti gala dinner dan charity party yang dilakukan oleh partisan dan juga Obama sendiri.
Walau saat itu sosok Obama sangat menjual sebagai presiden muda berkulit hitam pertama AS, namun suami Michell ini, tetap terjun aktif ke berbagai kegiatan. Bahkan dikabarkan, ia pernah datang ke lima acara di tempat berlainan dan berhasil meraih dana mencapai US$ 6,5 juta hanya dalam waktu sehari!
Berkat keaktifannya tersebut, ia tak hanya kebanjiran kucuran dana tapi juga pendukung fanatik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kampanyenya tercatat berhasil menggaet 45 juta pendukung dan 23 juta pengikut di twitter, serta 10 juta transaksi sumbangan dengan 1,4 juta diantaranya menyumbang lebih dari sekali.
Keberhasilan Obama mengoptimasikan dukungan masyarakat melalui media sosial dan penggalangan dana di 2012 ini, kemudian ditiru oleh Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu. Selain menggalang dana di media sosial, para relawan Jokowi juga melakukan konser amal yang terbilang sukses.
Seperti juga Obama, penggalangan dana Jokowi terbantu dengan reputasinya sebagai calon pemimpin yang bersih dan dekat dengan rakyat kecil. Bahkan kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khasnya sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta mampu menambah biaya kampanye mantan Walikota Solo tersebut.
Begitu juga ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hendak maju sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Djarot Saiful Hidayat di Pilkada 2017 lalu. Bedanya, penggalangan dana untuk Ahok dikoordinir oleh Sahabat Ahok, melalui penjualan kemeja kotak-kotak yang kembali digunakan sebagai atribut oleh Ahok-Djarot.
Meski dana yang dihasilkan tak bisa menyamai raihan Obama, namun dengan kegiatan penggalangan dana – baik di media sosial maupun kegiatan pengerahan massa yang dilakukan keduanya, mampu menstimulasi gairah politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga menekan jumlah pemilih golongan putih (golput).
Galang Dana, Galang Simpati
“Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang.” ~ Will Rogers
William Penn Adair Rogers atau yang lebih dikenal dengan Will Rogers dikenal di Amerika Serikat sebagai pelawak politik tersohor. Melalui kalimat-kalimat satirnya, ia menjadikan politik yang kerap dianggap serius menjadi humor segar yang membuat banyak orang tertawa. Menertawakan kebenaran yang kerap diungkapkannya.
Salah satu kalimat terkenalnya, adalah kutipan di atas. Di tanah air sendiri, sudah banyak para politikus yang terbukti mengalami bangkrut hingga hilang kewarasannya, setelah gagal menjadi kepala daerah meski telah mengeluarkan begitu banyak uang – baik untuk kampanye maupun mahar politik.
Dalam sejarah pencapresan di tanah air, mungkin hanya mantan suami Titiek Soeharto ini sajalah yang mampu menghadapi kekalahan di Pilpres berkali-kali tanpa memusingkan biaya. Sehingga ketika Prabowo mengumumkan penggalangan dana, masyarakat langsung berpikir kalau penggemar berkuda ini mulai kehabisan uang.
Program galang dana @Gerindra ini bagus. Satu2nya hal yg buat saya ogah menyumbang adalah tujuan spesifik yg belum jelas. Sudah pasti saya tak pilih Jokowi nanti, tp belum tentu jg saya akan pilih Prabowo. *Demikian
— Siraul Nan Ebat (@siraul_ebat) June 25, 2018
Kondisi ini diakui Sekertaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang mengatakan kalau gerakan tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan dana yang dimiliki partainya dalam menghadapi Pilpres tahun depan. Dana yang dimiliki saat ini, lanjutnya, belum mampu mengimbangi biaya politik yang dapat mencapai 2,5 hingga 5 triliun rupiah.
Tingginya biaya politik ini juga disepakati oleh Associate Professor, Australian National University Marcus Mietzner (2006) yang mengatakan kalau partai politik membutuhkan biaya dengan jumlah besar untuk dua kegiatan, yakni campaign finance (biaya kampanye) dan party finance (biaya menggerakkan infrastruktur dan jaringan partai).
Sehingga bila memperhatikan penggalangan dana Gerindra yang masih sangat jauh dari waktu kampanye, bisa jadi sebenarnya Partai Rajawali Merah ini kekurangan biaya untuk menggerakkan mesin partainya. Di sisi lain, penggalangan dana yang dilakukan jauh-jauh hari, menurut Paschall, juga dapat meningkatkan efektivitas strategi pengumpulan dana.
Bila dikaitkan dengan Teori Marketing Politik, pengumpulan dana ini sejalan dengan Teori Pencitraan di mana Gerindra ingin memperlihatkan citra bersih dari politik transaksional. Menurut Patrick Butler dan Neil Collins dalam buku Political Marketing: Structure and process, penggalangan dana publik memang kerap digunakan sebagai pencitraan semata.
Pandangan yang sama juga diungkapkan Catherine Shaw dalam bukunya, Winning Elections: Political Campaign Management, Strategy, and Tactics. Ia berpendapat penggalang dana merupakan pencitraan politik, sebab masyarakat secara tak langsung akan merasa memiliki andil dan kedekatan dengan partai atau tokoh yang didukungnya.
Namun terlepas dari pencitraan yang ingin diraih, ada baiknya bila penggalangan dana tersebut benar-benar mampu memutuskan politik transaksional dan oligarki pengusaha. Hanya saja dengan kondisi perekonomian masyarakat yang terbatas, sepertinya akan sulit bagi Gerindra untuk benar-benar “lepas” dari sokongan modal pengusaha.
Kembali berkaca pada pengalaman Obama, meski meraih rekor dana publik tertinggi dalam sejarah negaranya, namun dana tersebut ternyata hanya mampu menutupi sekitar 60 persen biaya yang diperlukan. Sisanya? Tentu saja, lobi-lobi politik tetap diperlukan. Lalu bagaimana dengan Gerindra, mungkinkah klaim bebas dari politik transaksional hanya akan sekedar akal-akalan saja? (R24)
