Kemenristek resmi dilebur ke Kemendikbud. Peleburan dua kementerian ini melahirkan isu reshuffle, khususnya posisi Nadiem Makarim. Apakah Menristek Bambang Brodjonegoro (Bang Bro) akan menggantikan Nadiem sebagai Mendikbud? Atau mungkin Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti?
Pada awalnya, banyak pihak melihat Nadiem Makarim sebagai sosok yang akan membawa perubahan ketika ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selaku sosok yang berkecimpung di wilayah Big Data, Nadiem diharapkan dapat mewujudkan link and matchantara perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja.
Link and match adalah masalah lama yang kerap digaungkan berbagai Mendikbud, namun tidak kunjung berhasil terrealisasi. Persoalannya terletak pada percepatan arus informasi. Di tengah era kelimpahan informasi saat ini, kita mengalami disrupsi, yakni era yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi, dan penuh dengan risiko-risiko.
Dengan pengalaman bergelut dengan Big Data, Nadiem diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Ia diharapkan mampu melaraskan kebutuhan tenaga kerja yang selalu mengalami dinamika dengan jurusan atau sistem pendidikan di perguruan tinggi.
Namun, terpaan pandemi Covid-19 tampaknya membuyarkan harapan yang ada. Alih-alih menjadi motor akselerasi, Nadiem justru bergelut dengan berbagai kontroversi. Bahkan, mantan CEO Gojek ini harus bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Tidak heran kemudian, berbagai dorongan pencopotan mulai berdatangan. Nadiem dinilai bukanlah sosok tepat memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya persoalan komunikasi publik yang terlihat kurang hati-hati.
Baca Juga: Di Balik Rapor Merah Nadiem Makarim
Saat ini, narasi pencopotan Nadiem tengah begitu menguat. Setelah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dilebur ke Kemendikbud – menjadi Kemendikbud dan Ristek, posisi Nadiem disebut-sebut akan diganti oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (Bang Bro).
Pandangan itu misalnya diutarakan oleh pengamat politik Hendri Satrio. Menurutnya, Bang Bro memiliki track record dan kapabilitas yang lebih lengkap ketimbang Nadiem. Apalagi, ada kabar yang menyebut Bang Bro akan mengundurkan diri sebagai Menristek dan Kepala BRIN. Sinyal itu juga diperjelas dengan pernyataan Bang Bro yang mengaku sedih sebagai Menristek terakhir.
Lantas, mungkinkah Bang Bro akan menggantikan Nadiem untuk memimpin Kemendikbud dan Ristek?
Political Capital Keduanya
Untuk menjawabnya, kita perlu membandingkan modal politik atau political capital Nadiem dan Bang Bro. Kimberly L. Casey dalam tulisannya Defining Political Capital menyebut modal politik sebagai konsep penting untuk memahami pertukaran dan hubungan politik. Modal politik adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan gabungan berbagai modal yang membuat politisi memiliki daya tawar.
Mengutip teori interconvertibility dari Pierre Bourdieu, Casey memetakan berbagai jenis modal yang dapat menjadi modal politik, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM) (human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral.
Kendati dapat dipetakan menjadi tujuh jenis, Casey menegaskan pada dasarnya tidak ada modal politik yang murni. Artinya, besar tidaknya daya tawar suatu modal tergantung atas pasar politik atau modal apa yang tengah dibutuhkan.
Pada posisi Mendikbud dan Ristek, modal yang lebih tepat sekiranya adalah modal SDM, modal moral, dan modal sosial. Modal SDM terkait kapasitas pengetahuan atau pendidikan, modal moral terkait sejauh mana seseorang dinilai baik, dan modal sosial terkait relasi dan jaringan.
Baik Bang Bro dan Nadiem sama-sama memiliki modal SDM yang mumpuni. Bang Bro menempuh S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional.
Gelar master dan doktor (Ph.D) diraih di University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Saat ini Bang Bro telah mencapai puncak tertinggi pencapaian akademik dengan menyandang status professor atau guru besar.
Baca Juga: Nadiem Ungkap Kegagalan Revolusi 4.0?
Sementara Nadiem, ia mengambil S1 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Lalu meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School.
Terkait modal moral, sejauh ini keduanya adalah sosok bersih. Terkhusus Nadiem, keberhasilannya bersama Gojek telah menjadi inspirasi bagi banyak pihak, terutama kaum muda untuk meraih kesuksesan serupa.
Nah, pembeda kontrasnya mungkin pada modal sosial. Berbeda dengan Nadiem yang baru berkecimpung di dunia politik, Bang Bro adalah pemain lama yang pastinya memiliki jaringan yang jauh lebih luas. Saat ini Bang Bro juga diketahui sebagai salah satu orang dekat Presiden Jokowi.
Pengalaman yang lebih kaya tentunya bertransformasi dalam kemampuan mengelola relasi. Poin itu sangat penting untuk mengeratkan kembali hubungan dengan NU dan Muhammadiyah yang dinilai kurang begitu baik di bawah kepemimpinan Nadiem. Mantan bos Gojek ini juga dinilai memiliki gaya komunikasi yang terkesan elitis.
Mengacu pada ketiga modal tersebut, sekiranya dapat disimpulkan modal politik Bang Bro lebih mumpuni dan memiliki daya tawar yang lebih baik ketimbang Nadiem.
Diberikan ke Muhammadiyah?
Di titik ini, mungkin dapat dikatakan, dari segi pengalaman dan kemampuan merawat relasi Bang Bro adalah sosok tepat memimpin Kemendikbud dan Ristek. Namun, melihat pemetaan narasinya, isu pencopotan Nadiem kembali menghangatkan wacana untuk kembali memilih sosok dari Muhammadiyah.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, misalnya, menilai Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti layak dipertimbangkan mengisi kursi Nadiem.
Tidak hanya soal tradisi, di mana kursi Mendikbud kerap dikaitkan dengan Muhammadiyah, perhatian ormas Islam tertua di Indonesia itu terhadap pendidikan menjadi variabel penentu.
Berdasarkan data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, ada 162 perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) hingga Agustus 2020. Dari 162, 60 berbentuk universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut, dan 5 politeknik.
Itu belum termasuk lembaga pendidikan non-perguruan tinggi. Konteks ini membuat kita dapat menyebut Muhammadiyah memiliki kepentingan politik atau political interest yang tinggi di posisi yang bersentuhan dengan pendidikan.
Baca Juga: Dibenturkan, Nadiem Tetap Tak Terbendung?
Hilke Rebenstorf dalam tulisannya Political Interest — Its Meaning and General Development menyebutkan political interest sebagai komponen utama dalam motivasi politik yang secara esensial mempengaruhi partisipasi dalam proses demokrasi. Tidak hanya sekadar membentuk ideologi atau ekspresi eksistensi, political interest menjadi begitu krusial karena mendorong eksplorasi komitmen.
Merujuk pada Rebenstorf, political interest Muhammadiyah pada sektor pendidikan yang mungkin membuatnya ingin menempati pos Mendikbud bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan positif.
Justru menjadi wajar dan masuk akal apabila kursi Nadiem memang diinginkan, menimbang pada besarnya komitmen Muhammadiyah untuk mendorong perkembangan pendidikan.
Well, pada akhirnya kita hanya dapat menunggu, apakah peleburan dua kementerian itu akan membuat Nadiem didepak dari jabatannya atau tidak. Jika nantinya diganti, Bang Bro atau Abdul Mu’ti, yang mungkin menempati kursi tersebut.
Namun, dengan adanya isu Bang Bro akan diberikan tugas menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara, nama Abdul Mu’ti mungkin yang terdepan. Atau mungkin nanti akan ada nama kejutan. Kita lihat saja perkembangannya. (R53)
