HomeNalarCorona akan Bangkitkan Otoritarianisme?

Corona akan Bangkitkan Otoritarianisme?

Di tengah usaha dunia dalam memerangi pandemi virus Corona (Covid-19), uniknya terdapat pihak yang memprediksi bahwa pandemi tersebut dapat menjadi pemicu kebangkitan otoritarianisme. Jika benar demikian, sekiranya bagaimana hal tersebut akan terjadi?


PinterPolitik.com

Sedari dulu telah terdapat usaha radikal dalam memetakan apa perbedaan antara manusia dengan hewan. Sejak era Yunani Kuno, ketika filsuf-filsuf besar masih bertumbuh – seperti Socrates, Plato, ataupun Aristoteles – disimpulkan bahwa perbedaan mendasar manusia dengan hewan adalah kapabilitas berpikirnya.

Kini, setidaknya disimpulkan terdapat satu perbedaan yang begitu radikal dalam kapabilitas berpikir manusia dengan hewan, yakni kemampuannya dalam mengembangkan proyeksi masa depan. Atas kemampuan itu pula, manusia mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan teknologi.

Tidak hanya berguna memungkinkan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Lawrence R. Samuel dalam tulisannya Why Do We Think So Much of the Future?, menyebutkan bahwa masa depan telah berfungsi sebagai tempat untuk menampung ketakutan terburuk ataupun harapan manusia.

Menurutnya, prediksi masa depan telah menjadi semacam pemenuhan hasrat psikologis yang selalu membawa kesan misterius karena memiliki semacam kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui.

Konteks psikologis tersebut, sekiranya tengah terlihat saat ini, yang mana berbagai pihak mulai mengembangkan prediksi untuk menjabarkan bagaimana kondisi dunia setelah berakhirnya pandemi virus Corona (Covid-19).

Satu di antaranya adalah penulis buku Sapiens dan Homo Deus, Yuval Noah Harari yang telah memetakan berbagai kondisi yang mungkin akan terjadi setelah pandemi tersebut berakhir.

Menariknya, tidak seperti prediksi lainnya yang berfokus pada aspek ekonomi, Harari justru menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi preseden atas kebangkitan otoritarianisme.

- Advertisement -

Lantas, setelah dunia dihantam oleh gelombang demokratisasi setelah Perang Dunia II, akankah pandemi Covid-19 menjadi pembalik atas hal tersebut? Jika benar demikian, bagaimana hal tersebut dapat terjadi?

Hadirnya Surveillance State

Poin utama yang diungkapkan oleh Harari yang menjadi potensi kuat kebangkitan otoritarianisme atau totalitarianisme adalah hadirnya surveillance state atau negara pengawasan.

Radha D’Souza dalam tulisannya yang berjudul The Surveillance State menjelaskan bahwa kemunculan negara pengawasan sebenarnya bermula dari lahirnya negara modern. Dibandingkan dengan negara-negara feodal yang mensyaratkan kesetiaan warga kepada pemilik tanah (landowners), kesetiaan di negara modern berubah menjadi terpusat pada entitas negara konstitusional.

Secara spesifik, D’Souza menyebutkan bahwa landasan filosofis atas negara pengawasan berakar dari filsafat politik Thomas Hobbes yang menyebutkan bahwa warga negara telah menyerahkan seluruh haknya untuk diberikan kepada negara. Dengan perpindahan kesetiaan ke negara konstitusional, tidak mengherankan mengapa negara merasa berhak untuk menjadi pengawas atas warga negaranya.

Akan tetapi, seperti yang disebutkan oleh Aleksander Dardeli dalam tulisannya Democracy at Risk, entitas-entitas negara konstitusional modern – termasuk negara demokrasi – justru telah didera oleh gelombang penurunan kepercayaan publik.

Artinya, kesetiaan atas negara yang menjadi akar dari negara pengawasan justru tengah berada di titik nadir saat ini. Atas itu pula, gagasan atas negara pengawasan telah mendapatkan berbagai kritik dan penolakan karena dinilai melanggar hak privasi warga negara.

Menariknya, dengan adanya pandemi Covid-19, Harari justru menyebutkan bahwa saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat telah mengecualikan hak privasi untuk menghadirkan negara pengawasan. Itu terjadi karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi membuat pemerintah harus menjaga agar social distancing – jarak sosial – tetap terjadi dengan menempatkan berbagai CCTV.

- Advertisement -

Bahkan tidak hanya CCTV, berbagai negara, seperti Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Filipina juga menyiagakan aparat kepolisian dan personel militer untuk berpatroli agar masyarakat tidak melanggar protokol social distancing.

Di Indonesia, pengunaan aparat untuk menjaga social distancing, terlihat jelas terjadi di Surabaya ketika polisi membubarkan para pengunjung kafe untuk mencegah penyebaran Covid-19. Uniknya, langkah tersebut mendapatkan tanggapan baik dari warganet. Padahal, tindakan serupa besar kemungkinan akan mendapat cibiran jika dilakukan pada situasi sebelum pandemi Covid-19.

Menurut Harari, kendatipun nantinya penularan Covid-19 menjadi “nol”, pemerintah akan tetap menjaga hadirnya negara pengawasan – yang disebut Harari sebagai biometric surveillance – karena menilai itu sebagai langkah preventif atas gelombang selanjutnya dari Covid-19 ataupun atas penyakit menular lainnya.

Lebih jauh, Harari bahkan menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 akan menjadi preseden atas kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dengan penanganan Covid-19 yang berpusat pada pemerintah, itu membuat masyarakat mau tidak mau harus menaruh kepercayaannya kepada pemerintah.

Mengacu pada pandemi sebelumnya – seperti SARS pada 2003 lalu – umumnya pandemi terjadi minimal selama satu tahun. Artinya, jika negara pengawasan terjadi dalam kurun waktu satu tahun, boleh jadi itu akan membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat bahwa mereka terbiasa untuk diawasi oleh pemerintah.

Antara Kepercayaan Publik dan Otoritarianisme

Professor sejarah di University of Washington, Margaret O’Mara, juga menyebutkan hal yang sama dengan Harari bahwa pertempuran melawan pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah jauh lebih terlihat oleh masyarakat daripada biasanya. Menurutnya, pandemi tersebut telah membuat masyarakat menaruh kepercayaan dan mencari bantuan kepada para pemimpin pemerintahan.

Menariknya, O’Mara menyebutkan bahwa untuk mengatasi krisis atas pandemi tersebut, dibutuhkan kehadiran dari big government atau pemerintah besar.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena big government merupakan bentuk pemerintah yang melakukan intervensi berlebihan atas semua aspek kehidupan warganya. Atas itu pula, bentuk pemerintah ini dinilai bertentangan dengan kebebasan yang diperjuangkan dalam politik demokrasi.

Lane Kenworthy misalnya, dalam tulisannya di Evonomics, dengan tegas menyimpulkan bahwa big government adalah bentuk pemerintah yang buruk bagi kebebasan, masyarakat sipil, hingga kebahagiaan masyarakat karena ketiga hal tersebut dapat direduksi.

Dengan demikian, mengacu pada otoritarianisme yang juga mereduksi kebebasan sipil, sekiranya dapat disimpulkan bahwa kehadiran big government sebagai jawaban atas pandemi Covid-19 merupakan kebangkitan atas otoritarianisme.

Bukti keras atas pertautan kepercayaan publik yang melahirkan big government dengan otoritarianisme misalnya terlihat di Singapura.

Keluarga Lee yang memimpin negara tersebut selama puluhan tahun telah lama menerapkan ajaran Konfusius, yang mana menjaga kepercayaan publik dinilai sebagai aspek paling penting bagi seorang pemimpin. Atas besarnya kepercayaan publik tersebut, pemerintah Singapura disebut lebih mampu untuk melakukan kontrol ketat terhadap warga negaranya.

Audrey Jiajia Li dalam tulisannya Is Singapore Still the Model Authoritarian State for China?, juga menyebutkan bahwa pemerintah Singapura memiliki kemampuan untuk meyakinkan warganya melakukan kompromi atas kebebasan individu demi kepentingan kolektif jangka panjang.

Atas kapabilitas tersebut, tidak mengherankan pemerintah Singapura mampu melanggengkan sistem politiknya yang sebenarnya berjalan secara otoriter.

Konteks kontrol kuat – seperti lockdown – dalam penangangan pandemi Covid-19 dengan otoritarianisme juga terlihat jelas dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengambil opsi lockdown karena tidak ingin menjadi otoriter dengan membatasi aktivitas masyarakat.

Pada akhirnya, benar tidaknya prediksi Harari bahwa pandemi Covid-19 dapat memicu otoritarianisme atau pemerintah totaliter, tentu hanya waktu yang dapat menjawabnya. Akan tetapi, jikapun berbagai negara ingin membangkitkan bentuk pemerintahan tersebut – seperti di Singapura – maka menjaga kepercayaan publik adalah hal yang utama. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Ada Empat Poros di 2024?

#Trending Article

Perdagangan Orang, Malapetaka atau Berkah?

Kabar memilukan datang dari dalam negeri. Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) sebut Indonesia sebagai...

Jokowi Diserang Operasi Intelijen Israel?

Berita tentang kunjungan “pejabat senior” Indonesia ke Israel untuk bincangkan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara kembali muncul. Mungkinkah ini adalah bagian dari serangkaian operasi intelijen? 

Kopral vs Kolonel, PDIP Militerisasi 2024?

Isu Dewan Kolonel (loyalis Puan Maharani) di internal PDIP yang ditandingi dengan Dewan Kopral (relawan Ganjar Pranowo) tampaknya mengindikasikan masih kuatnya nuansa pengaruh militer...

Rocky Gerung Dapat Kursi Komisaris?

Pengamat politik Rocky Gerung belakangan memantik perhatian karena bertemu dengan dua sosok yang kerap menjadi subjek kritiknya, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Gibran Rakabuming...

Anies Lakukan Blunder Besar?

Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2024 jika terdapat partai politik yang mengusungnya. Mungkinkah Anies sedang melakukan blunder besar? PinterPolitik.com “Perang harus mampu...

Ridwan Kamil Pasti Menang di DKI?

Mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2024 dianggap menjadi pilihan tepat bagi Ridwan Kamil (RK) dibandingkan menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil...

Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NU

Nahdlatul Ulama (NU) disebut tengah persiapkan G20 Religion Forum (R20). Apakah ini siasat Gus Yahya untuk internasionalisasi NU?

Sambo ke Bjorka, Potret Negara Latah?

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, pemerintah justru terlihat lebih disibukkan dengan kasus Ferdy Sambo dan hacker Bjorka. Apakah ini menunjukkan potret negara yang latah?...

More Stories

Ada Empat Poros di 2024?

Dibutuhkan setidaknya 115 kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Berdasarkan syarat itu, setidaknya sudah ada empat poros yang dapat mengusung capres-cawapres. Lantas,...

Ganjar Presiden, Tiongkok-Rusia Diuntungkan?

Menurut politisi Partai NasDem Zulfan Lindan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dapat menguntungkan Tiongkok-Rusia apabila menjadi Presiden RI. Mungkinkah pernyataan itu adalah sebuah...

Megawati Sedang Terjebak Mitos?

Usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar nomor urut peserta Pemilu 2024 tidak diganti, sehingga PDIP tetap menggunakan nomor tiga direspons berbagai pihak. Politisi...