HomeCelotehMahfud MD Terjebak Jokowi?

Mahfud MD Terjebak Jokowi?

Kecil Besar

“Salat Tarawih bersama, mudik bersama, itu bukan pelanggaran hukum, tidak bisa dihukum. Tapi ada di dalam KUHP dan berbagai UU, seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bisa dijatuhi pidana”. – Mahfud MD, Menko Polhukam


PinterPolitik.com

Sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD sering dianggap sebagai salah satu tokoh nasional yang cukup idealis dalam pemikiran-pemikirannya. Iyalah cuy, doi adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) – salah satu lembaga paling tinggi di negara ini. Doi juga adalah guru besar alias profesor Ilmu Hukum Tata Negara.

Artinya, di tataran ideal, bisa dibilang Prof Mahfud ini seorang negarawan sejati yang setiap kata-kata dan pandangannya selalu bertumpu pada kebenaran dan kepentingan banyak orang.

Tapi, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Eh. Maksudnya ketika doi mendapatkan jabatan di pemerintahan ya.

Pak Mahfud kini ada dalam lingkaran politik kekuasaan, sehingga membuat pernyataan-pernyataan dan kebijakan yang digariskannya tidak bisa lagi dianggap tunggal dan selalu punya muatan politik di belakangnya.

Bahkan, mulai makin susah melihat idealisme tersebut ditampilkan dalam keseharian beliau. Sering kali pernyataan Mahfud malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebut saja ketika doi menyebutkan bahwa masyarakat yang masih memaksa untuk melakukan shalat Tarawih berjamaah di bulan Ramadhan ini bisa dipidana. Iyess, dipidana gengs.

Beberapa pakar hukum tata negara lain lalu menyebutkan bahwa masyarakat tak bisa dipidana karena kebijakan yang dipakai saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar alias PSBB dan bukan kekarantinaan wilayah. Soalnya kalau kekarantinaan wilayah emang ada sanksi pidananya.

Nah, belakangan beberapa media yang sempat memberitakan pernyataan Mahfud tersebut mengklarifikasi bahwa konteks pernyataan doi adalah terkait ketentuan bahwa orang bisa dipidana dengan menggunakan KUHP jika melawan kebijakan pemerintah. Dan PSBB adalah kebijakan pemerintah.

Tapi gara-gara udah terlanjur heboh di pemberitaan dan media sosial, jadilah Mahfud MD makin negatif citranya. Apalagi, “melarang orang untuk Tarawih” – jika ingin disebut demikian – akan mudah digunakan dan digiring narasinya bahwa negara alias pemerintah berseberangan dengan agama. Kalau udah kayak gitu, beh dijamin pasti ribut berkepanjangan.

Tapi, pernah nggak sih bertanya, kenapa Pak Mahfud bisa jadi kayak sekarang ini? Apa benar seorang Mahfud MD memang tak murni idealis? Atau jangan-jangan Pak Mahfud udah kadung “terjebak” sama Pak Jokowi nih? Eh.

Pilihan yang terakhir sih boleh jadi juga. Doi kan bisa dibilang sebagai sosok yang gagal jadi wakil presiden. Padahal udah siap-siap dan ukur baju segala. Huhu. Jadi terjebak dalam kekuasaan eksekutif deh.

Intinya Pak Mahfud kudu lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan nih. Bahaya pak. Kalau dulu pena wartawan itu sering disebut benda yang paling tajam, kalau sekarang malah jarinya. Ngetik berita cuy. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Sandi Galau Jokowi Makin Sakti

“Berikan tubuhmu sebanyak mungkin nutrisi supaya kuat, sehat dan bertenaga. Jika tubuh sudah kuat, sehat dan bertenaga, maka silahkan lanjutkan perlawanannya.” PinterPolitk.com Sandiaga Salahuddin Uno menyambut...

Masa Suram Budiman Sudjatmiko dkk.

“Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta,” – Iwan Fals, Bongkar Pinterpolitik.com Mahasiswa bergerak. Ribuan mahasiswa  di seluruh penjuru negeri...

Pemerintah ‘Paksa’ Minum Air Kotor?

“Air berkata kepada yang kotor, ‘Kemarilah.’ Maka yang kotor akan berkata, ‘Aku sungguh malu.’  Air berkata, ‘Bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku?” ~...

Anak STM Mendemo “Anak TK”

“Keterangan saya tidak begitu dipahami, karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan Taman Kanak-Kanak,” – Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 Pinterpolitik.com Awas, awas, anak STM...

SBY Khawatirkan AHY?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan hanya ada satu matahari di Partai Demokrat. Tegasnya, saat ini yang memimpin partai adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kenapa...

PDIP Seharusnya Bersyukur Ada Luhut?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya membuat gerah PDIP. Masinton Pasaribu bahkan mengeluarkan kalimat tegas, hingga meminta Presiden Jokowi memecat Luhut. Namun, mungkinkah PDIP...

Ridwan Kamil dan Cerita Bukber

Meski Satgas Covid-19 telah imbau agar bukber dilaksanakan tanpa ngobrol, Ridwan Kamil sebut bukber diperbolehkan dengan syarat.

Beranikah Ahok Lawan Barat?

Negara-negara Barat dan sejumlah aktor non-negara seperti Greenpeace desak agar tidak beli minyak Rusia. Beranikah Ahok lawan kemauan Barat?

More Stories

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

Hotel Sultan dan Mesin Uang Soeharto

Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.