Audio dibuatAudio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #46
PinterPolitik.com
Pada pekan ketiga Juni, sebuah tanker bergerak pelan menyusuri pantai Oman. Lampu navigasinya menyala, tetapi sinyal identifikasi otomatisnya sengaja dipadamkan agar tidak terbaca radar Iran. Sang kapten memilih jalur dangkal di sisi selatan. Di geladak, beberapa pelaut yang terjebak hampir empat bulan menatap garis pantai yang sama yang dulu mereka lewati tanpa rasa takut. Laut itu tampak tenang. Ketenangan yang menipu.
Selat Hormuz mulai dibuka secara bertahap pada pertengahan Juni, setelah Donald Trump dan Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman yang rapuh di sela pertemuan Versailles. Pembukaan itu berlangsung tersendat, bukan seketika. Kanal dalam masih beranjau, premi asuransi perang tetap tinggi, dan pada 20 Juni Teheran sempat menutup selat kembali. Harga Brent, yang sempat menembus 114 dolar per barel dan jauh lebih tinggi di pasar fisik, turun ke sekitar 78 dolar. Setara tingkat sebelum perang. Di titik itulah ancaman yang sebenarnya bagi Indonesia baru bermula.
Harga minyak yang turun adalah obat bius termurah.
Selama empat bulan, Indonesia hidup dalam ketakutan yang salah alamat. Kita mengira musuhnya adalah selat. Data Badan Pusat Statistik yang diolah ReforMiner menunjukkan ketergantungan langsung kita pada jalur Hormuz tidak dominan. Sebagian besar minyak mentah dan bahan bakar yang kita impor tidak melewati selat itu. Yang melukai kita bukan rute tanker, melainkan harga. Sebuah angka di layar Singapura yang merambat ke pompa bensin di Cibinong, ke tagihan listrik, ke ongkos truk pengangkut beras.
Maka selat itu cermin, bukan rantai. Krisis tidak menciptakan kelemahan kita. Ia hanya menyalakan lampu pada kelemahan yang lama kita simpan dalam gelap. Subsidi energi tahun ini dipatok 210,1 triliun rupiah. Setiap kenaikan satu dolar per barel di atas asumsi menambah beban belanja sekitar 10,3 triliun rupiah. Subsidi adalah mesin yang mengubah gejolak harga global menjadi kewajiban fiskal domestik. Ia meredakan, tetapi tidak melindungi. Cadangan strategis membeli waktu. Subsidi hanya membeli ketenangan sesaat. Yang satu perisai, yang satu bantal.
Angkanya tidak abstrak. Pada harga 100 dolar per barel, tambahan defisit bisa menembus 200 triliun rupiah, mendekati batas hukum 3 persen dari produk domestik bruto. Banyak yang mengira harga tinggi menguntungkan kita sebagai pengekspor batu bara dan sawit. Kenyataannya terbalik. Tambahan penerimaan migas, sekitar 119 triliun rupiah, kalah jauh dari lonjakan subsidi yang bisa mencapai 230 triliun. Sebagai pengimpor neto, kita tergerus lebih dalam daripada yang ia berikan. Rejeki nomplok adalah mitos yang menenangkan. Defisit yang melebar menaikkan premi risiko negara, premi yang diam-diam membuat setiap utang baru lebih mahal.
Helen Thompson, dalam Disorder: Hard Times in the 21st Century, menulis bahwa energi adalah substrat tersembunyi dari seluruh tatanan politik modern. Pada abad ke-20, kekuatan sebuah bangsa diukur dari sumber daya yang ia miliki. Pada abad ke-21, kekuatan diukur dari sesuatu yang lebih sunyi: waktu. Cadangan bahan bakar membeli waktu. Cadangan pangan membeli waktu. Ruang fiskal membeli waktu. Negara yang punya penyangga dapat berpikir, menawar, dan memilih. Negara tanpa penyangga kehilangan kemampuan berpikir, sebab setiap keputusan tiba sebagai keadaan darurat.
Dengan ukuran itu, perisai kita masih tipis. Stok bahan bakar operasional Indonesia hanya cukup sekitar 20 sampai 25 hari. Kita menyebutnya cadangan, padahal standar International Energy Agency adalah 90 hari cadangan strategis. Kita menyamakan persediaan harian dengan perisai negara. Stok operasional bukan ketahanan. Itu penundaan yang menyamar sebagai keamanan.
Krisis ini juga menyentuh dapur. Mulai 1 Juli, Indonesia menaikkan campuran biodiesel menjadi 50 persen dan mendekati penghentian impor solar tertentu, ditopang rampungnya kilang Balikpapan senilai 7,4 miliar dolar. Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi 48 triliun rupiah dan devisa 157,28 triliun rupiah. Tetapi ada harga yang berpindah tempat, bukan hilang. B50 menukar risiko laut menjadi risiko dapur. Minyak sawit yang sama yang menggoreng tempe di warung kini juga menggerakkan truk. Di pertengahan tahun, harga Minyakita masih bertengger di atas batas eceran tertinggi. B50 bukan sekadar kebijakan energi. Ia kebijakan dagang, pangan, dan luar negeri sekaligus.
Tetapi bertahan baru separuh persoalan. Ada separuh lain yang lebih besar, dan jarang ditanyakan. Selama ini hampir setiap negara bertanya bagaimana selamat dari Hormuz. Negara yang naik kelas bertanya bagaimana menjadi lebih penting karena Hormuz. Indonesia bukan korban Hormuz. Indonesia adalah negara selat yang belum membaca kekuatannya sendiri. Kita menjaga Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, dan Ombai-Wetar, tetapi memperlakukan geografi sebagai peta, bukan sebagai neraca strategis.
Sebuah titik sempit, tulis Edward Fishman dalam Chokepoints, memberi negara yang menguasainya daya tawar yang melampaui ukuran pasarnya. Iran memakai selatnya sebagai senjata. Indonesia belum belajar memakai selatnya sebagai tagihan. Jalan yang sah bukan pungutan paksa yang melanggar hak lintas transit. Jalannya adalah Pasal 43 Konvensi Hukum Laut PBB: negara pengguna ikut menanggung biaya keselamatan navigasi dan pengendalian pencemaran di selat yang mereka lewati, dari alat bantu navigasi dan pemantauan lalu lintas digital sampai tanggap tumpahan minyak. Selama puluhan tahun kita menjaga laut sebagai beban biaya. Hormuz menawarkan pembacaan lain. Di dunia yang kembali terpecah oleh geopolitik, posisi bukan lagi latar sejarah, melainkan komoditas strategis. Singapura menjual pelabuhannya. Dubai menjual transitnya. Panama menjual kanalnya. Indonesia belum pernah menjual posisinya.
Dunia tidak lagi sekadar membeli minyak. Dunia membeli kepastian bahwa minyak terus mengalir, dan Hormuz menaikkan harga lokasi Indonesia tanpa kita memproduksi satu barel pun lebih banyak. Negara yang menyediakan jalur laut aman, penyimpanan energi, dan layanan maritim menjadi tempat dunia menebar risikonya. Jepang, Korea, dan India, ekonomi yang paling bergantung pada Hormuz, adalah pembeli paling wajar bagi kepastian itu. Indonesia, bukan karena paling kaya tetapi karena paling bisa diandalkan, bisa menawarkan diri sebagai sandaran energi yang netral. Yang diperoleh bukan lagi sekadar pendapatan, melainkan pengaruh. Indonesia berhenti menjadi pengguna stabilitas yang dibiayai orang lain, dan mulai menjadi penyedianya. Kekuasaan tidak selalu lahir dari cadangan minyak. Kadang ia lahir dari kemampuan memastikan minyak milik orang lain tetap mengalir.
Maka, dapatkah Indonesia mengubah krisis ini menjadi keunggulan strategis? Bisa, dan ke dua arah sekaligus. Ke dalam, lewat penyangga yang membeli waktu. Ke luar, lewat posisi yang menjual kepastian. Keduanya lahir dari kejernihan yang sama. Keduanya akan luruh oleh obat bius yang sama, begitu harga kembali murah dan ingatan memendek.
Di sinilah kepemimpinan menemukan ukurannya. Indonesia memiliki aset struktural: kilang yang baru rampung, komoditas yang bisa menjadi bahan bakar, posisi tawar di lima selat, dan ruang diplomasi energi yang luas. Aset tidak menerjemahkan dirinya sendiri. Ujian bagi Presiden Prabowo Subianto bukanlah memilih antara subsidi dan reformasi. Ujiannya mengubah krisis sesaat menjadi kapasitas negara yang permanen: cadangan bahan bakar 60 sampai 90 hari yang dibangun bertahap, kontrak pasokan di luar jalur Hormuz, dan kerangka kerja sama yang membuat dunia ikut membiayai keamanan selat. Ukuran seorang pemimpin abad ini bukan terletak pada ketenangannya saat harga murah. Ia terletak pada keteguhan membangun penyangga ketika rasa sakit sudah pergi.
Negara yang menimbun cadangan memperoleh waktu. Negara yang membangun kilang memperoleh pilihan. Negara yang lupa membayar dua kali: sekali ketika krisis datang, sekali lagi ketika krisis berikutnya menemukannya tetap tanpa persiapan.
Tanker di pantai Oman itu kini bergerak lagi. Laut menutup jejaknya dalam hitungan jam, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Laut memang pelupa. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah negara akan ikut lupa, sebab krisis tidak menguji kebijakan, melainkan ingatan sebuah bangsa. Krisis memberi panggung. Hanya disiplin yang memberi arsitektur. Dan di abad yang penuh gejolak ini, negara yang kuat bukanlah negara yang punya energi, melainkan negara yang punya waktu: waktu untuk menunggu, menawar, dan memilih, alih-alih memutuskan di bawah todongan.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.
