HomeJendela PolitikMembaca Elektabilitas Prabowo

Membaca Elektabilitas Prabowo

Oleh Ahmad Hidayah

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kerap muncul sebagai calon presiden (capres) potensial yang menjanjikan dalam berbagai hasil survei untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mampukah Prabowo mempertahankan elektabilitasnya hingga tahun politik tersebut tiba?


PinterPolitik.com

Sepanjang tahun 2021, beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil temuannya terkait calon presiden potensial yang akan maju di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Secara garis besar, nama Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Misalnya, hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di bulan Desember 2021 menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan elektabilitas 19,7%. 

Tidak hanya SMRC, lembaga survei lain pun menampilkan data bahwa Prabowo memiliki jumlah elektabilitas yang cukup tinggi. Hasil survei Charta Politika dibulan November-Desember 2021 menempatkan Prabowo dengan elektabilitas kedua tertinggi di bawah Ganjar Pranowo dengan 22,3%. 

Lalu, Poltracking Indonesia juga menempatkan Prabowo Subianto di urutan kedua di bawah Ganjar Pranowo dengan 17,1%. Melihat angka-angka ini, menarik untuk menggali lebih dalam faktor dibalik tingginya elektabilitas Prabowo. 

Pertama, masih ada pengaruh pemilihan presiden 2019. Hasil survei tahun 2021 masih berjarak dua tahun dari pemilihan presiden sebelumnya. 

Tingginya angka elektabilitas Prabowo secara tidak langsung masih terpengaruh pada pemilu sebelumnya dimana Prabowo merupakan salah satu kandidatnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keterkenalan publik terhadap Prabowo menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kandidat lain. 

Kedua, memberikan kesempatan. Seperti diketahui, terhitung sudah tiga kali Prabowo mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dimulai pada tahun 2009, Prabowo sudah ikut serta, walaupun saat itu beliau menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri dan kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. 

- Advertisement -

Lalu, di pemilihan presiden tahun 2014, Prabowo kembali maju menjadi calon presiden dengan berpasangan dengan Hatta Rajasa, tetapi juga kalah. Di tahun 2019, Prabowo untuk ketiga kalinya ikut serta dengan menggandeng Sandiaga S. Uno, dan juga harus mengalami kekalahan. Untuk itu, salah satu alasan tingginya elektabilitas Prabowo karena publik merasa perlu memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menjadi Presiden. 

Ketiga, didukung Partai Gerindra yang solid. Hasil temuan beberapa lembaga survei memperlihatkan elektabilitas partai politik yang mana Partai Gerindra memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Misalnya, temuan SMRC di bulan Desember menempatkan Partai Gerindra di peringkat ketiga dengan 10,8%. 

Baca juga :  Wejangan Gus Dur untuk Prabowo?

Walaupun bukan menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi, pemilih Partai Gerindra memiliki kecenderungan untuk memilih Prabowo sebagai calon presiden. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei SMRC yang memperlihatkan bahwa 58% pemilih Gerindra adalah pemilih Prabowo. Berbeda dengan partai PDIP – yang mana pilihan calon presidennya terbelah antara memilih Puan Maharani (10%) ataupun Ganjar Pranowo (46%).  

Perlu Tetap Jaga Elektabilitas?

Melihat tingginya angka elektabilitas Prabowo, dapat dikatakan bahwa kansnya untuk maju dan memenangi pemilihan presiden tahun 2024 juga terbilang cukup besar.  Namun, yang menjadi catatan penting adalah elektabilitas Prabowo saat ini cenderung mengalami penurunan. 

Hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingginya elektabilitas Prabowo sedikit banyak masih dipengaruhi pemilihan presiden tahun 2019. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan elektabilitas. 

Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah lebih sering tampil di depan publik. Hasil penelitian dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan judul Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial Melalui Platform Media Sosial di Tahun 2021 menjelaskan bahwa Prabowo menjadi calon presiden yang paling jarang menggunakan media sosial jika dibandingkan dengan enam calon presiden potensial lainnya. Padahal, Prabowo memiliki pengikut yang cukup banyak di empat media sosial yang diteliti, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. 

Selain itu, artikel di PinterPolitik.com pada tanggal 1 Desember 2021 dengan judul Prabowo Harus Lebih Sering Nongol juga mengatakan bahwa Prabowo harus memperbaiki komunikasi politiknya dengan sering tampil di hadapan publik. Dengan sering tampil di depan publik serta mengkapitalisasi media sosial, diharapkan dapat mengubah popularitas Prabowo yang memang sudah tinggi menjadi elektabilitas.

Kedua, membawa isu strategis. Sebenarnya, posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan secara tidak langsung membelenggu Prabowo dari isu-isu penting yang dapat dibicarakan. Sebab, segala pernyataannya akan dikaitkan dengan kapasitas dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, isu yang dibawa haruslah beririsan dengan persoalan pertahanan. 

- Advertisement -

Terdapat beberapa isu yang sebenarnya bisa menjadi panggung bagi Prabowo. Sebagai contoh, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Prabowo bisa sekali-kali tampil di media dan berkata, “Saya mendukung RUU PDP untuk segera disahkan karena masyarakat butuh perlindungan.” 

Selain itu, ada pula RUU lain seperti RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang mana peretasan marak terjadi saat ini sehingga diperlukan payung hukum untuk melindungi publik. Dengan begitu, Prabowo akan tampil sebagai tokoh yang mengerti permasalahan dan kebutuhan publik serta narasi kampanye yang bersifat programatik dan bukan hanya pencitraan belaka.

Baca juga :  Unjung-unjung ala Prabowo

Ketiga, memilih pasangan yang tepat. Berdasarkan hasil temuan beberapa lembaga survei memperlihatkan bahwa terdapat tiga kluster yang masuk dalam kategori calon presiden potensial, yaitu kluster kepala daerah, kluster pejabat pemerintah, dan kluster pimpinan partai politik. Namun, sejauh ini kluster kepala daerah yang paling mendominasi adalah Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah). Untuk itu, alangkah baiknya jika Prabowo yang merepresentasikan kluster pimpinan partai dan kluster menteri berpasangan dengan kluster kepala daerah. 

Jika Prabowo berpasangan dengan Anies Baswedan, dapat dikatakan pasangan ini cukup kuat dan menjanjikan. Sebab, kedua tokoh ini memiliki ceruk pemilih yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Prabowo berlatar belakang militer serta berasal dari Jawa. Sementara, Anies Baswedan dapat dikatakan menjadi representasi umat Islam. Namun, tantangan pasangan ini adalah Anies Baswedan perlu berkonsolidasi dengan seluruh organisasi masyarakat islam dan partai politik islam untuk mendukungnya. 

Jika Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo, pasangan ini dirasa juga cukup kuat dan menjanjikan. Sebab, kedua tokoh ini diusung oleh dua partai dengan elektabilitas tertinggi. Selain itu, citra yang ditampilkan pun bertolak belakang namun dapat saling melengkapi. Prabowo yang kaku dan berlatar belakang militer serta Ganjar Pranowo yang dekat dengan rakyat. 

Namun, yang menjadi tantangan adalah apakah PDIP akan mencalonkan Ganjar Pranowo, bukan Puan Maharani? Selain itu, apakah PDIP yang pada pemilu sebelumnya adalah partai pemenang rela untuk memajukan calonnya sebagai wakil presiden dan bukan calon presiden? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu untuk Prabowo konsolidasikan dengan PDIP dan Ganjar Pranowo. 

Menarik untuk melihat apakah Prabowo akan kembali maju di pemilihan presiden 2024 mendatang dan siapa yang akan menjadi wakilnya. Yang terpenting, publik ingin melihat para calon presiden lebih mengedepankan narasi-narasi yang bersifat programatis dibandingkan hanya pencitraan belaka. 


Profil Ruang Publik - Ahmad Hidayah

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.


Banner Ruang Publik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_img

#Trending Article

Menyoal Bias Privat dan Publik

Dengan perkembangan teknologi, konsekuensi sosial dan politik turut mengikuti. Apakah batas antara kehidupan privat dan publik masih eksis?

Corona dan Bahaya Laten Korupsi

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan realokasi anggaran yang cukup besar untuk mengatasi pandemi virus Corona (Covid-19). Meski begitu, bila tak terawasi, bahaya laten korupsi...

Di Balik Deklarasi Partai Buruh

Presiden Terpilih Partai Buruh yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, bersama sejumlah serikat buruh lainnya telah mendeklarasikan pendirian Partai...

Wilayah dan Identitas: Warisan Kolonial?

Secara de facto dan de jure, Indonesia memang merupakan negara yang berdaulat. Namun, benarkah begitu? Bukankah wilayah dan identitas Indonesia sendiri merupakan warisan kolonial? PinterPolitik.com Beberapa...

Corona: Donald Trump dan Ultra-Nasionalisme

Dunia – termasuk Amerika Serikat (AS) – kini tengah dilanda pandemi virus Corona (Covid-19) yang mengancam kesehatan banyak jiwa. Namun, kebijakan dan perspektif ultra-nasionalisme...

Apa Kabar Citra Ganjar Setelah Konflik Wadas?

Setelah kejadian Wadas, masihkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat kepercayaan publik? Seberapa besar pengaruh kasus ini terhadap elektabilitasnya untuk tahun 2024? PinterPolitik.com Belakangan, nama...

Seberapa Tajam Taring KPK Kini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang krusial dalam melawan korupsi. Namun, semenjak UU KPK direvisi, lembaga antirasuah tersebut kehilangan taring yang tajam. PinterPolitik.com Korupsi merupakan...

Pacific Elevation, Strategi Jinakkan Papua?

Pemerintah Indonesia kerap disibukkan dengan gerakan-gerakan separatis Papua yang tengah menjaring dukungan di berbagai negara lain. Oleh sebab itu, pemerintah mencoba menggaet negara-negara lain...

More Stories

Menyoal Bias Privat dan Publik

Dengan perkembangan teknologi, konsekuensi sosial dan politik turut mengikuti. Apakah batas antara kehidupan privat dan publik masih eksis?

Keluarga Medici, The Godfather of Renaissance?

Banyak cerita soal keluarga Medici, bangsawan Italia yang hidup sejak abad ke-13. Selain dikenal sebagai penguasa Italia, keluarga Medici ternyata memiliki pengaruh besar pada...

Jika Indonesia-Malaysia Jadi Satu Negara

Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia dan Malaysia beberapa kali terlibat ketegangan. Lantas, apa jadinya jika dua negara rumpun melayu ini menjadi satu negara? PinterPolitik.com Ganyang Malaysia....