Dengarkan artikel berikut
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi sorotan jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 karena secara sepihak mengusung Sohibul Iman sebagai pendamping Anies. Kira-kira apa motifnya?
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kejutan yang cukup besar kepada masyarakat Jakarta dan Indonesia dengan pengumuman pengusungan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Pengumuman tersebut sontak menimbulkan respons berupa kritik dari partai-partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda, menyebut pemasangan tersebut sebagai sebuah langkah blunder dari PKS karena seakan menutup peluang untuk berkoalisi bersama parpol lain.
Begitu juga dengan pengamat-pengamat politik. Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (LIMA), contohnya, menilai bila PKS benar-benar mengusung Sohibul sebagai pendamping Anies, maka peluang keduanya maju di Pilgub Jakarta akan sangat kecil, terlebih lagi PKS masih perlu setidaknya empat kursi lagi di level legislatif untuk dapat mendorong Anies-Sohibul. Bersamaan dengan pengusungan Sohibul secara sepihak, PKS tampak seakan menutup peluang berunding dengan parpol pengusung Anies lainnya.
Menariknya, pola pengusungan pendamping Anies dari PKS yang terkesan terburu-buru sebetulnya juga ditunjukkan ketika sebelum Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Pada akhir tahun 2023 lalu, PKS pun tiba-tiba saja mengusung Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon wakil presiden (cawagub) Anies, padahal saat itu pembentukkan koalisi masih sangat cair.
Menarik kemudian untuk dipertanyakan, mungkinkah PKS melakukan hal yang sama di Pilgub Jakarta ini? Dan bila iya, apa alasannya?
Strategi Andalan PKS?
Dua kata kunci di balik pencalonan Sohibul oleh PKS bisa jadi adalah terkait daya tawar dan drama politik. Berkaca dari Pilpres 2024, pada awal kampanye, PKS mungkin dianggap sebagai partai yang kurang mencolok dalam Koalisi Perubahan. NasDem lebih dulu mengusung Anies Baswedan, sementara Demokrat menampilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang aktif berkampanye bersama Anies.
Situasi ini mungkin membuat PKS merasa perlu menonjolkan diri untuk meningkatkan daya tawarnya. Selain tidak ingin diabaikan, PKS tampaknya juga ingin memperkuat posisinya dalam koalisi, dibalut dengan “drama” pencalonan nama Sohibul.
Konsep drama atau dramaturgi yang dipopulerkan oleh sosiolog Kanada Erving Goffman sekiranya dapat menjelaskan interaksi sosial dengan menggunakan istilah teater seperti panggung depan (front stage) dan panggung belakang (backstage). Dalam politik, dramaturgi sering digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang ditampilkan di depan publik dan kenyataan di belakang layar. Goffman menyebut tindakan ini sebagai manajemen impresi.
Terkait itu, PKS tampaknya sedang memainkan manajemen impresi. Pertama, dalam hal daya tawar. Sebagai partai yang selalu setia mendukung Anies, mungkin PKS merasa layak mendapat “jatah” lebih dalam koalisi jika menang di Pilkada 2024. Menurut Paul Sniderman dalam Taking Sides: A Fixed Choice Theory of Political Reasoning, aktor politik harus teguh memegang nilai-nilai yang dianutnya.
Reputasi menjadi hasil penting dari penalaran politik untuk mempertahankan dan memperluas dukungan dan tujuan politik aktor tersebut. PKS, meski kontroversial, tetap setia pada karakteristiknya sebagai partai Islam konservatif dengan basis massa yang loyal.
Selain itu perolehan legislatif di Jakarta juga menunjukkan bahwa PKS cukup diperhitungkan di 2024, sehingga mereka mungkin merasa berhak menampilkan drama, tidak hanya untuk daya tawar, tetapi juga sebagai manajemen impresi bahwa potensi koalisi Anies di Jakarta berjalan serius.
Dari aspek pembentukkan koalisi, pengusulan Sohibul sebagai wakil Anies juga bisa membuat PKS berada dalam posisi politik yang mungkin cukup kuat, karena parpol-parpol lain yang juga berniat mengusung Anies ‘wajib’ bernegosiasi dengan PKS. Hal ini bisa menjadi lebih efektif lagi bila Anies pun menunjukkan gelagat yang menerima pengusungan Sohibul sebagai pasangannya.
Bersamaan dengan itu, istilah seperti “deadlock” dalam dinamika pembentukan koalisi PKS dan Anies pun sebetulnya bisa saja hanya bahasa “framing” semata. Sebaliknya, bisa jadi ini sebetulnya adalah semacam powerplay dari PKS.
Lantas, jika dugaan ini benar, apa untungnya bagi Anies sendiri?
Anies Juga Diuntungkan?
Secara prinsip, politik memiliki beberapa kesamaan dengan aspek militer, keduanya memerlukan strategi cerdas untuk mengalahkan lawan dan kadang-kadang memerlukan kamuflase untuk menyembunyikan niat sebenarnya.
Dalam konteks militer, kamuflase mungkin digunakan oleh seorang penembak jitu yang bersembunyi di balik semak-semak, sementara dalam politik, khususnya terkait pen-cawagub-an Sohibul, kamuflase tersebut bisa berbentuk konflik yang mungkin direkayasa. Tapi, apa tujuan utama dari kamuflase ini?
Satu hal yang pasti dari ramainya berita tentang siapa calon wakil gubernur Anies adalah bahwa setiap hari kita disuguhi kabar tentang mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena hampir semua media membahasnya. Hal ini lantas menciptakan fenomena yang disebut sebagai top of mind awareness atau kesadaran puncak pikiran.
G. Schweiger dan M. Adami dalam bukunya The Non Verbal Image of Politicians and Political Practices menyatakan bahwa citra seorang kandidat merupakan gambaran menyeluruh yang ada di benak pemilih saat menghadapi proses pemilihan suara.
Menurut Schweiger dan Adami, proses pemilihan tidak selalu dipengaruhi oleh pengetahuan pemilih tentang program partai atau informasi rinci tentang seorang kandidat, tetapi bisa sangat dipengaruhi oleh kesan dan kriteria evaluasi nonrasional yang digunakan pemilih dalam menilai para kandidat/partai.
Mengutip Schweiger dan Adami, dapat disimpulkan bahwa pemilih sering kali dipengaruhi oleh sosok yang pertama kali terlintas dalam pikiran mereka sebelum memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin. Meskipun terkadang kandidat tersebut melakukan pencitraan yang kurang rasional, pemilih tetap memberi perhatian karena kandidat tersebut paling mudah diingat saat berbicara tentang politik.
Nah, terkait kandidat cawagub yang paling tepat untuk Anies, mungkin tujuan utama perbincangan ini bukan untuk menentukan siapa pendamping Anies yang paling pas, tetapi untuk menjaga agar popularitas Anies tetap terjaga.
Dengan demikian, PKS sebagai parpol setia pendukung Anies bisa mewujudkan apa yang ditulis filsuf Amerika Serikat, Noam Chomsky, tentang persetujuan yang direkayasa dalam tulisannya Consent Without Consent. Chomsky berpendapat bahwa alat persuasi publik terbaik adalah membuat mereka mengikuti agenda politik kita tanpa mereka sadari.
Oleh karena itu, permasalahan cawagub ini bisa jadi merupakan salah satu hal yang bisa diterima oleh tim public relations Anies. Sohibul mungkin saja memang hanya dijadikan sebagai umpan untuk calon pemilih partai koalisi pengusung Anies, dan untuk memastikan Anies tetap menjadi pusat perhatian hingga Pilgub 2024 nanti. (D74)
