Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai salah ucap dan menyebut Kota Padang sebagai sebuah provinsi kala meresmikan ruas jalan tol Trans-Sumatera. Apakah ini warisan dari Presiden Jokowi?
Siapa sih yang nggak kenal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Seluruh masyarakat Indonesia pasti tahu lah ya siapa Pak Jokowi. Ya, gimana ya? Lha, wong beliau Presiden Republik Indonesia (RI).
Tapi nih, kalau kita mendengar nama Pak Jokowi, pasti ada beberapa hal yang selalu identik dengan beliau – misal blusukan dan hobi nge–vlog. Namun, selain dua hal tersebut, ada juga yang kerap mengidentikkan Pak Jokowi dengan infrastruktur lho.
Ya, maklum sih. Kan, Pak Jokowi selama periode pertama sangat gencar mendorong pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dianggap strategis secara ekonomi – mulai dari jalan tol Trans-Jawa hingga jalan tol Trans-Sumatera.
Meski sebagian sudah jadi, jalan tol Trans-Sumatera belum tersambung sepenuhnya. Maka dari itu, Pak Presiden beberapa waktu lalu mengunjungi lokasi pembangunan dari salah satu ruas jalan tol tersebut – tepatnya di ruas jalan tol Pekanbaru-Padang.
Uniknya nih, Pak Jokowi malah sempat terpeleset lidahnya ketika memberi sambutan lho. Instead of bilang menyambungkan Kota Pekanbaru dan Kota Padang, Pak Presiden malah bilang kalau jalan tol ini bakal menyambungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Padang.
Waduh, kok ada yang salah ya ini? Bukannya Padang itu sebuah kota yang menjadi ibu kota bagi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kok mimin belum dengar ada berita pemekaran provinsi baru ya di Pulau Sumatera? Hmm.
Baca Juga: Tukliwon, Sejarah Ilusi #BoikotNasiPadang
Wah, apakah warisan Pak Jokowi sekarang nggak hanya sebatas pembangunan infrastruktur? Apakah ini akhirnya menjadi tanda bahwa nanti di masa depan ada Provinsi Padang? Hehe. Kan, siapa tahu?
Ya, terlepas dari bayang-bayang imajinasi tersebut, Padang dan Sumbar ini emang selalu “seksi” kok dalam kancah politik Indonesia. Bahkan, bagi kalian yang ingat, pasti tahu kalau Nasi Padang aja bisa jadi isu yang bisa memperkeruh polarisasi politik.
Selain Nasi Padang, sempat juga ramai wacana penggantian nama Provinsi Sumbar. Kala itu, salah satu politikus kondang dari Partai Gerindra, Fadli Zon, mengusulkan agar provinsi itu diganti dengan nama Provinsi Minangkabau.
Belum lagi, ada juga kepleset lidah dari rekan separtai Pak Jokowi, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Dalam suatu kegiatan, Mbak Puan bilang kalau dirinya berharap agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Sontak aja, langsung ramai tuh di media sosial (medsos).
Hmm, apakah emang Pak Jokowi dan PDIP ini ditakdirkan selalu bermasalah dengan Provinsi Sumbar ya? Kita tahu juga kalau Pak Jokowi disebut tidak pernah memenangkan suara mayoritas di provinsi satu ini, baik di tahun 2014 (23,1%) maupun 2019 (14,05%).
Selain itu, dalam sejarahnya, sejumlah elemen di Provinsi Sumbar dan Soekarno juga pernah terlibat dalam konflik. Pasalnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang ditetapkan sebagai pemberontak oleh Soekarno pada tahun 1958 juga lahir di provinsi tersebut.
Ya, wajar aja kalau ada isu sedikit soal Padang dan Sumbar pasti jadi ramai di medsos. Tapi nih, mimin jadi ikut bertanya-tanya nih. Soalnya, ada salah satu partai politik (parpol) yang menduga kalau kepleset lidah ini disengaja untuk mengalihkan isu terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wah, benar nggak ya ini? Hmm. (A43)
Baca Juga: Puan, Sumbar, dan Dendam Masa Lalu
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
