HomeNalar PolitikTetap Pede, Jokowi's Anomaly?

Tetap Pede, Jokowi’s Anomaly?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah sebuah berita di koran internasional yang menjelaskan soal mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju. Mengapa Jokowi semakin percaya diri meski jabatannya akan segera berakhir pada tahun 2024?


PinterPolitik.com

“I might be strung out on compliments, overdosed on confidence. Started not to give a f**k and stop fearin’ the consequence” – Drake, “Headlines” (2011)

Siapa yang tidak kenal dengan Drake? Musisi rap asal Toronto, Kanada, ini bisa dibilang menjadi salah satu musisi paling populer di abad ke-21.

Namun, perjuangan Drake untuk menjadi sepopuler sekarang bukanlah perjuangan mudah. Bahkan, rapper yang dikenal juga dengan nama Drizzy ini bercerita bahwa dirinya kerap diremehkan juga.

Meski begitu, Drake tetap melangkah dan meniti kariernya sebagai musisi. Hingga kini, rapper asal Kanada itu terus memproduksi karya-karya baru.

Mungkin, kunci dari kegigihan dan kesuksesan Drake adalah bagaimana dirinya tetap bisa percaya diri walaupun keraguan dan cibiran datang dari banyak sisi. Boleh jadi, hal yang sama juga dirasakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Bagaimana tidak? Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal hanya beberapa bulan lagi, Jokowi dengan percaya diri mengunggah foto sebuah koran internasional yang memasang satu halaman penuh dengan artikel yang berjudul “Indonesia Builds Superpower Dreams”/

Jokowi-pun menjelaskan sebagian isi dari artikel itu melalui caption dalam unggahannya di Instagram. “Surat kabar harian bisnis ini menuliskan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ibu kota negara Nusantara, posisi Indonesia dalam rivalitas antara negara besar saat ini, hingga situasi politik dalam negeri,” tulis @jokowi.

Bila benar Jokowi tengah merasa percaya diri, pertanyaan lanjutan kemudian muncul. Apa yang membuat Jokowi begitu percaya diri? Mengapa Jokowi bisa terlihat yakin di akhir masa jabatannya?

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

The Anomaly: Bukan Lame-duck?

Pada umumnya, presiden yang telah sampai di penghujung jabatannya akan menjadi apa yang disebut sebagai lame-duck president. Seorang lame-duck president akan kehilangan pengaruhnya ketika presiden pengganti telah muncul.

Baca juga :  Politik Hukum Jokowi dan Sejahtera Hakim

Masa jabatan seorang presiden biasanya memiliki batas waktu tertentu dan, ketika mendekati akhir masa jabatannya, kekuasaan presiden sering kali melemah karena dianggap kurang relevan dalam membuat keputusan politik.

Mengacu ke tulisan Jane Smith yang berjudul The Phenomenon of Lame-Duck Presidents in Modern Politics, kekuatan dan pengaruh seorang presiden secara signifikan menurun saat memasuki masa akhir masa jabatannya. Inipun akan mempengaruhi dinamika politik.

Contoh presiden Amerika Serikat (AS) yang dianggap sebagai lame-duck adalah Presiden George W. Bush dan Presiden Jimmy Carter. George W. Bush mengalami masa sulit di periode akhir jabatannya karena penolakan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri dan ekonomi, serta kekuatan politiknya menurun secara signifikan. 

Sementara itu, Jimmy Carter juga dianggap sebagai presiden lame-duck karena kegagalan dalam menyelesaikan krisis sandera di Iran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ini membuat Carter kehilangan dukungan publik dan pengaruh politiknya semakin menurun di penghujung masa jabatannya.

Fenomena lame-duck president bukan hanya terjadi di AS, melainkanjuga dapat diamati dalam konteks politik negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, dianggap menjadi lame-duck ketika kampanye untuk Pilpres 2014 dimulai pada awal Juni 2014 silam.

Lantas, bagaimana dengan Jokowi – mengingat musim kampanye telah dimulai dan pemungutan suara hanya berjarak beberapa bulan lagi? Mengapa nama Jokowi tetap dibicarakan meski Pilpres 2024 makin mendekat?

Jokowi Malah Makin Kuat?

Mungkin, Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai special case (kasus unik) bila dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya. Terlepas dari kekuatan institusional sebagai presiden, Jokowi tetap memiliki pengaruh dengan menjalankan manuver-manuver politik. 

Ini dijelaskan oleh Kishore Mahbubani dalam tulisannya yang berjudul The Genius of Jokowi. Jokowi dinilai memiliki kemampuan dalam membangun koalisi sehingga bisa menggolkan sejumlah kebijakan yang dianggap krusial.

Kepiawaian Jokowi juga dinilai membuat pemerintahannya memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Menurut Mahbubani, Jokowi mampu membangun infrastruktur-infrastruktur penting yang dibutuhkan masyarakat banyak.

Apa yang dijelaskan oleh Mahbubani ini juga bisa diamati dengan konsep kekuatan Jawa yang dijelaskan oleh Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.

Dalam buku itu, Anderson menjelaskan bahwa pemimpin Jawa memiliki pola politik yang memusatkan kekuatan-kekuatan politik pada kraton (istana). Dengan begitu, kekuatan akan terakumulasi dan menarik kekuatan-kekuatan lain ke pusat kraton.

Sebenarnya, cara ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan membangun koalisi antar-kelompok politik, yakni nasionalis, kelompok religius, dan komunis (NASAKOM), meskipun akhirnya gagal.

Namun, pembangunan koalisi untuk memusatkan kekuatan tampaknya masih berjalan lancar bagi Jokowi hingga saat ini – bahkan dinilai memiliki pengaurh untuk menentukan dukungan terhadap kandidat di Pilpres 2024.

Bila sang raja yang memegang kekuatan masih dengan kokoh duduk di kraton hingga tahun 2024 nanti, bukan tidak mungkin, Jokowi akan melihat warisan-warisan politiknya dilanjutkan hingga lima tahun ke depan. Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)


spot_imgspot_img

#Trending Article

Ironi Lumpuhnya Pasukan Perdamaian PBB

Israel yang mengusik dan melukai prajurit TNI dalam misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon seolah menguak hipotesa bahwa terdapat kelumpuhan sistematis di balik eksistensi para serdadu gabungan negara-negara yang sesungguhnya mulia tersebut.

Arti Kesetiaan Politik: Jokowi vs Prabowo

Dalam politik, nilai kesetiaan mempengaruhi manuver politik. Bagaimana kesetiaan politik dalam kaitannya dengan Jokowi dan Prabowo Subianto?

PDIP Gabung Prabowo, Breeze atau Hurricane? 

Sinyal bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan baru tampak semakin kuat. Akankah ini melahirkan guncangan baru bagi koalisi tersebut? 

Politik Hukum Jokowi dan Sejahtera Hakim

Para hakim melakukan “mogok” bertajuk cuti bersama. Mereka menuntut pemerintah menaikkan tunjangan dan gaji yang tidak berubah sejak tahun 2012.

Anies Bantu Prabowo Melupakan Jokowi?

Kendati tak saling berkaitan secara langsung, kemungkinan merangkul Anies Baswedan ke jajaran menteri bisa saja menambah kekuatan dan daya tawar Prabowo Subianto andai memiliki intensi melepaskan pengaruh Jokowi di pemerintahannya. Mengapa demikian?

Dharma Pongrekun vs ‘Elite Global’

Dharma Pongrekun singgung soal elite asing terkait pandemi Covid-19 dalam Debat Pilkada) Jakarta 2024. Mengapa konspirasi bisa begitu diyakini?

Jokowi Tidak Abadi 

Perbedaan sorakan yang diberikan para politisi ketika pelantikan anggota DPR/DPD/MPR 2024-2029, kepada Jokowi dan Prabowo tuai respons beragam dari warganet. Apa yang sebenarnya terjadi? 

Puan Sudah Siap Ketuai PDIP?

Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2024-2029. Jika mampu menyelesaikan kepemimpinan hingga tahun 2029, maka Puan akan tercatat sebagai anggota DPR dengan masa jabatan terlama dan memimpin dalam 2 periode.

More Stories

Arti Kesetiaan Politik: Jokowi vs Prabowo

Dalam politik, nilai kesetiaan mempengaruhi manuver politik. Bagaimana kesetiaan politik dalam kaitannya dengan Jokowi dan Prabowo Subianto?

Dharma Pongrekun vs ‘Elite Global’

Dharma Pongrekun singgung soal elite asing terkait pandemi Covid-19 dalam Debat Pilkada) Jakarta 2024. Mengapa konspirasi bisa begitu diyakini?

Kenapa Pendukung Anies Pilih RK?

Para pemilih Anies Baswedan dinilai cenderung memilih pasangan calon Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Mengapa demikian?