Corona, Indonesia Ungguli Singapura?

Corona, Indonesia Ungguli Singapura?
Terdapat kecurigaan terkait masih negatifnya kasus virus corona di Indonesia (Foto: Tribunnews)
7 minute read

Setelah mewabahnya virus corona pada akhir tahun lalu, berbagai negara telah diketahui terdampak penyebaran virus tersebut. Di Asia Tenggara, Singapura bahkan telah menaikkan status menjadi oranye karena terdapat puluhan kasus virus corona yang telah teridentifikasi. Menariknya, Indonesia sampai saat ini masih mengumumkan status negatif atau belum terdapat kasus yang telah teridentifikasi. Atas hal tersebut, berbagai pihak menaruh curiga bahwa Indonesia boleh jadi tidak mampu untuk mendeteksi virus tersebut, ataupun adanya dugaan bahwa pemerintah telah berbohong. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Menanggapi belum adanya laporan kasus virus corona di Indonesia, ahli mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. R. Fera Ibrahim, MSc, SpMK(K), PhD memaparkan bahwa hal tersebut terjadi karena pengaruh iklim tropis di Indonesia yang membuat virus tersebut inaktif (tidak aktif).

Simpulan tersebut juga ditarik dari wabah virus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) pada 2002-2003 lalu yang disebut tidak menginfeksi masyarakat Indonesia karena menilai sinar matahari di iklim tropis Indonesia telah membuat virus menjadi inaktif.

Menariknya, pada 7 Februari 2020, pemerintah Singapura telah menetapkan status disease outbreak response system condition (DORSCON) oranye terkait risiko corona virus. Status oranye tersebut ditetapkan setelah diidentifikasinya 33 kasus virus corona di negeri tersebut.

Merujuk pada argumentasi dr. Fera, bukankah iklim Indonesia dan Singapura memiliki kemiripan? Lantas, mengapa Indonesia masih berstatus negatif atas wabah virus yang telah ditetapkan sebagai darurat global oleh World Health Organization (WHO) tersebut?


Atas status negatif itu pula, terdapat keraguan dari berbagai pihak, termasuk WHO, mengenai belum adanya laporan kasus corona di Indonesia. Bahkan perwakilan WHO di Indonesia, Dr. Navaratnasamy memberikan pernyataan yang sepertinya berbentuk satire, bahwa WHO prihatin karena Indonesia belum melaporkan satu pun kasus virus corona.

Pernyataan Dr. Navaratnasamy tersebut terbilang menarik. Pasalnya, mengapa ia menggunakan kata “prihatin” dalam menanggapi status negatif kasus virus corona di Indonesia? Bukankah status negatif tersebut adalah kabar baik?

Atas keanehan tersebut, patut diduga pula bahwa WHO sepertinya khawatir dengan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi virus tersebut. Atau mungkin, pemerintah Indonesia telah berbohong terkait belum adanya kasus virus corona?

Political Trust dalam Wabah Corona

Pada konteks penetapan status oranye oleh pemerintah Singapura, sebenarnya hal tersebut cukup menarik. Pasalnya, penetapan status tersebut telah membuat terjadinya kepanikan  di tengah masyarakat. Itu misalnya terlihat dengan diserbunya supermarket oleh masyarakat untuk membeli stok makanan.

Mengacu pada kepanikan yang telah terjadi, mengapa pemerintah Singapura menggadaikan kestabilan politik atas penetapan status orange yang dilakukan? Jawabannya sederhana, karena pemerintah Singapura sangat menjunjung tinggi kejujuran.

Pentingnya kejujuran di pemerintah Singapura telah lama ditanamkan oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew pada tahun 1959. Hal tersebut terjadi karena Lee telah menerapkan ajaran Konfusius sebagai nilai dalam membangun negeri singa.

Kelvin F. K. Low dalam tulisannya Victoria Meets Confucius in Singapore: Implied Trusts of Residential Property, menyebutkan bahwa Lee Kuan Yew telah membuat Singapura disapu oleh gelombang ajaran Konfusius dari akhir tahun 1970-an hingga 1980-an.

Dengan masih berkuasanya keluarga Lee melalui People’s Action Party (PAP) sampai saat ini, dapat dipastikan bahwa ajaran Konfusius masih begitu melekat untuk diterapkan oleh pemerintah Singapura. Menurut Low, penerapan ajaran Konfusius pula yang membuat negeri singa mampu menciptakan pemerintahan yang begitu jujur yang menempatkannya sebagai salah satu negara paling bebas korupsi di dunia.

Terkait kasus wabah virus corona, menarik untuk melihat ajaran Konfusius yang menyebutkan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan oleh seorang raja dalam menjaga stabilitas pemerintahannya, yaitu kepercayaan rakyat, kecukupan makanan, dan tentara yang kuat. Namun, dari ketiga hal tersebut, kepercayaan rakyat yang dinilai sebagai hal yang paling pokok.

Tulisan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) juga menyoroti perihal pentingnya kepercayaan dalam pemerintah yang disebutkan sebagai salah satu hal yang paling penting di mana legitimasi dan keberlanjutan sistem politik dibangun.

Hal tesebut terjadi karena kepercayaan disebut dapat membentuk kohesi sosial dan kesejahteraan, sehingga itu memungkinkan pemerintah terkait untuk memerintah masyarakat tanpa melalui paksaan. Singkat kata, kepercayaan yang dimiliki pemerintah adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik.

Mengacu pada hal tersebut, kita sepertinya dapat memahami mengapa pemerintah Singapura menggadai kestabilan politik ketika menetapkan status oranye terkait wabah virus corona.

Jika sepenting itu kepercayaan dalam pemerintah Singapura, lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia?

Sayangnya, budaya kejujuran semacam itu sepertinya tidak terjadi. Hal tersebut misalnya terlihat dari merosotnya kepercayaan publik kepada berbagai instansi pemerintah, seperti kepolisian, bahkan kepada presiden.

Kasus masih belum ditemukannya Harun Masiku, yang merupakan saksi kunci dalam kasus suap yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan PDIP misalnya, terang saja membuat masyarakat semakin menaruh curiga terhadap kemampuan pemerintah untuk berlaku jujur.

Bisa dibayangkan hal yang sama sangat mungkin akan terjadi pula dalam kasus-kasus serupa, termasuk persoalan kesehatan seperti dalam kasus virus corona. Yang jelas, tak ada yang tahu pasti.

Apa yang Dipertaruhkan Pemerintah?

Atas hal itu pula, tidak mengherankan sebenarnya mengapa terdapat kecurigaan berbagai pihak terkait belum ditemukannya kasus virus corona di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Harvard University, yang mengkaji volume penerbangan dari Wuhan ke berbagai tujuan internasional bahkan menyimpulkan bahwa di Indonesia semestinya terdapat satu sampai sepuluh kasus virus corona.

Analisis tersebut menjadi masuk akal karena larangan penerbangan dari dan ke Wuhan sendiri baru ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setelah kasus virus ini menyebar pesat.

Secara sederhana, ada beberapa dampak sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin menjadi penyebab mengapa kasus ini “tidak terungkap” atau “tidak bisa dideteksi”.

Pertama, secara sosial, pastinya itu akan menciptakan kepanikan seperti di Singapura.

Kedua, seperti yang diungkapkan oleh Mokoto Rich dalam tulisannya As Corona Spread, So Does Anti-Chinese Sentiment, bahwa wabah corona telah membuat masifnya sentimen anti-Tiongkok di berbagai negara.

Terlebih di Indonesia, tentu itu akan membuat semakin tingginya sentimen anti-Tiongkok yang selama ini telah terjadi. Pada kasus terburuk, itu dapat memicu demonstrasi besar masyarakat agar pemerintah menghentikan kerjasama dengan Tiongkok yang intens terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ketiga, secara ekonomi, itu dapat menimbulkan rush money atau penarikan uang secara besar-besaran oleh masyarakat dari bank. Pasalnya, momok yang mematikan bagi perbankan tersebut disinyalir tengah terjadi di Singapura saat ini sehubungan dengan penetapan status oranye terhadap virus corona.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman pahit ketika terjadi rush money pada tahun 1998, di mana itu membuat terjadinya krisis keuangan hebat yang bahkan membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada saat itu.

Tidak hanya ancaman rush money, terdapat pula kekhawatiran akan terjadinya cash outflow – aliran dana keluar – besar-besaran jika pemerintah mengumumkan adanya kasus virus corona. Pasalnya, sebagaimana disebutkan oleh Deputi Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, akibat  adanya wabah corona, hingga awal Januari 2020 saja telah terjadi capital outflow sebesar Rp 11 triliun.

Singkat kata, mengacu pada berbagai potensi masalah tersebut, cukup masuk akal apabila pemerintah katakanlah “berbohong” terkait tidak adanya kasus virus corona di Indonesia.

Kendatipun pemerintah tidak berbohong terkait hal tersebut, tulisan James Massola di The Sydney Morning Herald, sepertinya membuat kita tetap tidak dapat bernafas lega. Pasalnya, ia menyebutkan terdapat dugaan bahwa pemerintah Indonesia sepertinya tidak mampu untuk mendeteksi virus corona, menimbang pada perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan untuk mendeteksi virus tersebut tidak tersedia di Indonesia.

Di luar perdebatan benar tidaknya pemerintah Indonesia telah berbohong terkait status negatif virus corona, ataupun ketidakmampuannya dalam mendeteksi virus tersebut, satu hal yang pasti bahwa pemerintah sepertinya harus merespon tegas terkait berbagai kecurigaan yang menyelimuti status negatif atas virus corona di Indonesia.

Bagaimanapun juga, membiarkan berbagai kecurigaan tersebut dapat menjadi semacam “bola liar” yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.