“Menurut saya, bukan Syafruddin Temenggung yang harus diperiksa, tapi bonggonya itu siapa. Yang memberikan kebijakan Inpres no 18 tahun 2002 itu pada saat Presiden Megawati.” ~ Rachmawati Soekarnoputri
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]asus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga merugikan negara Rp 3,7 Triliun semestinya menjadi primadona pemberitaan media nasional.
Diawasi dan dipantau bagaimana perkembangannya. Jangan cuma kasus mega korupsi KTP-el aja yang dihakimi pelakunya, lahhh ini BLBI juga ga kalah penting harus segera ditangani secepatnya.
Ini kan bisa jadi pembuktian, kalau sebenernya hukum di Indonesia itu tebang pilih atau engga sih? Berani? Ahhh syudahlah, kayaknya sih engga deh.
Tapi masa KPK malah melempem sih, padahal kan saudara kandungnya sendiri aja mempersilahkan untuk memeriksa Megawati, kenapa KPK malah ga periksa – periksa sih? Kan yang menerbitkan Inpres itu siapa? Ya mantan Presiden Megawati.
Terkadang memang begitu, kalau kasus berkaitan dengan petinggi negeri agak susah dilakukan. Adagium semuanya itu sama di depan hukum kayaknya ga berlaku untuk urusan ini.
Tapi mengapa jadi takut begitu ya, kan cuma meriksa doang. Gimana sih awal kasusnya dan apapun lah. Supaya lebih jelas, masa biar jelas aja KPK ga mau sih?
Kira-kira kalau untuk keluarga trah Soekarno sendiri, keberatan ga kalau Megawati diperiksa? Kan cuma diperiksa, apa yang melatarbelakangi terbitnya Inpres dan bagaimana kisahnya?
Rachmawati sih mempersilahkan supaya nama-nama trah Soekarno itu bersih dari isu negatif. Selain itu, Rachmawati sebagai adik ingin membantu kakaknya untuk menjernihkan persoalan BLBI.
Kalau dibiarin kayak gini terus, mau sampe kapan coba? Emangnya BLBI mau jadi koleksi kasus KPK, kan KPK bukan kolektor kasus hukum, jadi ngapain disimpenin gitu kasusnya, weleeeeh weleeeeeh.
Coba ungkap dong, mau tau caranya? Nyontek aja ke kasus mega korupsi KTP-el, tiru aja sikap KPK untuk galak menangani kasus, hmmm.
Weeeiittss, kalau KPK jadi melempem gara-gara kasus BLBI gimana? Ya berarti KPK tak punya niat untuk menyelidiki kasus BLBI.
Kalau KPK masih melempem juga, tengok nasihat dari Baharuddin Lopa, walau kapal akan tenggelam sekalipun, hukum dan keadilan tetap harus ditegakkan. Beranikah KPK? (Z19)
