Perjalanan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) tinggal dua tahun lagi. Namun akhir-akhir ini, muncul kabar elektabilitas Jokowi menurun. Kira-kira apa sebabnya?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]engamat politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Beberapa di antaranya berkaitan dengan janji-janji kampanye dan juga karena pengaruh partai koalisi yang mengusungnya. Melihat keadan ini, apakah penurunan elektabilitas ini akan memengaruhi posisi Jokowi di Pilpres 2019?
Efek Partai Koalisi
Jokowi dinilai mengalami penurunan elektabilitas yang berpotensi menyulitkannya di Pilpres 2019 nanti. Padahal sebelumnya, tingkat elektabilitas Jokowi cukup tinggi, yaitu 65 persen. Namun saat ini, dikabarkan hanya 42,6 persen saja. Menurut Muchtar, penurunan angka elektabilitas ini dipengaruhi dukungan Partai Golkar padanya. Sebab, elektabilitas Golkar pun tengah mengalami penurunan lantaran rumah tangganya kian terpecah dalam beberapa kubu. Belum lagi ketua umumnya, Setya Novanto, tersangkut kasus mega korupsi E-KTP. Menurunnya elektabilitas Golkar secara tak langsung pun ikut berimbas pada Jokowi.
Muchtar menilai, elektabilitas Jokowi yang di atas 50 persen ini diraih sebelum Golkar menyatakan dukungannya. Tapi setelah adanya deklarasi dari Golkar, elektabilitas Jokowi justru mengalami penurunan secara drastis. Ini terbukti dari survei SMRC yang memperlihatkan elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34 persen, sedangkan Litbang Kompas pada April 2017 menyatakan 42,6 persen. Melihat data yang ada, apakah masih mau Jokowi diusung Golkar? Mungkinkah dengan melepaskan diri dari Golkar akan menjamin elektabilitas Jokowi naik lagi? Lantas bagaimana dengan PDIP?
Bukan rahasia lagi jika PDIP dianggap sebagai ‘aktor belakang layar’ pemerintahan Jokowi. Sekalipun besar perannya, namun akhir-akhir ini elektabilitas PDIP turut mengalami penurunan karena terbukti gagal total pada perhelatan Pilkada DKI dan Banten. Muchtar menjelaskan, kegagalan PDIP disebabkan oleh mesin parpol yang tidak bekerja efektif dalam menarik simpati masyarakat sehingga mengancam prospek Pilpres di 2019. Dengan demikian, akhir-akhir ini efek Golkar dan PDIP yang merupakan ‘kendaraan politik’ Jokowi dinilai tak menguntungkan secara politis. Haruskah Jokowi mencari kendaraan baru?
Efek Tiongkok
Kerja sama yang dijalin antara pemerintahan Jokowi dan Tiongkok kembali memantik memori sinophobia di masa lalu. Ketakutan terhadap Tiongkok dan segala pengaruhnya, kembali menyeruak di era Jokowi. Tiongkok yang menganut aliran komunis memang ditolak kehadirannya di Indonesia. Selain itu, ada ketakutan bahwa kehadiran Tiongkok akan makin menyudutkan posisi pribumi di nusantara. Hal ini cukup beralasan, karena sektor ekonomi saat ini dikuasai oleh para konglomerat dari suku Thionghoa. Kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Indonesia juga dinilai tak menguntungkan. Yang ada utang negara makin menggunung dan angka kemiskinan meningkat hingga ratio gini kian melambat.
Nampaknya pemerintahan Jokowi cukup terkesan dengan sistem perekonomian Tiongkok yang berkembang pesat. Proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok adalah Tol Laut dan Poros Maritim. Konsep ini dinilai sebagai bagian dari komponen strategis atau tindak lanjut program One Belt One Road (OBOR) Tiongkok di wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja bisa memantik api amarah dari kubu Amerika. Haruskah Jokowi meninggalkan Tiongkok, sementara utang negara masih menggunung dan banyak proyek yang belum kelar?
Efek Propaganda Politik Amerika
Tak dapat disangsikan lagi bahwa dinamika politik ekonomi di Asia Tenggara ditentukan oleh persaingan Amerika-Tiongkok. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara otomatis menjadi “sasaran arena persaingan” dua negara adikuasa ini. Untuk memperkuat kehadiran militer di kawasan dan memperkuat pengaruh neoliberalisme (neolib), Amerika akan kembali mempengaruhi penguasa negara Indonesia untuk mendukung kekuatan politik pro Amerika dan anti komunisme di Indonesia. Maka, dapat dikatakan kebencian masyarakat Indonesia terhadap komunisme merupakan propaganda politik Amerika sejak zaman Orde Lama.
Dengan pesatnya hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok sebenarnya bertendensi mempercepat kristalisasi dan pengelompokan kekuatan politik menjadi dua kubu raksasa. Kubu yang pro Amerika dan kubu pro Tiongkok. Kedua kubu ini diprediksi akan bertarung dalam perebutan kekuasaan negara pada Pilpres 2019 mendatang. Kira-kira siapa yang akan menang? Apakah Jokowi masih berpeluang meskipun saat ini elektabilitasnya anjlok?
Efek BUMN
Selain bekerjasama dengan Tiongkok, Jokowi juga memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk memuluskan rencana besarnya itu, Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mematok 225 proyek infrastruktur. Tak cukup dengan mengeluarkan Perpres, Jokowi juga menempatkan para relawan tim suksesnya saat Pilres 2014 di sejumlah BUMN strategis yang akan mendukung proyek infrastruktur ini. Hal ini dinilai sebagai kekuatan politik Jokowi untuk bertahan selama dua periode jabatan.
Strategi Jokowi yang banyak melibatkan BUMN dalam sektor ekonomi juga menuai protes dari berbagai kalangan. Jokowi dinilai membatasi peluang usaha masyarakat. Selain itu, maraknya kasus korupsi dalam BUMN makin memojokkan posisinya. Menurut data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN/BUMD mencapai 11 kasus pada 2016. Kasus korupsi yang menimpa mantan Direktur Utama (dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Dirut PT Pal Indonesia M Firmansyah Arifin hingga kasus mega korupsi BLBI di tahun 2017 kian menambah noktah hitam di dalam kubu BUMN dan pemerintahan Jokowi. Melihat elektabilitasnya yang menurun akibat beberapa perusahaan BUMN yang tersandung korupsi, apakah Jokowi masih ‘aman’ di Pilpres di 2019?
Efek Tak Pro Rakyat Hingga Anti Islam
Kebijakan Jokowi akhir-akhir ini dinilai tidak pro rakyat, terutama muncul dari kalangan Islam. Kaum Muslim Indonesia menilai Jokowi mengabaikan kepentingan umat Islam. Sejak Pilkada Jakarta, hubungan Jokowi dan umat Islam menjadi renggang. Umat Islam mulai meragukan sikap maupun kebijakkan Jokowi. Umat Islam kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi. Sebaliknya, para Ahoker non-muslim dan kaum muslim abangan juga sangat kecewa terhadap Jokowi karena ‘membiarkan” Ahok dihukum penjara selama dua tahun. Jokowi menjadi terjepit di tengah.
Selain itu, rencana dana haji untuk infrastruktur yang rentan untuk pembayaran utang yang jatuh tempo tahun depan hingga penetapan Perpu Ormas yang dinilai menciderai kebebasan beraspirasi umat Islam menjadi bukti rakyat mulai ‘berpaling’ terhadap pemerintahan Jokowi. Bukti-bukti di atas akan diperkuat lagi jika PPP dan PKB selaku parpol Islam tidak mendukung resmi Jokowi.
Strategi Menepis Panca Efek
Dilihat dari alasan-alasan di atas, bisa diperkirakan kalau penurunan elektabilitas Jokowi bisa jadi disebabkan oleh fenomena ‘panca efek’. Efek ini, diprediksi meyulitkan Jokowi untuk kembali berjaya di Pilpres 2019. Maka kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan Jokowi untuk menepis fenomena ‘panca efek’ ini?
Partai koalisi memang sangat diperlukan oleh Jokowi sebagai ‘kendaraan’ politiknya, namun apakah ini berarti ia harus mencari kendaraan baru? Mengingat Golkar dan PDIP lah yang menyebabkan elektabilitasnya jatuh. Sementara itu, Jokowi juga kemungkinan akan sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh Tiongkok, apalagi utang negara saat ini masih menumpuk dan banyak proyek Tiongkok di Indonesia yang belum selesai. Lagi pula di sisi lain, Jokowi pun tetap harus waspada dengan Propaganda Politik Amerika. Mungkinkah Indonesia dapat lepas dari tarik menarik dua adikuasa ini?
Begitu pun di dalam negeri, mungkin sebaiknya Jokowi mulai memberikan kesempatan usaha yang merata bagi pihak swasta maupun masyarakat, agar dapat mengatasi kesenjangan ekonomi dan meminimalisir praktik korupsi dalam tubuh BUMN. Dalam dua tahun terakhir, belum terlambat pula jika Jokowi mulai menerapkan kebijakan baru dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia yang lebih pro rakyat. Termasuk upaya untuk merangkul kembali umat Muslim melalui pendekatan-pendekatan yang lebih toleran. Mampu kah Jokowi melakukan semua itu? Berikan pendapatmu. (dari berbagai sumber/ K-32)
