“Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan!” ~ Wiji Tukul
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumbar banyak kasus korupsi yang menjerat para calon kepala daerah, baik yang sedang bertarung di tingkatan Kota, Kabupaten, hingga tingkatan Provinsi.
Tentu hal ini membuat miris pesta demokrasi yang sedang digelar, bahkan bisa dikatakan bahwa pesta demokrasi kali ini diwarnai kepesertaan yang masih belum bersih dari perilaku koruptif. Mau pesta demokrasi jadi pesta bersih dari koruptor? Ahhh, ngimpiiiii!
Namun, semuanya seolah menjadi paradoks apalagi dikala spirit pemberantasan korupsi sedang digaungkan, tapi di sisi lain adanya kebijakan menunda sementara kasus yang menjerat para peserta Pilkada.
Kalau udah ada penundaan penyelidikan atau penyidikan kayak gini, apa ga ada potensi penghilangan barang bukti atau jejak – jejak lainnya? Ahhh syudahhhlah itu ga usah dipikirin. Memang itu kali tujuannya, upppssss.
Apalagi Pemerintah mulai ikut – ikutan meminta KPK untuk menghentikan sementara proses hukum yang menjerat para calon kepala daerah. Sebenernya yang mau diperjuangkan itu apa sih? Weleeeeeeh weleeeeh.
Yang mau diperjuangkan itu, Pilkada yang bersih dari koruptor atau malah mau memberikan wadah bagi koruptor untuk berlindung dan menggerogoti uang negara? Hadeeeuuuhhh.
Ya walaupun sifatnya sementara, tapi berarti dapat disimpulkan segala proses hukum itu ga berlaku selama masih jadi peserta Pilkada. Woaiiilaaaahh.
Kalau Pemerintah mulai ikut campur dalam proses hukum, artinya bukankah Pemerintah ikut mengintervensi penegak hukum untuk berhenti melakukan tugasnya ya? Hadeuuuhhh, katanya Pemerintah mau bersih – bersih dari korupsi, weeleeeeh weleeeh, aneh amat sih.
Bila Pemerintah lebih memberikan kelonggaran kepada para peserta Pilkada, sebenernya siapa sih yang dibela? Uhuuukkk, uhuuukkk, apakah memang partai penguasa dan lingkar koalisinya sekarang sedang melindungi kadernya yang diganjal dalam pertarungan nanti?
Hmmmm, entahlah. Tapi yang jelas bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyuruh KPK menunda semua kasus yang menjerat calon kepala daerah.
Kalau terus mengikuti maunya Pemerintah, mau sampe kapan coba korupsi diberantas dan dibumihanguskan? Sekarang malah dibuat longgar, weleeeeh weleeeh.
Coba kalau Pemerintah serius, biarkan saja KPK melakukan tugasnya membuang para calon kepala daerah yang korupsi, weleeeh weleeeh.
Panjang umur korupsi kalau cara Pemerintah begini, ahhh syudahhhlah. (Z19)
