“Orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya.” ~Confucius
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]PK pernah bilang, mending anggota DPR nggak usah digaji kalau kinerjanya buruk, nggak bisa memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam membuat undang-undang. Biar APBN lebih hemat gitu…
Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Ide ini juga disambut baik oleh PSI yang dengan tegas menyatakan siap tidak digaji kalau nggak becus kerja di DPR. Mantaplah… Biar anggota DPRnya juga jadi niat kerja. Nggak ngegampangin gitu loh.
Tapi ya gaes, usulan tersebut nampaknya ditolak oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, KPK mengusulkan hal tersebut tanpa tahu susahnya membuat undang-undang. Kendalanya bukan karena DPR malas, namun karena negosiasi politik yang cukup alot dan kerap kali menghambat pembahasan.
Hmmm, ya alasan satu itu mungkin ada benarnya. Terus ditambah dengan tabiat anggota dewan yang suka bobok cantik bahkan bolos rapat paripurna, jadi makin nggak kelar dah tuh kendalanya…
Heiii, Bang Fadli, tahan! Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengaku tahu betul bagaimana proses pembuatan undang-undang. Doi juga pernah bikin undang-undang sampai selesai dan dijalankan prosesnya mulai dari akademiknya dan kepada komisi berapa dirinya harus negosiasi.
Namun, Saut mengingatkan, tanggung jawab DPR sebagai lembaga legislatif adalah untuk membuat undang-undang. Itu diatur loh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mau susah mau gampang, ya itulah tugasnya.
DPR baru diusulkan nggak digaji kalau kinerja jeblok heboh. Tapi presiden belum sempat nempatin janji kampanye disuruh turun. Click To TweetLagian aneh banget alasanya. Presiden juga punya kendala untuk menepati janjinya, tapi diserang mulu. Kenapa juga DPR harus dimaklumi?
Masa iya, hingga akhir masa sidang V tahun 2017/ 2018, hanya ada empat RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang. Begitupun pada masa sidang 2016-2017 dari 51 RUU Program Legislasi Nasional Prioritas hanya 12 RUU yang disahkan. Kek mana ini Bang?
Bang Fadli harus dengar ini baik-baik. Jangan maunya dimaklumi saja. Saut mengatakan setiap pekerjaan memiliki indikator kunci performa, begitupun anggota dewan. Nah, kalau DPR nggak dapat memenuhi tugasnya sebagai pembuat undang-undang, kata Saut, harusnya diberi sanksi. Misalnya dengan nggak digaji.
Lagian emang Bang Fadli dan kawan-kawan nggak malu apa, udah digaji pakai uang rakyat, tunjangan berlimpah, tapi nggak becus kerja? Kuli bangunan aja digaji sesuai kinerja Bang. Ahhh cemana? (E36)
