HomeDuniaTrump Diminta Hapus Akun Twitter

Trump Diminta Hapus Akun Twitter

Hasil jajak pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa lebih dari 60 persen masyarakat AS meminta penghapusan akun tersebut secepatnya harus dilakukan. Mayoritas dari mereka yang ingin akun @RealDonaldTrump ditutup adalah orang-orang berusia antara 18-34 tahun.


pinterpolitik.comKamis, 12 Januari 2017.

WASHINGTON – Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Universitas Quinnipiac, Connecticut menunjukkan keinginan warga Amerika Serikat (AS) pada Presiden terpilih Donald J. Trump untuk menghapus akun twitternya. Selama ini, Trump kerap menulis berbagai komentar yang terkadang kontroversial dan di antaranya bermaksud untuk menyerang lawan-lawan politiknya.

Hasil jajak pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa lebih dari 60 persen masyarakat AS meminta penghapusan akun tersebut secepatnya harus dilakukan. Mayoritas dari mereka yang ingin akun @RealDonaldTrump ditutup adalah orang-orang berusia antara 18-34 tahun.

Sisa warga yang mengikuti survei hanya menginginkan agar Trump memperbaiki kata-katanya di hadapan publik. Harapan mereka adalah, setelah ia resmi menjabat sebagai Presiden AS tutur bahasa pria berusia 70 itu jauh lebih baik.

Selama beberapa tahun, Trump menggunakan twitter untuk mempromosikan kepentingan bisnis dan mengungkapkan opini politiknya.  Selama ini, akun pribadi Trump telah membuat sekitar 34 ribu kicauan di Twitter. Trump adalah salah satu pengguna aktif media tersebut.

“Saya benar-benar memiliki sebuah koran sendiri di akun Twitter ini. Saat seseorang menyerang saya, saya juga akan bisa menyerang kembali mereka,” ujar Trump dilansir The Independent.

Sebelumnya Trump memang pernah berjanji untuk menjaga isi dari akun Twitter miliknya bila terpilih sebagai presiden AS. Terdapat isi cuitan yang ia tulis dalam beberapa waktu terakhir yang cukup menyita perhatian seperti membahas masalah Cina, aktor Arnond Schwarzenegger, serta aktris Meryl Streep.

Tiongkok adalah negara yang mengemukakan pendapatnya bahwa Trump harus berhati-hati menggunakan akun twitter pribadinya.

Baca juga :  Arab Saudi, Korban Perang Selanjutnya?

“Obsesi dengan diplomasi Twitter tidak diinginkan,” kata sebuah komentar di situs kantor berita Xinhua, Tiongkok. Komentator itu mengatakan bahwa diplomasi bukan permainan anak-anak. Dia juga mengutip pernyataan mantan Sekretaris AS, Madeleine Albright yang mengatakan bahwa Twitter tidak bisa menjadi alat untuk kebijakan luar negeri.

Di lain tempat, pemerintah Korea Selatan bahkan menunjuk pegawai khusus untuk meneliti, mengawasi dan membaca cuitan-cuitan Trump di akun twitternya. Otoritas Korea Selatan kesulitan untuk membaca arah kebijakan politik Trump dan menyatakan diri sebagai bukan bagian dari kelompok yang familiar dengan apa yang ditulis Trump di twitter. Hal ini tentu menarik untuk dilihat, bagaimana Trump menggunakan twitter sebagai bagian dari diplomasi dan kebijakan politik luar negerinya.

Nantinya setelah dilantik, Trump juga akan mengelola akun resmi presiden AS @POTUS. Selama delapan tahun terakhir, akun ini digunakan oleh Presiden Barack Obama. Lebih dari 300 kicauan dalam jejaring sosial itu akan dihapus bersih terhitung 20 Januari mendatang. (Telegraph/Rakyatku/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Bukan Teruskan Jokowi, Prabowo Perlu Beda?

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto selalu sebut akan lanjutkan program-program Presiden Jokowi, Namun, haruskah demikian? Perlukah beda?

Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Peluang tak adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka.Ini karena beberapa partai yang awalnya menjadi lawan Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terang-terangan menyatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan.

Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Bahan bakar minyak (BBM) terus dikritisi keberadaannya karena ciptakan berbagai masalah, seperti polusi udara. Tapi, apakah mungkin dunia melepaskan ketergantungannya pada BBM?

Ada Kongkalikong Antara Iran dan Israel?

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Sangat Mungkin Jokowi & Anies Mendirikan Parpol?

Opsi mendirikan partai politik (parpol) menjadi relevan dan memiliki signifikansi tersendiri bagi karier politik Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi) pasca 2024. Akan tetapi, hal itu agaknya cukup mustahil untuk dilakukan saat berkaca pada kecenderungan situasi sosiopolitik saat ini.

Singapura ‘Ngeri-ngeri Sedap’ ke Prabowo?

Jokowi ajak Prabowo ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong dan deputinya, Lawrence Wong. Mungkinkah 'ngeri-ngeri sedap' ke Prabowo?

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

More Stories

Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Peluang tak adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka.Ini karena beberapa partai yang awalnya menjadi lawan Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terang-terangan menyatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan.

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?