“Internet telah mengganggu kualitas perdebatan”. – Noam Chomsky
PinterPolitik.com
Bagaimana perasaan sobat jika pesan di WhatsApp pending? Pasti kesal kan. Tidak hanya kesal, pesan yang pending juga dapat menimbulkan masalah yang krusial jika menyangkut pekerjaan, keluarga, dan asmara. Etdah asmara.
Nah, itu yang terjadi pada tanggal 22 Mei-25 Mei 2019 lalu. Hal ini disebabkan oleh kerusuhan pada aksi 22 Mei yang membuat pemerintah melakukan pembatasan pengunggahan gambar, video, bahkan pesan di platform Instagram, Facebook dan WhatsApp.
Tujuannya adalah agar berita hoaks terkait aksi 22 Mei tidak memancing keributan. Soalnya keadaan saat itu genting bro, sehingga segala pesan bohong dapat memicu amarah massa yang lebih besar dan bisa mengakibatkan semakin luasnya eskalasi konflik.
Singkat cerita, pemerintah telah berhasil meredam aksi 22 Mei. Mereka mengklaim salah satu cara untuk meredam kerusuhan tidak terjadi lebih besar adalah karena pembatasan media sosial ini.
Adapun jika media sosial dibiarkan bebas begitu saja, massa mungkin lebih emosi dan tambah beringas karena tersulut berbagai berita hoaks yang beredar. Tapi yang seharusnya lebih emosi itu ya yang non pendukung aksi 22 Mei sih. Enggak ikut-ikut, eh malah ikut terdampak.
Pemerintah loh yang kenalkan VPN ke masyarakat akibat pembatatan akses media sosial pada aksi 22 Mei lalu Share on XNamun, ya namanya juga orang Indonesia mah sudah pinter-pinter untuk mengakali pembatasan unggahan ini. Mereka dengan segera berpindah ke platform misalnya ke Telegram untuk berkirim pesan.
Selain itu, YouTube juga masih bisa lancar diakses, sehingga banyak video soal aksi massa 22 Mei yang tersebar di sana. Ah enggak niat nih, pemerintah kok setengah-setengah blokirnya. Apa mungkin pemerintah hanya ingin batasi emak-emak untuk selfie di Instagram nih hehe.
Dampak negatif dari pembatasan tersebut, masyarakat kini menjadi kenal dengan Virtual Private Network (VPN). Melalui VPN, masyarakat tetap bisa mengakses Instagram, Facebook, dan WhatsApp tanpa kendala. Jadi, jika suatu waktu pemerintah membatasi penggunaan lagi, masyarakat sudah tahu kegunaan VPN.
Selain itu, secara tidak langsung pemerintah juga seperti mengedukasi warganya untuk bisa mengakses konten negatif dengan menggunakan VPN. Kan selama ini ada program pemblokiran konten negatif yang berhubungan dengan perjudian hingga pornografi. Nah lho, percuma dong blokir-blokir situs digalakkan. Hadeh. (R47)
