Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Dibenturkan, Nadiem Tetap Tak Terbendung?

Dibenturkan, Nadiem Tetap Tak Terbendung?


F63 - Wednesday, March 10, 2021 20:09
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Tempo)

0 min read

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mendapat sorotan. Kali ini draf Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang tak mencantumkan frasa agama dipersoalkan oleh para pemuka agama terutama Muhammadiyah. Mengapa kebijakan Nadiem kerap menuai sentimen minor terutama Muhammadiyah?


PinterPolitik.com

Ketika awal-awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menunjuk Nadiem Anwar Makarim untuk mengisi pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), publik menyambut cukup antusias. Banyak yang penasaran gebrakan apa kira-kira yang akan dibuat pendiri perusahaan decacorn Gojek itu bagi dunia pendidikan nasional. 

Namun sayang, setahun setelah menduduki kursi Mendikbud, pemberitaan mengenai Nadiem justru lebih banyak diisi kontroversi. Pada akhir Januari lalu misalnya, nama Nadiem ikut terseret polemik aturan kewajiban memakai hijab bagi siswi non-muslim di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kota Padang, Sumatera Barat. 

Baru juga berselang satu bulan, kementerian yang dipimpin Nadiem kini kembali mendapat sorotan tajam publik. Kali ini terkait hilangnya frasa agama dalam draf Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. 

Sontak hal ini pun menuai protes dari golongan pemuka agama. Bahkan ormas Islam sekaliber Muhammadiyah pun ikut angkat suara. 

Baca Juga: Mengapa Jokowi Inginkan Nadiem? | PinterPolitik.com

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut hilangnya frasa agama tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap konstitusi. Sebab menurutnya produk turunan kebijakan seperti peta jalan seharusnya tidak boleh berselisih dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945 yang sangat menekankan nilai-nilai agamis. 

Silang pendapat antara Nadiem dan Muhammadiyah memang bukan kali ini saja terjadi. Pada kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) misalnya,  ormas itu juga mengkritisi Kemendikbud yang dinilai tak jelas dalam memilih organisasi yang diajak bergabung. Alhasil, Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama (NU) kompak angkat kaki dari program tersebut.

Menyoroti seringnya kebijakan Kemendikbud dikritisi oleh ormas-ormas Islam terutama Muhammadiyah, maka timbul pertanyaan apakah ini benar-benar hanya kealpaan Nadiem semata, atau adakah pihak-pihak tertentu yang sengaja membenturkan keduanya?

Kursi Nadiem Empuk?

Sejak tahun 2002, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan 20 persen dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Kemendikbud sendiri selalu masuk dalam 10 lembaga/kementerian dengan anggaran terbesar selama lima tahun terakhir. Pada APBN 2021, pemerintah mengalokasikan setidaknya Rp549,5 triliun untuk sektor pendidikan. 

Tingginya anggaran pendidikan Indonesia ini bahkan mendapat sorotan internasional. Bank Dunia pada pertengahan 2020 lalu menyebut belanja pendidikan RI merupakan yang terbesar di seluruh dunia, bahkan dua kali lipat dari negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, dan Korea Selatan. 

Sayangnya, tingginya belanja pendidikan itu ternyata tak dibarengi dengan meningkatnya mutu para pelajar Indonesia. Pada tahun 2018, jauh sebelum pandemi Covid-19 merebak saja, ranking Programme for International Student Assessment (PISA) sudah bercokol di zona buncit, yakni urutan ke-72 dari 77 negara. 

Tentu hal ini jadi pertanyaan tersendiri, mengapa besarnya dana yang dikucurkan pemerintah tak juga mampu mendongkrak kualitas sistem pendidikan kita. Riset yang dilakukan Andrew Rosser dari Lowy Institute agaknya punya jawaban yang cukup menarik untuk direnungkan. 

Dalam laporannya yang berjudul Beyond Access: Making Indonesia’s Education System Work, Rosser menyebut salah satu yang menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia sulit berkembang adalah karena banyaknya birokrat-birokrat negara di sektor pedagogi yang sebenarnya tak terlalu memedulikan kualitas pendidikan itu sendiri. 

Ia menduga semua ini dimulai ketika rezim Soeharto berkuasa, di mana saat itu sudah jadi kebiasaan pemerintahan Orde Baru untuk memasukkan aliansi pejabat birokrasi dan klien-klien korporasi mereka ke dalam jabatan-jabatan publik, termasuk yang mengurusi sektor pendidikan. 

Baca Juga: Di Balik Rapor Merah Nadiem Makarim | PinterPolitik.com

Alhasil, para birokrat-birokrat oportunistik ini pun malah fokus menjual akses ke fasilitas negara untuk memperkaya diri mereka sendiri dan menghasilkan sumber daya untuk tujuan patronase semata. 

Menariknya, pada 2016 lalu, eks Mendikbud Muhadjir Effendy sempat melontarkan pernyataan yang agaknya bisa dijadikan afirmasi terhadap kecurigaan Rosser. 

Kala itu, Muhadjir mengakui bahwa Ujian Nasional (UN) sebenarnya punya kepentingan bisnis yang sangat besar, seperti percetakan berkas soal, hingga bisnis bimbingan belajar (bimbel) yang diketahui telah menjamur di berbagai tempat.

Alasan itu lah yang kemudian kiranya menjadi penyebab mengapa penghapusan UN baru benar-benar terealisasi belakangan ini meski sudah jadi diskursus yang diperdebatkan sejak lama. 

Kemudian, mengingat betapa empuknya kursi Mendikbud, maka bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang mengincar posisinya, atau setidak-tidaknya hanya sekadar ingin menjungkalkan Nadiem. 

Apalagi, selama menjabat, Ia diketahui pernah mengeluarkan beberapa keputusan yang bisa saja mengganggu aktivitas perburuan rente, misalnya saja seperti kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke rekening Kepala Sekolah tanpa melalui perantara Pemerintah Daerah (Pemda). 

Strategy of Discrediting

Dengan berbagai suara sumbang yang seolah bertubi-tubi dihadapi dan tertuju secara personal kepada sosok Nadiem, agaknya sulit untuk tidak mencurigai ada siasat tertentu di baliknya. 

Apalagi dalam konteks politik, upaya mendiskreditkan pihak-pihak tertentu memang punya signifikansinya tersendiri. 

Oksana Sergeevna Issers dalam Communicative Strategies and Tactics, menjabarkan konsep yang dikenal dengan istilah strategy of discrediting. 

Issers menyebut di dalam strategy of discrediting ada taktik yang disebut dengan downside game. Taktik ini merujuk pada fenomena penilaian negatif mengenai tindakan serta kualitas pihak tertentu, dengan mengkonstruksikan negative attitude atau perilaku negatif pada pihak tersebut. 

Selain itu, downside game sendiri juga ditandai oleh jamaknya tekanan secara politik dan upaya mengkontradiksikan berbagai substansi persoalan.

Dengan mengatur kondisi yang membuka peluang untuk mendiskreditkan Nadiem, terutama di hadapan Muhammadiyah dan NU, tentu langkah untuk menjungkalkannya akan semakin mudah. 

Kendati demikian, perlu disadari juga bahwa strategi pendiskreditan tersebut agaknya juga diperparah dengan komunikasi publik Nadiem yang dianggap sejumlah kalangan buruk. Nadiem dianggap jarang berkomunikasi dengan masyarakat pendidikan seperti guru dan siswa. 

Baca Juga: Mission Impossible Jokowi-Nadiem Makarim | PinterPolitik.com

Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim sempat menyebut Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Jarak Jauh yang merupakan plesetan dari Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 

Jika memang strategi ini terus dilakukan, akankah akhirnya berhasil membuat Nadiem terjungkal dari kursi Mendikbud?

Nadiem Tak Terbendung?

Rongrongan untuk mencopot Nadiem dari kursi Mendikbud sebenarnya sudah sering terdengar. Tak hanya dihembuskan para pengamat, beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang notabene merupakan mitra koalisi Jokowi, juga menyampaikan aspirasi serupa. 

Namun begitu, setidak-tidaknya hingga hari ini, posisi Nadiem tetaplah langgeng. Banyak yang menduga ini terjadi lantaran Nadiem memang merupakan sosok menteri yang diidam-idamkan Jokowi. 

Ketika awal-awal memperkenalkannya sebagai Mendikbud, Jokowi menyebut Nadiem sebagai sosok yang out of the box, muda dan dapat memunculkan loncatan-loncatan besar. Anggapan mengenai sosok muda yang lebih inovatif dan ideologis seperti yang terlihat dalam pernyataan Jokowi itu sebenarnya bukan sekadar simbolisasi semata. 

Brent W Roberts dan kawan-kawan, dalam studi mereka yang berjudul Patterns of Mean-level Change in Personality Traits Across The Life Course menyebut bahwa penambahan usia berkorelasi positif terhadap pemikiran konservatisme. 

Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia, kemampuan kognisi manusia seperti mengingat, memproses, ataupun memprediksi sesuatu cenderung mengalami penurunan.

Entah berangkat dari studi yang sama atau tidak, namun alasan itu setidaknya bisa jadi pembenaran bagi keputusan Jokowi dalam memilih sosok yang lebih muda untuk mengurusi persoalan pendidikan. Sebab secara teori, mereka memang diharapkan lebih bisa membuat perubahan regulasi dalam birokrasi.

Ini lah yang mungkin jadi salah satu alasan mengapa Jokowi hingga hari ini masih akan mempertahankan posisi Nadiem meski kepemimpinannya terus dibombardir oleh polemik. 

Di sisi lain, selain tergiur akan potensi Nadiem, Jokowi bisa juga mempertahankan posisinya sebagai Mendikbud karena merasa berhutang budi. Sebab ada indikasi bahwa Nadiem sebenarnya terlibat dalam kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. 

Baca Juga: Polemik Hijab, Mendikbud Nadiem Salah Kaprah? | PinterPolitik.com

Indikasi ini terlihat dari pengakuan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada September 2018 lalu yang menyebut bahwa Nadiem memang dilibatkan dalam Timses Jokowi-Ma’ruf. Tak hanya dilibatkan, sebelum Erick Thohir terpilih, nama Nadiem bahkan sempat diisukan akan menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. 

Kemudian, jika memang benar dilibatkan, maka patut diduga kuat peran Nadiem tidak lah hanya sekadar tim hore belaka. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman panjang di dunia teknologi, Ia pasti lah sudah akrab dengan komputasi dan big data, yang mana diakui oleh Ketua TKN Erick Thohir, bahwa dua instrumen tersebut memang berperan besar bagi kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. 

Berangkat dari asumsi-asumsi ini, maka kemudian menjadi masuk akal jika Presiden Jokowi kini terlihat bergeming meski kursi yang diduduki Nadiem tengah dirongrong oleh sejumlah pihak. Tak peduli seberapa kencangnya polemik yang menyerang Nadiem, posisinya untuk sementara waktu sepertinya masih akan langgeng. 

Pada akhirnya, seberapa lama Nadiem dapat mempertahankan kursi Mendikbud di tengah terpaan sorotan minor hanya lah waktu yang sanggup menjawabnya. Namun yang terpenting bagi Nadiem saat ini adalah membuktikan bahwa Ia mampu mewujudkan harapan “lompatan besar” yang diidam-idamkan Jokowi terhadap sosoknya. Kita nantikan saja bagaimana kiprah Nadiem selanjutnya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait