HomeBelajar PolitikTarget Jokowi: Mau Jadi Lurah

Target Jokowi: Mau Jadi Lurah

Kecil Besar

“Urus tanah saja lambat, gimana mau berantas koruptor?”


PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]abarnya Presiden Jokowi akan terus menggenjot agar semua tanah di negeri ini  bersertifikat. Secara khusus, Jokowi menargetkan tanah di Jawa Barat bisa seluruhnya mendapat sertifikat pada lima tahun mendatang. Weleh-weleh, lama juga bikin sertifikat tanah untuk satu wilayah saja.

Oh iya gengs, penegasan Jokowi itu disampaikan saat dirinya menyerahkan 4 ribu sertifikat tanah kepada warga di Kecamatan Cigombong, Bogor. Wih, nggak ngambil kerjaan Pak Lurah nih ya bagi-bagi sertifikat? Wkwkwk.

Kata Jokowi, dirinya akan berupaya agar Jawa Barat di tahun 2024 seluruh tanahnya sudah bersertifikat.

Bagi Jokowi, percepatan sertifikasi tanah memang sengaja dilakukan. Sebab,doi memiliki maksud agar tidak ada lagi terjadinya sengketa tanah antar warga. Biasanya sengketa tanah yang terjadi di lapisan masyarakat adalah karena minimnya masyarakat yang pegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya.

Weleh-weleh. Apa mungkin gengs selain tujuan itu, Jokowi juga punya maksud lain yang seperti ini:

“Waduh payah nih, banyak tanah yang dimiliki rayat, tapi belum disertifikatin. Kalau ada banyak tanah yang belum tersertifikasi hak kepemilikannya, ada  banyak juga dong rakyat yang belum bisa bayar pajak dengan jelas”. Bisa ae bapak. Wkwkwk.

Tapi gengs, gapapalah. Apa yang dilakukan Jokowi ini bagus kok, di luar nantinya akan mengurangi konflik, kan pemasukan negara terkait perpajakan juga semakin baik, betul apa betul?

Tapi nih gengs, semoga saja apa yang dilakukan Jokowi tidak ada maksud lain ya di luar dua hal itu. Kok bisa? Hmm, bisa lah gengs. Jawa Barat itu kan lumbung suara cuy. Jokowi jelas janji kayak gitu biar bisa dapat dukungan rakyat Jawa Barat. Hayoo, ngaku pak. Wkwkwk.

Intinya ya gengs, dari sekitar 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus bersertifikat, hingga kini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta bidang tanah yang belum diurus lagi. Weleh-weleh.

Padahal, negara kita sudah merdeka selama 73 tahun ya, tapi kok masih saja urusan sertifikat belum selesai-selasai. Weleh-weleh, pantas negara ini susah ngurusin hal yang besar, wong ngurusin hal-hal yang perintilan seperti ini aja lambat banget. Ckckck. (G35)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...