Meskipun sama-sama partai Islam, koalisi PKB dan PKS justru kandas di tengah jalan. Lantas, mengapa PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra yang merupakan partai nasionalis?
Di tengah pergunjingan banyak pihak soal siapa capres-cawapres di 2024, pengamat politik M. Qodari memberikan pernyataan menarik yang berbeda sendiri. Menurut Qodari, justru tidak tepat membahas siapa sosok yang akan maju saat ini, karena yang seharusnya dibahas adalah partai politik mana yang berpotensi berkoalisi.
Qodari memiliki alasan sederhana atas penekanan itu. Menurutnya, nama atau sosok adalah sesuatu yang tidak pasti. Katakanlah sekarang elektabilitasnya tinggi, mungkin enam bulan lagi akan turun, begitu pula sebaliknya.
Sementara untuk partai politik, perolehan suara mereka itu pasti. Jumlah 128 kursi DPR (22,26 persen) PDIP tidak akan berubah, begitu pula kursi PPP, PAN, maupun partai lainnya. Dengan demikian, yang jauh lebih penting dibahas adalah koalisi partai politik yang mungkin untuk terbentuk.
Menurut Qodari, setidaknya ada dua rumus dalam melihat kecocokan koalisi. Pertama adalah irisan platform, basis massa, atau ideologi. Sementara yang kedua adalah sebesar apa potensi konflik yang dapat tercipta dari koalisi. Jika irisannya besar dan potensi konfliknya kecil, itu akan menjadi koalisi yang solid.
Nah, dua rumus itu akan kita gunakan untuk membaca salah satu koalisi partai yang sudah terbentuk, yakni koalisi Partai Gerindra dan PKB. Sekilas, kita tentu mengetahui Gerindra adalah partai nasionalis, sedangkan PKB adalah partai Islam. Lantas, dengan perbedaan itu, apakah koalisi PKB-Gerindra akan solid?
Lalu, kenapa koalisi PKB dan PKS yang sebelumnya sempat mencuat kandas di tengah jalan? Bukankah keduanya adalah partai Islam?
Pengujian Deduktif
Untuk kepentingan itu, kita akan melakukan pembuktian deduktif. Sedikit memberi konteks, dalam filsafat, khususnya epistemologi, ada tiga metode untuk membuktikan kebenaran.
Pertama adalah induktif. Ini adalah pembuktian empiris atau pembuktian langsung ke lapangan.
Kedua adalah pembuktian deduktif. Ini adalah pembuktian berdasarkan koherensi teoritis. Kita dapat menyebutnya sebagai uji literatur.
Ketiga adalah pembuktian testimoni. Ini adalah pembuktian berdasarkan testimoni atau kesaksian pihak lain.
Alasan tulisan ini menggunakan pembuktian deduktif karena dua pembuktian lainnya sulit dilakukan. Terkait pembuktian induktif, kita harus menunggu sampai Pemilu 2024 untuk melihat apakah koalisi Gerindra-PKB benar-benar solid.
Kemudian, terkait pembuktian testimoni, berkaca pada politisi yang kerap melakukan doublespeak (pernyataan ganda), baik elite PKB maupun Gerindra pasti mengatakan koalisinya solid.
Kendala-kendala itu membuat kita menggunakan pembuktian deduktif dengan menggunakan dua rumus dari M. Qodari.
Rumus pertama, seberapa besar irisan platform dan basis massa kedua partai tersebut? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, secara cepat, banyak pihak akan mengatakan koalisi ini memiliki irisan yang tidak besar karena perbedaan platform.
Namun, apabila kita membaca penelitian Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, dan Eve Warburton yang berjudul Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case, pandangan itu sekiranya gugur.
Penelitian yang terbit pada Februari 2020 itu meneliti sepuluh partai politik, yakni NasDem, PDIP, Gerindra, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, dan Hanura. Dari sepuluh partai itu, hanya Hanura yang tidak lolos ke Parlemen pada Pemilu 2019.
Penelitian itu mencoba menjawab pertanyaan, apakah partai politik menunjukkan perbedaan sikap atau posisi terhadap suatu isu di tengah sistem klientelisme di Indonesia. Dalam temuannya, perbedaan sikap ternyata kentara terlihat pada isu Islam. Sementara pada isu ekonomi, semua partai memiliki cara pandang yang sama.
Pada diagram Political Islam Index (PII) di atas, terlihat perbedaan posisi kentara partai, baik politisi maupun pemilihnya di isu Islam — misalnya soal apakah Islam harus lebih diprioritaskan dari agama lainnya, atau apakah hukum Islam harus diimplementasikan. Ada perbedaan spektrum terhadap isu-isu itu.
Yang menarik adalah, PKB yang selama ini disebut sebagai partai Islam justru tidak memiliki PPI sebesar PKS, PPP, dan PAN. Partai lebah berada di tengah bersama dengan Gerindra, bahkan sedikit berada di belakangnya.
Data ini tampaknya menjawab mengapa loyalis dan kader PKB yang menamakan dirinya PKB Merah menolak koalisi dengan PKS. Di kesempatan yang sama, mereka mendukung koalisi dengan Partai Gerindra.
”Saya nggak perlu menjelaskan, tapi PKB ini lahir dari NU (Nahdlatul Wathan) dan segaris dengan NU. Dan wawasan kebangsaannya berbeda dengan PKS. Ini yang jadi kegelisahan kami yang merupakan pemilih dan loyalis PKB,” ungkap Koordinator PKB Merah Budi Santoso pada 15 Juni 2022.
Bertolak pada pernyataan Budi Santoso, condongnya PKB Merah pada Partai Gerindra sekiranya mengafirmasi skor PPI di atas. Selain itu, jika melihat basis pendukung Gerindra di dua gelaran pilpres terakhir, partai nasionalis ini justru mendapat banyak dukungan dari massa Islam.
Cak Imin atau Khofifah?
Sekarang kita akan mendeduksi rumus kedua. Seberapa kecil potensi konflik koalisi PKB-Gerindra?
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita dapat membaca buku Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi yang berjudul Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru.
Dalam buku itu, ada satu teori menarik yang dijelaskan, yakni teori pilihan rasional. Secara sederhana, teori ini menegaskan bahwa individu pasti mengambil keputusan dengan bertolak pada insentif maksimal untuk dirinya sendiri.
Meskipun teori itu digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih di pemilu, dalam konteks tulisan ini, penulis akan menggunakannya untuk menjelaskan perilaku politisi, baik PKB maupun Gerindra.
Pada praktik sehari-hari, teori pilihan rasional mengasumsikan individu memiliki kalkulasi untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkannya. Sebagai contoh, jika Anton memiliki belanja mingguan sebesar Rp100 ribu, pilihan rasional Anton adalah membeli makanan di warteg yang kisaran harganya Rp10-15 ribu per porsi.
Anton tidak akan makan siang ke McDonald’s karena dapat menghabiskan uang Rp50-80 ribu per porsinya. Jika pergi ke McDonald’s, Anton akan kesulitan makan dalam empat sampai lima hari ke depan.
Teori pilihan rasional ini kemudian menjadi jawaban kenapa McDonald’s tidak membuka cabang di pedesaan yang pendapatan harian masyarakatnya sangat kecil.
Kembali pada PKB. Dengan bertolak pada target partai lebah untuk mengusung kadernya sebagai kandidat di Pilpres 2024, pilihan rasional para kader PKB adalah berkoalisi dengan Partai Gerindra.
Kalkulasinya sederhana. Berbeda dengan Gerindra yang memiliki figur dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi, yakni Prabowo Subianto, PKS tidak memiliki figur menonjol. Selain itu, Gerindra juga termasuk partai yang memiliki logistik yang besar.
Kemudian, ini yang terpenting, berkoalisi dengan PKB akan menambal kelemahan Gerindra. Berdasarkan survei Charta Politika yang dirilis Juli 2022, Prabowo terpantau unggul di Jawa Barat, namun tertinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Mengacu pada basis massa PKB yang berpusat di Jawa Timur, koalisi Gerindra-PKB diprediksi akan menyerap dukungan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dua provinsi itu adalah provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia.
Mungkin sekarang pertanyaannya adalah, siapa kader PKB yang dipilih Prabowo sebagai pendampingnya? Apakah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa?
Berdasarkan simulasi berbagai survei, duet Prabowo-Cak Imin atau Prabowo-Khofifah terlihat unggul. Survei Media Survei Nasional (Median) yang dirilis Agustus 2022 menunjukkan Prabowo-Cak Imin unggul dengan 24,1 persen. Survei Political Weather Station (PWS) yang dirilis April 2022 menunjukkan Prabowo-Khofifah unggul sebesar 45,6 persen.
Kembali mengutip teori pilihan rasional. Prabowo yang mendapatkan pendamping yang memiliki basis massa di Jawa Timur tentu adalah pilihan rasional. Ini akan meningkatkan potensi kemenangan di Pilpres 2024. Artinya, koalisi PKB-Gerindra, tidak hanya akan solid, melainkan juga menguntungkan keduanya.
Namun, jika dihadapkan antara Cak Imin atau Khofifah, mungkin kalkulasinya akan mengarah pada Khofifah. Seperti yang diketahui, Cak Imin terlibat ketegangan dengan keluarga Gus Dur dan PBNU. Untuk memaksimalkan dukungan dari warga NU, Khofifah mungkin yang akan dipilih.
Sebagai penutup, ada dua kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, mengacu pada PPI, tampaknya sulit melihat koalisi antara PKB dan PKS. Kedua, untuk meraup dukungan dari Jawa Timur dan massa NU, Prabowo tampaknya akan lebih memilih Khofifah daripada Cak Imin. (R53)
