HomeCelotehMengapa Indonesia Tak Putuskan Lockdown?

Mengapa Indonesia Tak Putuskan Lockdown?

Kecil Besar

“Korea Selatan sendiri setelah memutuskan lockdown kasusnya tidak terkendali. Ingat kita tidak akan menutup suatu daerah dan membiarkan daerah itu penularan sampai habis”. – Achmad Yurianto, Jubir Pemerintah untuk penanganan corona


PinterPolitik.com

Meningkatnya jumlah pasien yang positif tertular virus corona alias Covid-19 beberapa hari terakhir ini, memang membuat tingkat kewaspadaan masyarakat bertambah.

Presiden Jokowi misalnya telah menginstruksikan agar masyarakat melakukan pekerjaan, aktivitas belajar dan ibadah di rumah masing-masing.

Hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta masyarakat untuk melakukan social distancing alias menjaga jarak interaksi dengan siapa pun.

Tujuannya adalah memperlambat penyebaran virus corona dan mengurangi risiko angka kematian yang mungkin disebabkan oleh virus ini. Dalam arahan yang diberikan Anies lewat media sosial, masyarakat juga disarankan untuk menghindari kerumunan, selalu menjaga kebersihan, dan membatasi aktivitas di luar rumah.

Tapi nih, banyak juga perdebatan yang kemudian muncul, salah satunya terkait mengapa pemerintahan Pak Jokowi enggak menetapkan status lockdown.

Buat yang belum tahu, lockdown adalah semacam protokol yang umumnya diterapkan oleh otoritas – baik suatu negara maupun wilayah tertentu – untuk mencegah arus orang atau informasi dari dan ke sebuah wilayah atau negara tertentu.

Beberapa negara emang sudah menetapkan status ini akibat virus corona. Italia misalnya, telah menerapkan kebijakan karantina nasional. Perdana Menteri Giuseppe Conte telah me-lockdown sekitar 60 juta penduduknya yang tersebar di beberapa provinsi demi mengurangi penyebaran virus tersebut.

Nah, kebijakan inilah yang oleh beberapa pihak diminta untuk juga diterapkan oleh Indonesia. Apalagi, kasus positif virus corona di Indonesia telah mencapai 117 pasien dan diprediksi akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan.

Pemerintah sendiri beralasan lockdown belum diperlukan karena justru bisa berakibat sebaliknya. Selain itu, akan ada banyak aspek yang terdampak.

Sebenarnya sih, Indonesia udah terdampak banget loh akibat virus corona ini. Pasar saham misalnya, anjlok secara drastis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus meroket. Artinya, secara ekonomi memang dampaknya sudah terasa.

Dengan pertimbangan yang masih belum jelas, jangan sampai publik malah menilai pemerintah nggak tegas dalam bikin kebijakan.

Jangankan soal lockdown, ada kasus pegawai Telkom yang meninggal di Cianjur, Jawa Barat, awalnya disebut negatif virus corona oleh pemerintah. Eh, nggak taunya diubah lagi pernyataannya dan bilang bahwa yang bersangkutan positif corona.

Artinya, dalam situasi yang sulit dan boleh jadi makin mencekam kayak gini, pemerintah sedang diuji kemampuannya apakah bisa menjaga kepercayaan publik alias public trust atau tidak.

Soalnya, kalau berkaca dari pemikiran Konfusius, bagi sebuah negara, kepercayaan publik lebih penting dari tentara dan makanan. Jika tak ada kepercayaan, hanya akan ada kekacauan. (S13)

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Sandi Galau Jokowi Makin Sakti

“Berikan tubuhmu sebanyak mungkin nutrisi supaya kuat, sehat dan bertenaga. Jika tubuh sudah kuat, sehat dan bertenaga, maka silahkan lanjutkan perlawanannya.” PinterPolitk.com Sandiaga Salahuddin Uno menyambut...

Masa Suram Budiman Sudjatmiko dkk.

“Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta,” – Iwan Fals, Bongkar Pinterpolitik.com Mahasiswa bergerak. Ribuan mahasiswa  di seluruh penjuru negeri...

Pemerintah ‘Paksa’ Minum Air Kotor?

“Air berkata kepada yang kotor, ‘Kemarilah.’ Maka yang kotor akan berkata, ‘Aku sungguh malu.’  Air berkata, ‘Bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku?” ~...

Anak STM Mendemo “Anak TK”

“Keterangan saya tidak begitu dipahami, karena memang enggak jelas bedanya antara DPR dan Taman Kanak-Kanak,” – Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 Pinterpolitik.com Awas, awas, anak STM...

Menyoal RUU Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR. Meski begitu, lambatnya pemrosesan RUU ini bisa jadi...

SBY Khawatirkan AHY?

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan hanya ada satu matahari di Partai Demokrat. Tegasnya, saat ini yang memimpin partai adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kenapa...

PDIP Seharusnya Bersyukur Ada Luhut?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya membuat gerah PDIP. Masinton Pasaribu bahkan mengeluarkan kalimat tegas, hingga meminta Presiden Jokowi memecat Luhut. Namun, mungkinkah PDIP...

Ridwan Kamil dan Cerita Bukber

Meski Satgas Covid-19 telah imbau agar bukber dilaksanakan tanpa ngobrol, Ridwan Kamil sebut bukber diperbolehkan dengan syarat.

More Stories

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

Hotel Sultan dan Mesin Uang Soeharto

Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.