HomeNalar PolitikManuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Manuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]F[/dropcap]raksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR dikabarkan telah mengutus Hanafi Rais – putra sulung Amien Rais – yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI untuk gabung bersama Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK yang dibentuk oleh DPR. Perihal pengutusan tersebut bisa dikatakan mendadak, karena sebelumnya Fraksi PAN menolak adanya Pansus hak angket ini, namun kemudian ternyata malah berbalik badan untuk mendukung hak angket tersebut.

Pansus Hak Angket KPKPenolakan hak angket KPK tersebut bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan saat bulan lalu berpidato di depan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) pada kegiatan Apel Menggembirakan Kebangsaan dan Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang digelar di halaman GOR Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5).

Lalu mengapa PAN bisa begitu cepatnya berbalik badan dan mengirimkan nama untuk menjadi anggota pansus hak angket KPK? Tentu saja keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.

Saat disinggung seperti itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto memberikan jawaban,

“Oh nggak, itu beda. Landasan hukum untuk membuat angket kan sudah jauh sebelum, dikirimkan ke paripurna. Nggak ada kaitannya dengan Pak Amien. Angket, ada enggak ada masalah Pak Amien kan tetap berjalan,” Yandri menuturkan.

Baca juga :  Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Bersamaan dengan perubahan sikap PAN dalam pansus, Amien Rais mendatangi  Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (7/6) siang. Amien hadir menemui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan. Taufik menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim antara fraksi PAN dan Amien yang merupakan ketua Dewan Kehormatan Partai.

Amien membantah kedatangannya ke DPR untuk menintervensi pansus hak angket KPK. Amien Rais malah justru menyinggung KPK dan mengatakan ada “pembusukan” di dalam KPK terkait kinerja KPK yang masih lamban dalam mengurusi kasus yang belum tuntas seperti Bank Century, RS Sumber Waras, BLBI, hingga reklamasi.

Walaupun berkelit dengan alasan apapun, sikap PAN yang memasukan Hanafi ke dalam pansus Hak Angket KPK jelas menunjukan bahwa PAN memang sudah tidak lagi objektif dalam melihat dugaan yang sedang dialami Amien Rais. Sikap reaktif PAN ini semakin menunjukkan bahwa kondisi perpolitikan Indonesia belum banyak berubah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan pansus hak angket KPK dikuasai orang yang berkepentingan. Menurutnya hal tersebut menunjukan hak angket KPK diarahkan untuk menyerang KPK. Kasus ini jelas memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa partai politik di Indonesia menjadi alat untuk melakukan manuver politik demi kepentingan pribadi dan keluarga, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. (A15)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

Benua Asia, Propaganda Terbesar Kolonialisme?

Benua Asia adalah benua terbesar dan terkaya di dunia. Namun, sebagai sebuah wilayah yang kerap dipandang homogen, Asia sebetulnya memiliki keberagaman yang begitu tinggi di antara kawasan-kawasannya sendiri. Mungkinkah lantas Benua Asia yang kita kenal bukanlah Benua Asia yang sesungguhnya?

Selama Masih Megawati, PDIP Pasti Oposisi?

Sinyal kuat bergabungnya Partai NasDem dan PKB, ditambah keinginan PKS untuk pula merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, membuat Megawati Soekarnoputri dan PDIP dinilai akan mengambil sikap teguh nan luhur sebagai penyeimbang pemerintah. Namun, pada praktiknya, itu akan berjalan setengah hati. Benarkah demikian?

Strategi Erick Thohir Menangkan Timnas?

Timnas U-23 lolos ke babak semifinal di Piala Asia U-23 2024. Mungkinkah ini semua berkat Ketum PSSI Erick Thohir? Mengapa ini juga bisa politis?

Iran Punya Koda Troya di Bahrain? 

Iran sering dipandang sebagai negara yang memiliki banyak proksi di kawasan Timur Tengah. Mungkinkah Bahrain jadi salah satunya? 

“Sepelekan” Anies, PKS Pura-Pura Kuat?

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...