“Wakil rakyat tapi kelakuannya seperti itu, walaupun tidak semuanya. Tapi mayoritas kualitasnya (anggota DPR) di bawah standar.” ~ Buya Syafii Maarif
Pinterpolitik.com
[dropcap size=big]B[/dropcap]erada di bawah standar, begitulah opini tokoh senior Muhammadiyah, KH Ahmad Syafii Maarif mengenai kualitas mayoritas anggota DPR saat ini. Komentar miring ini, ia sampaikan menanggapi permintaan pembangunan gedung baru DPR yang menelan anggaran hingga mencapai Rp 5,7 triliun, Selasa (22/8) lalu. Menurutnya, para anggota parlemen tidak memiliki hati nurani, apalagi setelah pemerintah mengumumkan kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih mengalami defisit.
Senada dengan pernyataan anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) ini, pengamat politik dari VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (23/8) lalu juga meminta agar para anggota DPR malu meminta tambahan dana di tengah keringnya prestasi DPR. Apalagi berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, lembaga legislatif tercatat sebagai lembaga yang paling banyak bersinggungan dengan praktik korupsi.
Sebelumnya, Syafii Maarif yang akrab disapa Buya Syafii ini, juga pernah menyinggung soal DPR yang dicap sebagai lembaga terkorup dalam pidatonya di acara ulang tahun Mizan Group, Maret lalu. Karena hasil survei GCB yang disusun oleh Transparency International Indonesia (TII) ini, memperlihatkan 89 persen masyarakat Indonesia menganggap level korupsi di lembaga tersebut meningkat dalam 12 tahun terakhir. “Kita kehilangan hati nurani, lumpuh. Dalam survei-survei dan penelitian, lembaga paling korup justru lembaga yang ada di Senayan,” katanya.
Buya Syafii, Tokoh Muslim Kontroversial
“Sedih saya melihat Buya Syafii Maarif diberlakukan seperti ini. Beliau setahu saya orang yang tidak gila kuasa. Ditawari macam-macam, beliau tak mau. Keberpihakan Buya Syafii Maarif terhadap pluralisme adalah bagian dari sejarah hidupnya.”
Ungkapan kepedihan ini sempat diutarakan oleh politikus Partai Golkar, Indra J. Piliang, saat sebagian rakyat Indonesia mencaci dan menghina keberpihakannya kepada mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun semua hinaan yang keji dan sangat merendahkan itu, nyatanya tidak ia gubris, apalagi hingga mengubah pendiriannya. Sebagai seorang ulama yang pernah menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Buya Syafii memang dikenal sebagai tokoh moderat dan pluralis.
Tidak banyak yang tahu kalau pria kelahiran Sumatera Barat, 82 tahun lalu ini sebenarnya bernama lengkap Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif. Setelah meraih gelar sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga mengambil Program Master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, AS. Sementara gelar doktornya diperoleh dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS.
Selama di Chicago, anak bungsu dari empat bersaudara ini terlibat secara intensif melakukan pengkajian Alquran dengan bimbingan seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, yaitu Fazlur Rahman. Di sana pula, ia kerap terlibat diskusi dengan almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Amien Rais yang sedang mengikuti pendidikan doktornya. Sehingga tak mengherankan bila Buya Syafii pun pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).
Di tahun 2002, Buya Syafii mendirikan Maarif Institute for Culture and Humanity yang memfokuskan pergerakannya pada kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Lembaga penelitian dan keilmuan ini juga berupaya memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam sebagai bagian dari upaya pencerahan sekaligus memperkuat elemen moderat (empowering moderates) di Indonesia. Sehingga sepak terjang lembaga ini pun tak lepas dari sikap Buya yang plural, kritis, bersahaja, dan tak segan-segan mengkritik kekeliruan, meskipun yang dikritik itu temannya sendiri.
DPR, Banyak Kritik Minim Prestasi
“Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat.”
Sudahkah kita bertekad untuk memperbaiki martabat anggota Dewan di mata rakyat? Tentu kritik pedas dari Najwa Shihab di atas tidak akan memberi pengaruh banyak, bahkan tokoh bangsa sekaliber Buya Syafii pun tidak mampu membuat para anggota Dewan yang seharusnya mewakili suara rakyat itu sadar, atau sedikitnya malu, dengan tindakannya yang mengkhianati amanah tersebut. Di sisi lain, mereka malah lebih banyak menyuarakan kepentingan partai politiknya, demi meraih kekuasaan dan tentu saja uang.
Untuk urusan moralitas, kadarnya memang sebenarnya sudah lama dipertanyakan, terutama ketika Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terlibat kasus ‘Papa Minta Saham’ di tahun 2015 lalu. Lucunya di tahun ini, Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali menjadi tersangka dalam kasus mega korupsi KTP Elektronik. Hebatnya walau sudah dua kali tersandung korupsi, Setnov tetap mampu mempertahankan kursinya dan tak ada pula anggota yang merasa keberatan. Ada apa dengan anggota Dewan kita?
Rajin ke luar, berantakan di dalam, begitulah menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengenai penilaiannya terhadap DPR. Ia melihat selama ini jajaran pimpinan DPR hanya keras jika mengkritik pemerintah, namun lembek terhadap anggotanya sendiri. Para wakil ketua DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon seakan tak perah absen melemparkan kritik dan hujatan pada setiap sikap dan kebijakan pemerintah, hanya karena menempatkan diri sebagai oposisi.
Anehnya, Fahri Hamzah yang sebelumnya berasal dari PKS masih saja berkeras mempertahankan kursi wakil pimpinan, walau ia sudah tidak diakui lagi sebagai anggota oleh partainya. Namun semua ‘kecacatan’ ini sepertinya diabaikan begitu saja oleh para anggota DPR. Apakah ini tanda sebagian besar anggota Dewan tersebut memang sudah lumpuh dan tidak memiliki hati nurani, seperti yang dikatakan Buya Syafii?
Jawabannya langsung terlihat saat sidang paripurna DPR Kamis (24/8) kemarin, 252 dari total 560 anggota DPR mangkir sidang. Jumlah yang luar biasa, karena yang tak datang jumlahnya nyaris setengah dari total anggota. Bagaimana sikap sang ketua? Kemarin, ternyata Setnov pun ikut mangkir juga. Padahal sidang paripurna ini membahas Rancangan APBN 2018 dan nota keuangan yang di dalamnya juga termuat permintaan DPR atas gedung baru dan kenaikan anggaran parlemen.
Buruknya kinerja dan kualitas sebagian besar anggota DPR juga dapat dilihat dari minimnya lembaga ini menghasilkan undang-undang. Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), kinerja DPR periode ini memang yang paling buruk dibanding periode-periode sebelumnya. Menurut mereka, dari target prioritas 2017 yang ditetapkan sebanyak 50 Rancangan Undang-undang (RUU), DPR baru menuntaskan dua, yaitu RUU Perbukuan dan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan.
4.Tahun 2015, ada 39 RUU prioritas, hanya 3 yg selesai. Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yg jd prioritas DPR, hanya selesai 9. @Fahrihamzah
— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) July 6, 2017
Jadi selama enam bulan kerja, DPR hanya menghasilkan dua Undang-undang (UU) baru dari Daftar RUU Prioritas. Dibandingkan kinerja anggota DPR periode 2009-2014, kinerja DPR tahun ini juga kalah jauh. Pada tahun ketiga, DPR periode 2009-2014 mengesahkan lebih dari 40 RUU. Sehingga, Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengaku pesimis kalau DPR dapat menyelesaikan seluruh targetnya dalam empat bulan mendatang.
Jebloknya kinerja legislatif ini juga diakui Lucius, akibat anggota DPR terlalu sibuk memburu kekuasaan antar partai, sehingga RUU lainnya jadi berantakan. Salah satu yang paling menghambat adalah ketika pembahasan RUU Pemilu yang berlangsung sangat alot, karena setiap anggota berusaha mengutamakan kepentingan partainya masing-masing. Nafsu mengejar kekuasaan yang tak pernah terpuaskan ini juga lah yang membuat Buya Syafii merasa sedih dengan kualitas anggota DPR saat ini dan berkata, “Wahai DPR cobalah pakai hati nurani, pakailah kepekaanmu dulu.” (R24)
