“Karena menang pilpres hanya kerja pertama, memperbaiki negerilah yang jadi tugas utama.” ~Najwa Shihab
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]emilihan umum telah dilakukan berkali-kali, tapi kenapa selalu ada masalah konyol yang membuat mata ini berputar-putar. Hellooo, gimana sih? Bisa transparan nggak? Bisa jujur nggak? Hehehe.
Kalau diriku sih mungkin nggak akan seberapa kesal ya. Tapi kalau kubu oposisi gimana? Sebagai pihak yang melawan petahana, tentu mereka deg-degan setengah mati. Ini pemerintah bisa curang nggak ya? Duh, duh, kasihan. Pasti hidup mereka dipenuhi rasa resah dan gelisah deh. Ckckckck.
Ya, babak baru drama pemilu kembali dimulai, di mana ditemukan 31 juta daftar pemilih tambahan setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kenapa bisa begitu?
Awal mulanya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi kantor KPU RI pada 17 Oktober. Mereka mempertanyakan tentang temuan sebanyak 31.975.830 warga yang sudah merekam KTP elektronik, namun belum masuk di dalam DPT.
Ternyata, data itu baru diterima KPU dari Kemendagri pada tanggal 8 Oktober 2018. Padahal penetapan DPT telah dilakukan pada 5 September lalu dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada 16 september 2018. Sungguh aneh tapi nyata ya….
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menilai Kemendagri telah melakukan pelanggaran terkait DPT. Pihaknya mempertanyakan, kok Kemendagri baru menyerahkan data 31 daftar pemilih setelah KPU menetapkan DPT?
Wah, kesannya jadi kayak Kemendagri menyelendupkan 31 juta data pemilih ya. Tapi masa kayak gitu sih? Bisa jadi…. Ehhh…
Menurut Mustafa, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) seharusnya diberikan Kemendagri sebelum DPT diputuskan. Kalau kayak begini, menurutya sama saja melanggar prinsip dan bisa berpotensi terjadi pelanggaran UU.
PKS meminta Kemendagri untuk meningkatkan profesionalismenya. Kemarin waktu proses penetapan DPT, wakil Kemendagri dimintai pendapat tapi diem aja. Terus tiba-tiba ngasih kejutan. Kan jadi memanggil kecurigaan…
Pemerintah ini kadang suka bilang oposisi lebay. Tapi kerjanya begitu. Ini lagi nggak pada sibuk kampanye mempromosikan pasangan calon nomor urut 01 kan? Ish, ish, ish… (E36)
