“Ini adalah lembaga non-struktural, kerjanya ad hoc, tapi kenapa kok standar gajinya bisa setinggi langit begitu? Coba Anda bayangkan, gaji presiden, wakil presiden, menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu.” ~ Fadli Zon
PinterPolitik.com
[dropcap]B[/dropcap]adan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi sorotan banyak pihak, tapi bukan karena tugas dan gebrakannya, namun tentang besaran gaji Dewan Pengarah dan pimpinan lembaga yang fantastis.
Bahkan, Fadli Zon mengkritik keras BPIP yang hanya dikategorikan sebagai lembaga non struktural tapi gajinya melampaui gaji Presiden sekalipun. Wajar ga sih? Weeitts, tunggu dulu, weleeh weleeh.
Gaji tertinggi di BPIP diperoleh Megawati Soekarnoputri dengan besaran RP 112 juta. Ehm, lumayan besar juga ya? Nah, untuk gaji Kepala BPIP Yudi Latif kok cuma Rp 76,5 juta sih? Bedanya jauh banget.
Ada pendapat yang mengatakan, lah gaji Megawati sih itu ga seberapa dibandingkan gaji Direktur BUMN atau apalah, waduh, kebongkar dong banyak gaji yang ugal – ugalan.
Tapi mau gaji segede apapun, tentunya kalau sesuai dengan apa yang dikerjakan setidaknya setimpal, gapapa lah.
Apalagi kalau kompetensi dan kredibilitasnya sudah teruji, ehmm layak lah kalau dikasih gaji gede, kenapa engga? Apa salahnya coba?
Semisal, BPIP kini bertugas bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Dengan kata lain, BPIP menjaga dan merawat ruh ideologi bangsa Indonesia.
Karena geram dengan isu yang digoreng pihak yang tak bertanggungjawab, tokoh – tokoh yang menjadi Dewan Pengarah dan pimpinan BPIP itu menyatakan bahwa keterlibatannya di BPIP tidak berorientasi ke uang.
Dan katanya, sedari awal BPIP tak pernah membicarakan gaji, ehmm, berarti berangkat dari bagaimana tokoh – tokoh itu mengabdikan dirinya untuk negeri melalui penanaman ideologi Pancasila. Uhuuy, mulia sekali, weleeh weleeh.
Kalau para tokoh pimpinan BPIP tak membicarakan gaji, mungkin ini karena Pemerintah tak enak kali ya kalau mau ngasih gaji kecil.
Pasalnya, tokoh di BPIP terdiri dari mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan tokoh nasional lainnya.
Makanya Buya Hamka punya perumpamaan, emas tak setara dengan loyang. Sutra tak sebangsa dengan benang.
Kalau dengan rekam jejak yang jelas dan tugas yang berat, wajarlah BPIP digaji dengan jumlah fantastis, weleeh weleeeh. Terus gajinya mau diapain dong, kan BPIP ga minta dan berharap gaji juga kan?
Gimana kalau gaji seluruh pimpinan BPIP disumbangkan untuk menutupi utang negara, biar kayak warga Malaysia yang patungan untuk bayar utang negara, weleeeh weleeeh. (Z19)
