Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #33
PinterPolitik.com
Geopolitik jarang mengetuk pintu.
Ia datang seperti hujan yang turun jauh di seberang laut. Kita tidak melihat awan pertamanya. Kita tidak mendengar guntur yang mendahuluinya. Beberapa hari kemudian, sesuatu sudah berubah. Harga naik. Pasokan terlambat. Kecemasan hadir tanpa pernah diundang.
Begitulah cara Selat Hormuz masuk ke dapur.
Banyak orang membaca Hormuz sebagai urusan Timur Tengah. Sebuah selat sempit di antara Iran dan Oman, dilalui tanker menuju pasar dunia, jauh dari meja makan keluarga. Kenyataannya tidak sesederhana itu.
Pada 28 Mei 2026, Amerika Serikat dan Iran mencapai nota kesepahaman untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, menunggu tanda tangan akhir. Di dalamnya ada janji membuka kembali Hormuz dan membersihkan ranjau laut. Pada minggu yang sama, Washington tetap menjatuhkan sanksi baru atas armada bayangan pengangkut minyak Iran, bahkan atas otoritas yang mengelola pungutan di selat itu.
Pesannya bukan perang. Bukan pula damai. Pesannya adalah tekanan yang dikelola. Dan satu hal yang tidak pernah disukai pasar energi: ketidakpastian.
Risiko bagi dapur Indonesia bukan Hormuz yang tertutup. Risiko itu adalah Hormuz yang terus menggantung di antara perang dan damai. Ketidakpastian yang berlarut lebih membebani harga daripada krisis yang cepat usai.
Pasar menimbang apa yang terjadi. Pasar juga menimbang apa yang mungkin terjadi. Dalam dunia modern, kemungkinan kerap lebih mahal daripada kenyataan.
Di titik itulah Hormuz berpindah wujud. Dari persoalan geografi menjadi persoalan politik dalam negeri.
Hampir 20 persen perdagangan minyak dunia masih melewati koridor itu. Gangguan kecil di sana melahirkan gelombang yang terasa ribuan kilometer jauhnya. Tidak selalu sebagai krisis besar. Kadang hanya sebagai biaya yang perlahan naik, ruang fiskal yang perlahan menyempit, rasa aman yang perlahan terkikis.
Di situlah pelajarannya.
Selama puluhan tahun, dunia percaya globalisasi telah mengalahkan geografi. Barang, modal, energi, dan informasi bergerak melintasi batas dengan kecepatan yang belum pernah ada. Robert Kaplan mengingatkan, geografi tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kurang terlihat ketika dunia tenang. Saat krisis datang, peta kembali mengambil alih layar. Hormuz adalah bukti bahwa ekonomi digital sekalipun tetap bergantung pada koridor fisik yang bisa terganggu oleh perang, konflik, atau salah hitung politik.
Karena itu yang sesungguhnya berubah bukan sekadar pasar energi. Yang berubah adalah cara kita memahami negara.
Sejarah pembangunan modern bisa dibaca sebagai sejarah evolusi negara. Abad ke-19 melahirkan Negara Penjaga Malam, yang tugasnya menjaga ketertiban. Abad ke-20 melahirkan Negara Pembangun, yang mengejar pertumbuhan dan kemakmuran. Abad ke-21 mulai memperlihatkan bentuk berikutnya.
Negara Penyangga.
Negara yang diukur bukan semata dari kemampuannya menciptakan kemakmuran, melainkan dari kemampuannya melindungi kemakmuran itu dari guncangan global.
Negara Penyangga bukan negara yang menutup diri. Menyerap guncangan berbeda dari menolak keterhubungan. Bantalan meredam benturan tanpa memutus aliran. Tembok memutus aliran demi rasa aman yang semu. Yang pertama membangun ketahanan. Yang kedua membangun isolasi.
Model Negara Pembangun berhasil. Ia mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Tetapi dunia yang melahirkannya sudah berlalu. Pandemi, perang Ukraina, gangguan Laut Merah, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta revolusi kecerdasan buatan menunjukkan pola yang sama. Bukan kekurangan pembangunan. Melainkan ledakan guncangan.
Nassim Taleb menyebut dunia modern semakin rentan pada peristiwa berprobabilitas rendah dengan dampak yang sangat besar. Ancaman terbesar bukan yang paling sering datang, melainkan yang paling sulit diramalkan. Negara Penyangga lahir dari kesadaran itu. Ketahanan dibangun bukan untuk krisis yang pasti datang, melainkan untuk krisis yang tidak pernah diperkirakan.
Maka perdebatan energi sebenarnya bukan perdebatan tentang minyak. Ia perdebatan tentang kapasitas negara. Mampukah negara menjaga ketenangan ketika pasar kehilangan ketenangannya? Mampukah ia melindungi rakyat dari gejolak yang tidak mereka ciptakan?
Pertanyaan itu kian relevan, sebab dunia tidak sedang kehabisan energi. Dunia sedang kehilangan kepastian. Dan ketika kepastian hilang, logistik berubah menjadi kekuasaan.
Parag Khanna berargumen, kekuasaan abad ke-21 ditentukan oleh konektivitas. Dalam energi, konektivitas itu berwujud pelabuhan, tanker, terminal, kilang, dan jalur distribusi yang menjaga energi tetap bergerak saat dunia terguncang. Jika Kaplan mengingatkan bahwa geografi menentukan nasib, Khanna menunjukkan bahwa pemenang berikutnya adalah yang mampu merangkai geografi itu ke dalam jaringan yang tangguh.
Pemenang berikutnya bukan pemilik energi terbesar. Pemenang berikutnya adalah pengelola logistik terbaik.
Indonesia tidak menunggu Hormuz untuk bergerak. Di hadapan parlemen, Prabowo Subianto menyebut negeri ini kehilangan hingga 908 miliar dolar AS karena komoditasnya dihargai terlalu murah saat diekspor. Dari sana lahir keputusan merebut kembali nilai dan kendali negara atas arus komoditas strategis, dari sawit hingga batu bara. Instrumennya berbeda dari sektor energi, sebab minyak dan gas hulu sengaja dikecualikan demi menjaga kepercayaan investor. Pada saat yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan skenario energi yang lentur menghadapi ayunan harga minyak dunia. Dua langkah berbeda, satu naluri yang sama. Negara yang belajar menyerap guncangan sebelum guncangan itu sampai kepada rakyat.
Naluri itu paling terasa di dapur. Sekitar 82 persen rumah tangga Indonesia memasak dengan LPG. Lebih dari 80 persen pasokannya berasal dari impor, lebih dari 8 juta ton setiap tahun. Artinya, sebagian besar dapur di negeri ini menyala dari rantai pasok yang ujungnya bersinggungan dengan selat-selat yang jauh, termasuk Hormuz.
Di sinilah Negara Penyangga menemukan wujud praktisnya. Sebut saja Diplomasi Kompor.
Diplomasi Kompor bukan pidato, bukan konferensi. Ia kemampuan sebuah negara menerjemahkan gejolak geopolitik global menjadi harga dan pasokan yang stabil di rumah tangga. Ujiannya sederhana. Ketika dunia bergejolak, apakah dapur tetap menyala? Ketika konflik terjadi ribuan kilometer jauhnya, apakah kecemasan berhasil dihentikan sebelum sampai ke meja makan?
Dalam demokrasi modern, legitimasi tidak lahir di kotak suara saja. Ia diuji di dapur.
Itulah sebabnya Hormuz sebenarnya bukan cerita tentang Iran atau Amerika Serikat. Hormuz adalah cerita tentang hubungan antara geografi dan legitimasi. Tentang bagaimana konflik yang jauh berubah menjadi persoalan yang sangat dekat.
Selama bertahun-tahun energi dipandang sebagai persoalan produksi. Cara pandang itu sudah usang. Krisis demi krisis menunjukkan, masalah terbesar sering bukan kekurangan energi, melainkan gangguan distribusi.
Tidak ada negara yang kebal. Negara Penyangga pun tetap bergantung pada selat yang tidak ia kuasai. Yang bisa ia bangun bukan kekebalan, melainkan waktu, sebuah jeda berharga yang memisahkan guncangan dunia dari kepanikan di meja makan rakyatnya.
Negara abad ke-20 membangun jalan. Negara abad ke-21 menyerap guncangan.
Mungkin di situlah ukuran kekuasaan yang baru sedang lahir. Ia tidak lagi ditentukan oleh besarnya sumber daya atau kuatnya militer, melainkan oleh kemampuan sebuah negara memastikan badai global berhenti di perbatasan, dan tidak pernah sampai ke meja makan rakyatnya.
**********************
Tentang Penulis
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.
