Kubu PPP versi Djan Faridz memilih untuk nggak dukung Jokowi di 2019 nanti. Katanya kebijakan pemerintah selama ini nggak adil. Benar begitu?
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]ayaknya perpecahan atau faksi nggak hanya terjadi di dalam tubuh Partai Golongan Karya (Golkar), tapi juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada dua kubu dalam tubuh PPP saat ini yaitu kubu PPP versi Romahurmuziy alias Romi dan kubu PPP versi Djan Faridz.
Perpecahan tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Kala itu, kubu Romi dinyatakan kalah dari kubu Djan Faridz di Mahmakah Agung (MA). Akan tetapi, kubu Romi mengajukan banding dan akhirnya berbalik menang atas kubu Djan Faridz dalam sidang di MA pada bulan Juni 2017.
Kubu Romi dianggap sebagai PPP yang sah, sedangkan kubu Djan Faridz dianggap gadungan karena nggak ada Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Akan tetapi, Kubu Djan Faridz kelihatannya nggak ikhlas dengan kekalahannya.
Hal ini terlihat dalam dukungannya terhadap Sudirman Said pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) nanti. Kayaknya, Kubu Djan Faridz nggak nyadar ya, kalau dukungan tersebut nggak bakal ngefek terhadap Pak Sudirman. Soalnya mereka kan udah dianggap gadungan.
Mungkin ini yang membuat kubu Djan Faridz disindir oleh kubu Romi. Mereka dinilai ‘bermuka dua’ terhadap pemerintah. Well, kubu Djan Faridz akhirnya mundur dari koalisi pemerintah dengan alasan kinerja pemerintah selama ini nggak adil.
Gak ngaruh Pak De, cuma partai gurem kok
— Lapendos Pademangan (@gonkcil) December 21, 2017
Melihat sikap politik yang ditunjukkan oleh kubu Djan Faridz tersebut, sebenarnya itu bukan lagi cerita baru. Manuvernya udah kebaca kok saat Pilkada DKI Jakarta kemarin. Mulanya ia mati-matian mendukung Ahok-Djarot. Tapi setelah Ahok-Djarot kalah, ia malah mengambil ancang-ancang untuk merapat ke kubu Anies-Sandi. Setelah itu terang-terangan memberikan dukungan tambahan kepada Gerindra untuk mengusung Sudirman Said di Jateng.
Dengan demikian, bisa dikatakan kubu Djan Faridz memiliki syawat politik yang besar. Bisa jadi alasan untuk ‘balik badan’ dari pemerintahan Jokowi lantaran sakit hati karena nggak dapat SK dari Kemenkumham. Atau karena ada kontrak politik dengan rajawali, siapa yang tahu? (K-32)
