Data pribadi milik 279 juta penduduk Indonesia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Apa data kependudukan kita hanya dianggap bak bungkus kacang?
“Aduh, bocor bochorr!” – potongan iklan merek cat tembok
Halo, gengs. Mimin baru saja mendapatkan kabar yang cukup menyedihkan sih. Lha, gimana nggak sedih? Wong ada kabar kalau data pribadi dari sebanyak 279 juta penduduk Indonesia tengah diperjualbelikan di forum hacker.
Ya, sebenarnya, perasaan mimin nggak hanya sedih aja sih. Mimin juga merasa marah dan takut. Masa iya data pribadi milik seluruh populasi Indonesia bisa diketahui oleh pihak-pihak yang bisa aja menyalahgunakannya?
Apa iya data pribadi warga-warga Indonesia yang tercinta ini bisa bocor dengan mudah seperti tiada artinya? Sedih emang kalau kesadaran soal data pribadi di negara kita ini masih rendah. Bahkan, kertas yang berisikan salinan (fotokopi) data-data pribadi – misal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) – bisa berakhir hanya menjadi bungkus makanan seperti nasi bungkus, kacang, hingga gorengan.
Baca Juga: Big Data, Solusi Corona Jokowi?
Bisa-bisa nih, kalau mata-mata asing bak James Bond membutuhkan sejumlah data pribadi di Indonesia, tinggal beli aja di abang/mas penjual kacang dan gorengan. Udah murah, nggak perlu teknologi yang mutakhir lagi buat menjalankan aksinya.
Soalnya nih, cukup sering lho kasus kebocoran data pribadi ini menghantui masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, misalnya, sempat tuh dikabarkan kalau sejumlah data penduduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bocor juga ke forum hacker.
Melihat seringnya kebocoran data pribadi terjadi di Indonesia, mimin jadi teringat dengan iklan dari salah satu merek cat tembok. Di iklan tersebut, kebocoran air terjadi sangat parah dan mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Alhasil, si suami beli cat tembok yang akhirnya mencegah kebocoran.
Mbok ya, pihak berwajib dan pemerintah ini belajar dari iklan cat tembok ini. Masa kebocoran dibiarin bocor terus? Lama-lama bisa banjir nanti. Hmm, kan, bisa tuh disiapkan sejumlah instrumen hukum yang bisa mencegah kebocoran, misal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang belum usai hingga kini.
Banyak lho netizen yang mempertanyakan kalau pemerintah (baca: Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo) baru gercep (gerak cepat) bila ada hal-hal yang berbau syur aja. Bahkan, ada asumsi kalau Kominfo cenderung lambat menangani perlindungan data pribadi. Masyarakat masih menanti nih “cat” anti-bocornya. (A43)
Baca Juga: Bansos Jokowi, Bencana Manajemen Data?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
