“Terpuruknya sektor pertanian kita tak lepas dari absennya regulasi dan kebijakan yg memihak petani.”
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]rogram swasembada pangan sudah menggema sejak Jokowi – JK meraih kemenangan di Pilpres 2014. Bahkan, program ini juga katanya digadang-gadang bisa meningkatkan ketahanan pangan.
Tapi kayanya harapan itu akan pupus. Lah kenapa emang? Ya kondisinya aja sekarang berbanding terbalik.
Pemerintah berperan jadi si pemberi harapan, tapi Pemerintah juga yang menghapuskan harapan itu, weleeeeh weleeeeh.
Awalnya sih katanya yakin bisa swasembada pangan lagi, sampai sekaliber Menteri Pertanian yakin tak akan ada lagi impor beras sampai April 2018 nanti.
Weleeeh weleeeeh, apalah daya tangan tak sampai. Akhir Januari 2018 ini, Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton alias 500 juta kilogram yang dipasok dari Thailand dan Vietnam.
Etttt sebentar deh, kok ada yang aneh dan menggelitik gitu ya? Apa ya kira – kira? Weleeeeh weleeeeh. Kok Pemerintah mau impor beras sih, apalagi jumlahnya 500 ribu ton. Ah ga salah tuh sebanyak itu?
Ya kalau misalnya harga perkilogramnya itu Rp 9.000 dan impornya 500 ribu ton beras, itu nilainya sudah mencapai RP 4,5 triliun lho. Weleeeeh weleeeeh.
Kalau gitu sih, bener banget kalau Pemerintah cuma cuap-cuap mengklaim kesuksesan mengelola swasembada pangan. Faktanya? Suka manis di awal dan pahit di akhir, weleeeh weleeeeh.
Pemerintah juga sepertinya tak siap dengan swasembada pangan yang digaungkannya sejak awal. Dan alangkah lucunya negeri ini, para pembantu Presiden kalang kabut mencari penyebab kenaikan harga beras. Hadeuuuhhhh.
Et gimana ini ya? Makanya Presiden itu jangan cuma akomodir Menteri ‘titipan’ partai aja, ups keceplosan, weleeeeh weleeeh.
Wedeeewww, kan mereka masih bingung kenapa harga bisa naik, lah kok tiba-tiba pengen impor beras sih. Sehat?
Apalagi jumlah impornya bikin geleng-geleng, weleeeh weleeeh. Terus langkah impor emang bisa jadi solusi untuk nurunin harga seketika?
Apa kabar para petani yang memasuki panen raya? Hmmm, dipikirkan ga ya?
Apakah ini model dari malpraktik kebijakan? Entahlah. Kalau dari segi putusan kebijakan aja salah, ah sudahlah, weleeeh weleeeh.
Katanya punya Satgas Pangan, nah itu dong dimaksimalkan tugasnya. Kalau urusannya jadi begini kemana coba Satgasnya? Kemana hayoooo? Masa mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Weleeeeh weleeeh. (Z19)
