HomeBelajar PolitikGaji Perangkat Desa, Gerindra Sirik

Gaji Perangkat Desa, Gerindra Sirik

Kecil Besar

“Perasaan hati kita, gejolak dari hasrat kita, semangat dari kasih sayang kita, menghilangkan semua kesimpulannya, dan menurunkan seorang filsuf besar menjadi seorang rakyat jelata!”


PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, terbukti masih seperti kita alias masih manusia biasa. Kok bisa? Ya bisa lah, itu buktinya doi masih memelihara sifat suudzon. Wkwkwk.

Ahmad baru saja mempertanyakan alasan Presiden Jokowi yang berniat akan menaikkan upah perangkat desa setara PNS golongan IIA di masa tiga bulan menjelang hari-H Pilpres 2019. Katanya itu adalah bentuk keegoisan Jokowi saja. Kok bisa?

Hmm, soalnya gengs menurut Ahmad, janji pengangkatan status perangkat desa menjadi PNS itu sudah ada sejak empat tahun lalu. Jadi kenapa coba Jokowi baru sekarang-sekarang ini menerapkannya? Weleh-weleh.

Parah nih Ahmad, kenapa coba harus punya pikiran dan pertanyaan seperti itu ya ke Jokowi?  Coba deh gengs pikir lagi, bukannya apa yang terpenting bagi kita adalah bahwa Jokowi tetap menepati janji ya? Jadi kalau seandainya Jokowi tidak menepati janji baru deh dipertanyakan dan dinyinyirin. Kan Jokowi jadi suka sama Raisa alias “Serba Salah”. Betul apa betul gengs? Wkwkwk.

Memang sih kalau kita pandang dari sudut strategi politik, apa yang dibilang Ahmad memang benar. Jokowi bisa dinilai egois, penuh dengan intrik dan muatan politik jelang Pilpres. Tetapi, mau gimana lagi, namanya juga politik. Masih bagus ada dampak baik pada masyarakat. Betul apa betul?

Terus juga kalau menurut pandangan eyke nih gengs, seandainya sekarang yang jadi Presiden itu Prabowo-Hatta Rajasa – kalau menang di Pilpres 2014 lalu – pasti deh mereka melakukan hal yang sama seperti Jokowi. Kok bisa? Iya bisa, kan eyke sudah bilang, namanya juga politik, apa pun dilakukan untuk meraih kemenangan. Ehehehe.

Jadi pada intinya, Ahmad bilang bahwa program yang diajukan Jokowi ini tidak akan berdampak pada elektabilitasnya di Pilpres 2019. Tidak hanya itu, rakyat menilai bahwa kebijakan Jokowi itu demi kepentingan politik saja, jadi ya bodo amat, memangnya gue pikirin. Wkwkwk.

Saran eyke nih gengs, daripada kalian pusing mikirin keegoisan para elite politik, mending kalian pikirin nih ungkapannya Buddha:

Baca juga :  Iron Cage Menteri PU

“Dengan orang-orang bodoh, tidak ada persahabatan. Lebih baik seseorang hidup sendiri daripada hidup dengan para lelaki egois, angkuh, pemberontak, dan kepala batu.”  (G35)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...