“Jangan sok netral! Tiada yang sehebat itu.” ~ Toba Beta
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]ata siapa bersikap netral itu tak memiliki keberpihakan? Hmm, salah besar. Justru sikap netral itu berpihak, namun berpihak untuk tak berada dalam pilihan manapun.
Bingung kan? Nah inilah yang dijadikan salah satu dalil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengimpor Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Kepolisian.
Ya setidaknya, Polri berpihak ke Pemerintah lah. Ettt, tunggu dulu ya, jangan lupa Pemerintah itu dipimpin partai politik pemenang, secara otomatis kalau Polri berpihak ke pemerintah, Polri juga berpihak pada partai pemenang yaitu PDIP. Eeeettt, ketahuan deh. Weleeeeh weleeeeh.
Tapi kan secara hakikatnya, Polri harus berada pada posisi netral, tak berpihak ke sana kemari. Weeeww! Makanya, karena harus netral, dicarilah akal-akalan bentuk lain melalui Kemendagri, weleeeeh weleeeeh.
Ah, syudaaaahlah. Makanya jangan aneh ada putusan Kemendagri ingin menjadikan petinggi Polri jadi Plt Gubernur. Sik asiiikkkkkk.
Di tahun politik 2018 hingga 2019, aroma netralitas Polri pun patut dipertanyakan, karena PDIP sudah memberikan sinyal yang amat jelas dengan mengusung para Jenderal Polri sebagai calon kepala daerah di beberapa wilayah.
Ketentuannya gimana sih, apakah Polri diperbolehkan masuk ke dunia politik praktis? Tidak! Tapi, kalau sudah mengundurkan diri dari Polri, silahkan. Itu prinsipnya.
Tapi seharusnya sih, mengundurkan diri dulu baru mencalonkan diri. Pastinya harus ada dong, komunikasi politik sejak sebelum mengundurkan diri ke petinggi Polri.
Selain godaan, ada lobi atau komunikasi dulu kan? Weleeeeh weleeeeh, gimana coba mau menjunjung tinggi netralitas. Weeewww!
Aromanya sudah tercium ya, kiranya Polri netral atau tidak. Faktanya, tahu sendiri kan siapa saja yang mengusung Polri. Apalagi arahnya sudah jelas, ke Partai Banteng semuanya.
Terlebih lagi, Kemendagri yang notabene Menterinya dari Partai Banteng mengeluarkan wacana Plt Gubernur yang diisi para Jenderal Polisi.
Aturan darimana? Hmmm, sepertinya sih Mendagri akal-akalan aja. Alasannya karena pegawai Kemendagri eselon 1 itu sudah habis persediaannya. Emang dari pejabat Pemerintah Provinsinya ga ada ya? Hmmm, sampe – sampe harus ‘menggerogoti’ netralitas Polri. Weleeeeh weleeeeh.
Sampai kapan mau ‘gerogoti’ netralitas Polri? Sampe jadi pemenang Pemilu lagi?
Cari akal-akalan yang lebih keren dong, jangan yang mudah terbaca. Pake bahasa kode kek wkwkwk. Weeewwww! (Z19)
