HomeHeadlineSudah Waktunya Megawati Pensiun?

Sudah Waktunya Megawati Pensiun?

Kecil Besar

Saat melihat PDIP yang seolah “ditinggalkan” kader terbaiknya membuat banyak pihak yang beranggapan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum (Ketum) sudah harus melepas jabatannya agar terdapat penyegaran di PDIP.


PinterPolitik.com

Sebagai mantan Presiden dan seorang negarawan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah banyak berkontribusi dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Megawati telah aktif di dunia politik sejak menjadi anggota DPR tahun 1987. Karier politiknya mencapai puncaknya ketika dia menjadi Presiden ke-5 RI pada tahun 2001.

Namun, setelah melihat dinamika yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak pihak menilai sudah seharusnya Megawati meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP.

Hal ini mencuat setelah melihat beberapa kader terbaik PDIP memilih untuk keluar karena seolah merasa tidak nyaman dengan berbagai keputusan yang dibuat sang ketum. Salah satunya adalah penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

ada upaya benturkan jokowi dengan megawati

Kader tersebut diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko, hingga mungkin saja, Gibran Rakabuming Raka yang memilih merapat ke kubu Prabowo Subianto. Bahkan, Gibran telah ditunjuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.

Selain itu, alasan utama mengapa Megawati harus meletakkan jabatan Ketum PDIP adalah agar generasi muda dalam partai itu memiliki kesempatan untuk memimpin.

PDIP sejatinya memiliki banyak kader muda yang potensial untuk dapat membawa partai itu kearah yang lebih fresh.

Selain itu, dengan pensiun dari politik aktif, Megawati dapat fokus pada isu-isu yang dia pedulikan tanpa harus terikat pada tuntutan politik sehari-hari.

Dia juga dapat mendukung isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan lingkungan dengan lebih besar dan lebih mendalam.

Lantas, selain faktor diatas, apa yang kiranya membuat Megawati harus meletakkan jabatannya sebagai Ketum PDIP?

Baca juga :  Sultan Jogja: Simpul Kuasa Indonesia

Terjebak Delusi Kekuasaan?

Dengan faktor usia yang semakin bertambah, tak dapat dipungkiri adanya perubahan faktor kognitif dalam diri seseorang. Meskipun, penting untuk diingat bahwa teori kognitif lanjut usia ini bersifat umum dan tidak berlaku untuk setiap individu.

Setiap orang mengalami perubahan kognitif dengan cara yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti faktor genetik, kesehatan fisik, tingkat aktivitas mental, dan dukungan sosial.

Jika dilihat secara kasat mata, indikasi akan adanya faktor penurunan kognitif di Megawati memang belum terlihat. Namun, tetap ada kecemasan akan terjadinya hal tersebut yang akan berdampak pada PDIP.

Selain itu, ada faktor Megawati yang tampaknya terjebak dalam delusi kekuasaan. Fenomena ini kiranya banyak menyerang para elite politik.

Sebagai orang yang memiliki eksposur yang tinggi dengan adanya kekuasaan dan kekuatan, para elite politik rentan terkena fenomena ini.

Dalam beberapa penelitian, individu yang pernah terekspos dengan kekuatan besar, seperti seorang presiden atau elite politik, berpotensi besar terbuai membalut kekuasaan mereka dengan nilai fiktif.

Penyebabnya sebenarnya cukup sederhana, yakni karena manusia secara naluriahnya kerap berimajinasi dan rakus.

Selain itu, sulit membayangkan diri mereka dalam posisi rendah bila sebelumnya pernah merasakan kekuasaan.

Terkait dengan Megawati, bukan tidak mungkin dirinya sedang terkena fenomena itu. Hal ini bisa dilihat saat dirinya berulang kali melakukan glorifikasi kekuasaan dirinya atau bahkan Soekarno yang merupakan ayahnya.

Hal ini mungkin saja yang membuat beberapa kader dalam tubuh PDIP kian “gerah”, membentuk faksi internal mereka sendiri, bahkan memilih untuk hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

infografis nalar budiman ke prabowo megawati melemah 01

Waktu yang Tepat?

Megawati telah menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama lebih dari dua dekade. Meskipun dia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam politik, kepemimpinan yang terlalu lama dalam satu partai dapat mengakibatkan stagnasi.

Baca juga :  Menguak The Economist

PDIP perlu penyegaran dan ide-ide segar untuk tetap relevan dan memenangkan hati pemilih. Dengan perkembangan politik nasional yang semakin dinamis, penting untuk PDIP untuk menyesuaikan hal tersebut.

Terlebih, dunia perpolitikan nasional saat ini banyak didominasi kaum muda, baik dari segi pemilih maupun kaderisasi.

Penting bagi sebuah partai politik untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi.

Case itu yang sepertinya terlihat dari keputusan Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP, untuk terjun ke politik praktis dan langsung didapuk sebagai Ketum PSI.

PDIP harus memberikan ruang bagi kader muda yang memiliki visi baru dan gagasan segar untuk memimpin partai ke depan. Telebih, Megawati adalah salah satu figur ikonik dalam politik Indonesia.

Namun, meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum PDIP tidak berarti menghilangkan warisannya.

Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menjaga warisan partai dan memastikan bahwa PDI-P tetap menjadi kekuatan politik yang relevan.

Dengan adanya kepemimpinan yang baru, partai kiranya dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini akan membantu membangun kepercayaan anggota partai dan pemilih.

Serta, dengan adanya beberapa konflik dalam internal PDIP dalam beberapa tahun terakhir. Pergantian kepemimpinan dapat kemungkinan membantu mengatasi ketidakharmonisan dan memulihkan stabilitas dalam partai.

Well, menarik untuk melihat langkah apa yang akan diambil Megawati selanjutnya setelah melihat adanya ketidakstabilan dalam internal partai yang dipimpinnya. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?