Menteri Kehakiman Filipina mengatakan, semua kegiatan yang dilakukan Kepolisian Filipina adalah dalam rangka memenuhi kebijakan perang melawan narkoba yang dikobarkan Presiden Rodrigo Duterte.
pinterpolitik.com – Kamis, 2 Februari 2017
MANILA – Perang melawan narkoba yang ditingkatkan Pemerintah Filipina, belakangan ini, disorot oleh Amnesti Internasional. Amnesti menuding Kepolisian Filipina membunuh banyak orang tak bersalah atau membayar orang lain untuk melakukan pembunuhan.
Tudingan tersebut dibantah secara tegas oleh Menteri Kehakiman Vitaliano Aguirre, Rabu (1/2). Ia menyebutkan, para penjahat, gembong narkoba, pengedar narkoba, bukan manusia. “Mereka bukan manusia,” kata Aguirre.
Ia mengatakan, bagaimana kami bisa melakukan kejahatan kemanusiaan saat perang kami adalah melawan gembong narkoba, pengedar narkoba, dan para pecandu? “Apakah Anda pikir mereka manusia? Bagi saya mereka bukan (manusia),” kata Aguirre.
Lebih lanjut Menteri Kehakiman Filipina mengatakan, semua kegiatan yang dilakukan Kepolisian Filipina adalah dalam rangka memenuhi kebijakan perang melawan narkoba yang dikobarkan Presiden Rodrigo Duterte.
Sebelumnya, Kepolisian Filipina mengklaim telah menewaskan 2.555 orang dalam perang melawan narkoba sejak Duterte berkuasa tujuh bulan lalu. Sementara itu, lebih dari 4.000 orang lainnya tewas dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan.
Duterte berulang kali menegaskan bahwa kebijakannya untuk melawan para pengedar narkoba bukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia pun mempertanyakan definisi kejahatan kemanusiaan. “Pertama-tama, izinkan saya berkata jujur, apakah mereka manusia? Apa definisi Anda tentang manusia?” ujar Duterte, pada Agustus 2016.
Presiden Filipina itu juga meminta kata hak asasi manusia dipakai dalam konteks yang tepat. Dan sebulan setelah pernyataan itu, Duterte mengatakan, dia akan senang jika bisa membunuh 3 juta pengedar narkoba. (Kps/E19)
